Headlines :
Home » » DPT Pilpres Kota Mojokerto 94.528 Jiwa, Panwaslu : Tidak Legitimate

DPT Pilpres Kota Mojokerto 94.528 Jiwa, Panwaslu : Tidak Legitimate

Written By Satu Jurnal on Senin, 09 Juni 2014 | 19.11

Mojokerto-(satujurnal.com)
KPU Kota Mojokerto menggelar pleno terbuka penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres, Senin (09/06/2014). Suara sumbang berikut protes keras Panwaslu mengiringi pleno yang dihadiri tiga dari empat komisioner ini. 

Ketiga komisioner, yakni Ketua KPU I Dewa Gede Paramarta dan dua anggotanya, Yusuf Widayat dan Miftachul Manu. Sementara Mahadiyanto Sukartika tidak hadir. Baik Dewa, Yusuf, dan Mahadiyanto, saat ini terlempar dari seleksi KPU. Hanya Manu yang lolos 10 besar.

Dalam sidang pleno penetapan DPT Pilpres itu hanya dihadiri empat perwakilan partai dan dua PPK. Jumlah PPK di kota dengan hanya dua kecamatan ini 10 PPK. Namun empat PPK resmi mengundurkan diri. "Kami hanya berdua hadir di KPU sini," kata PPK dari Magersari.

Meski demikian, KPU tetap menggelar pleno penetapan DPT Pilpres. Sesuai hasil rekapitulasi DPT dari 18 PPS dan 10 PPK, DPT Pilpres di Kota Mojokerto sebanyak 94.528 orang. DPT ini terbagi di dua kecamatan. Yakni sebanyak 42.215 di Kecamatan Praurit Kulon dan 52.313 orang di Kecamatan Magersari. "DPT ini sesuai berita acara yang kita terima dari PPK," kata Dewa.

Reaksi keras diluncurkan Ketua Panwaslu, Elsa Fifayanti mengiringi penetapan DPT Pilpres ini. Panwaslu meminta rincian DPT by name by address. Ia menyebut DPT itu tidak legitimate. "Dapat saya katakan, ini DPT tidak legitimasi," ungkap Elsa. 

Secara resmi, Elsa memberi rekomendasi kepada KPU bahwa penetapan DPT tidak sah. Sebab, sesuai regulasi KPU, DPT Pilpres harus diputuskan secara berjenjang mulai PPS, PPK, hingga KPU. Dia menyebutkan, di PPS Kranggan, tak ada penetapan DPT Pilpres. Sementara, ada empat dari sepuluh PPK mundur. Bagaimana mungkin keabsahan DPT di tingkat ini legitimate.

"Banyak PPS dan organ PPK yang kosong. Bagaimana muncul berita acara penetapan DPT. Di PPK Prajurit Kulon tak bisa ditetapkan karena PPS Kranggan tak melakukan penetapan. Ada jumping procedural. Ini harus dikaji betul," kata Elsa.

Menanggapi hal ini, Dewa menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu. “Tentunya terlebih dahulu saya pelajari. Sebab, kami menerima berita acara DPT lengkap dari PPK dan PPS. Kami tak mau berandai-andai. Soal PPK yang mundur, apakah betul dan resmi mereka mundur. Namun jika nanti betul sepetti yang disangkakan, kita akan ambil alih PPS dan PPK. Ini masukan untuk pemutakhiran DPT," kilah Dewa. (wie)

Share this article :

0 komentar:

Berikan komentar posistif Anda.

Mohon jangan melakukan SPAM !

 
Copyright © 2012 SatuJurnal.com - All Rights Reserved