Mojokerto-(satujurnal.com)
Pemerintahan Kota Mojokerto menjanjikan akan mendongkrak gaji tenaga honorer K2 yang tak lulus test CPNS. Selain itu, status mereka pun akan diperjuangkan dari tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Janji itu dicetuskan petinggi eksekutif dan legislatif Kota Mojokerto saat hearing dengan 155 tenaga honorer K2 di ruang sidang DRPD Kota Mojokerto, Selasa (25/03/2014).
"Saya kira sangat mungkin APBD menyediakan anggaran Rp 2,5 miliar untuk gaji K2. Dengan kalkulasi Rp 1,250,000 perbulan APBD kita sangat memungkinkan untuk itu," ujar Ketua DPRD Kota Mojokerto,
Soal permintaan mereka agar diangkat menjadi PNS pun direspon positif. “"Ini bukan angin surga. Kita akan berjuang ke Menpan dan RB agar para honorer K2 yang tak lulus test CPNS bisa diangkat jadi PNS. Jadi ini bukan janji tapi akan kita upayakan," cetus Sekkota Budwi Sunu disambut aplaus dari K2.
Mendongkrak gaji honorer K2 dan mengatrol status mejadi PNS itu sebagai respon terhadap keluhan tenaga honorer K2 soal gaji minim yang mereka terima, kendati sudah mengabdi lebih dari lima tahun, bahkan ada yang sudah mengabdi lebih dari sepuluh tahun.
Dalam hearing terungkap, jika selama ini ratusan tenaga kontrak menerima gaji yang amat minim dari satuan kerja (satker) Pemkot dan sekolah.
Sampai-sampai, Rini juru bicara Forum Komunikasi (Forkom) K2 tak bisa membendung air matanya ketika menyampaikan buruknya nasib rekan-rekannya.
"Kami selama ini cukup bersabar Pak. Dengan masa pengabdian rata-rata puluhan tahun kami menerima gaji sangat minim yakni Rp 150 ribu sampai Rp 400 ribu. Tergantung kemampuan setiap satker atau sekolah yang kami ikuti Pak," tutur Rini yang berprofesi sebagai guru TK.
Ibu ini terus berusaha menyeka air matanya yang terus keluar sembari terus berkata-kata. Situasi ini membuat seluruh ruangan mengharu biru. Hampir sebagian besar mata pegawai K2 yang rata-rata berusia setengah tua berkaca-kaca.
Rini mengatakan gaji sebesar itu sangat tidak relevan dan tidak bisa digunakan sebagai biaya hidup selama satu bulan. Apalagi kesempatan menjadi PNS sudah tertutup karena tidak ada rekruitmen lagi.
"Karenanya kami mohon bapak-bapak pedulikan nasib kami," harapnya.
Keluhan yang sama diutarakan Hadi, K2 yang bertugas di sekolah. Ia mengatakan hanya menerima honor Rp 150 ribu perbulan.
"Kami hidup sangat prihatin Pak. Memang ada rekan kami di Satker menerima gaji Rp 1 juta. Tapi itu tidak semua. Kami dapat uang tambahan kalau ada kebijaksanaan dari kepala sekolah," sergahnya.
Karenanya, dirinya memohon kesejahteraannya diperhatikan. Sehingga bisa menyambung hidup. Ia juga berharap pemerintah merealisasi janjinya mengangkat mereka jadi PNS tanpa syarat. (one)
Social