Mas’ud Yunus: PNS Wajib Berbatik Khas Kota Mojokerto - SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional

Mas’ud Yunus: PNS Wajib Berbatik Khas Kota Mojokerto

Walikota Mas'ud Yunus
Mojokerto-(satujurnal.com)
Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus mewajibkan semua PNS di lingkup Pemkot Mojokerto mengenakan pakaian batik khas Kota Mojokerto pada hari kerja yang ditentukan. Kewajiban itu diatur dalam Perwali Nomor 16 Tahun 2014. Selambatnya awal bulan Juli mendatang, batik khas Kota Mojokerto sudah dikenakan semua PNS. Pelanggar kewajiban ini akan dijatuhi sanksi. 

"Tidak ada lagi PNS, staf, dan pegawai di Pemkot Mojokerto yang tak mengenakan batik khas Kota Mojokerto. Jangan yang lain. Sudah saatnya kita bangga dengan karya kita sendiri. Jangan membanggakan karya orang lain. Ini identitas budaya kita," kata Walikota Mas'ud Yunus, Kamis (08/05/2014).

Hari Rabu dan Kamis menjadi hari wajib PNS Pemkot Mojokerto berbatik khas Kota Mojokerto, seperti termaktub dalam perwali. Sedang untuk hari Jum’at, tetap berpakaian batik, namun tidak wajib mengenakan batik khas itu. 

“Kalau (PNS) melanggar kewajiban berbatik, sama artinya melanggar perda. Ada sanksi bagi yang melanggar,” tandas Mas’ud Yunus. 

Dari sekian corak batik Kota Mojokerto, enam motif yang sudah dipatenkan, yakni motif Sisik Gringsing, Pring Sedapur, Koro Renteng, Rawa Inggek dan Bunga Matahari. Namun, sampai saat ini tak satu pun batik khas kota ini yang diakomodasi khusus Pemkot Mojokerto. Baru tahun ini ada kewajiban memakai batik tersebut. 

“Soal motif atau corak batik, ya monggo sesuaikan dengan selera saja. Tapi ya harus batik khas Kota Mojokerto,” ulang Mas’ud Yunus. 

Semangat swadesi dengan menggunakan batik khas daerah sendiri, ujar Mas’ud Yunus, selain untuk lebih mencintai produk lokal yang notabene merupakan aset budaya daerah, juga untuk menggairahkan produksi batik lokal yang masih terengah-engah menghadapi kompetisi batik di market regional.

Kewajiban berbatik ini dibarengi dengan penganggaran pembelian batik tradisional di masing-masing pos SKPD. 

"Sudah masuk anggaran. Namun tak ada lelang untuk pengadaan batik ini. Kami serahkan ke SKPD. Biarkan SKPD yang memilih batik buatan para perajin. Jangan beli di toko," ingat dia. 

Sementara itu, menanggapi langkah Mas’ud Yunus ini, anggota Fraksi PKB DPRD Kota Mojokerto, Abdullah Fanani merespon positif. Namun ia mengingatkan agar tidak sampai terjadi monopoli diantara perajin batik yang dipastikan akan mendapat berkah lebih dari order batik untuk ribuan PNS tersebut. 

“Agar terjadi pemerataan pekerjaan, harus juga diatur penyebarannya. Jangan perajin yang dekat dengan birokrasi mendapat porsi gemuk. Atau rekayasa harga hingga menguntungkan pejabat pengadaan barang,” tekan Fanani. (one)

Artikel terkait lainnya

Baca juga artikel ini

Copyright © SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional