Panwaslu Temukan Banyak Pelanggaran Pemilu di Wilayah Utara Sungai Brantas - SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional

Panwaslu Temukan Banyak Pelanggaran Pemilu di Wilayah Utara Sungai Brantas

Mojokerto-(satujurnal.com)
Kawasan utara Sungai Brantas di wilayah Kabupaten Mojokerto menjadi atensi khusus Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat. Pasalnya, kawasan dengan lima wilayah kecamatan yang ditetapkan sebagai satu daerah pemilihan (dapil) dalam Pileg 2014 ini ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan caleg (calon anggota legislatif). 

“Sejauh ini jumlah pelanggaran pemilu yang terbanyak kita temukan di wilayah utara Sungai Brantas,” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Mojokerto, Miskanto saat Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu di ruang Eksekutif Polres Mojokerto, Senin (24/02/2014).

Meski demikian, dari beberapa laporan pelanggaran, menurut Miskanto, masih bersifat administratif. “Sudah ada laporan pelanggaran dari parpol peserta pemilu selama ini tapi sifatnya administrasi dan pelanggaran tersebut sudah bisa diselesaikan," ungkapnya dihadapan perwakilan dari parpol peserta pemilu, Kapolres dan jajarannya, Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Mojokerto, Ketua KPU, dan perwakilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto. 

Ia pun meminta partai politik peserta pemilu 2014 untuk melaporkan ke Panwaslu jika menemukan pelanggaran. “Silahkan melaporkan setiap pelanggaran pemilu yang diketahui ke Panwaslu atau Panwascam,” tukasnya. 

Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Mojokerto, Susantoso menyampaikan hasil Rakornas Pemantapan Pemilu. “Ada 13 poin hasil rakornas pemantapan pemilu,” katanya. 

Ketigabelas poin hasil rakornas, yakni melaksanakan pemilu secara sukses, mengambil pengalaman dari Pemilu sebelumnya, mentaati semua peraturan tentang Pemilu, melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, mencegah berbagai bentuk pelanggaran dan penyimpangan, mencegah terjadinya kekerasaan dan benturan antar parpol.

Menjaga akuntabilitas dan transparansi Pemilu, jika ada protes lakukan dengan tertib sesuai mekanisme dan prosedur. “Kepada pers atau media agar mengadakan pemberitaan yang akurat. Dan untuk jajaran pemerintan daerah tetap melaksanakan tugas pokok masing-masing, TNI dan Polri tetap solid. Menjaga keamanan logistik, pergunakan anggaran sebaik-baiknya dan bisa dipertanggunjawabkan,” papar Susantoso. (wie) 

Artikel terkait lainnya

Baca juga artikel ini

Copyright © SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional