Mojokerto-(satujurnal.com)
Setiap calon siswa baru SMAN Sooko, Kabupaten Mojokerto yang berebut kursi dalam PPDB Online lokal harus merogoh kocek Rp 50 ribu. Pemberlakuan harga biaya pengganti formulir itu ditetapkan sekolah tanpa menimbang kemampuan ekonomi calon siswa. Diperkirakan, sekolah akan meraup puluhan juta rupiah dari penjualan formulir ini.
Sejauh ini memang belum terjadi gejolak pada orang tua wali murid. Meski ada yang mempertanyakan, namun mereka tak keberatan dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 50.000 per anak itu.
"Kalau aturannya demikian, mau bagaimana lagi. Katanya untuk biaya PPDB online di sekolah ini," kata Widyawati, salah satu orang tua yang mengantar anaknya mendaftar, Rabu (02/07/2014).
Namun kalangan Dewan setempat gerah. Legislator daerah ini mempermasalahkan besaran biaya pendaftaran yang berlaku di SMAN 1 Sooko. Dengan dalih biaya pengganti penyediaan sistem online lokal di lingkungan sekolah, panitia menetapkan Rp 50.000. "Saya khawatir, ini akal-akalan sekolah saja untuk melakukan praktik komersialisasi pendidikan berkedok pembelian formulir," kata Eka Kurniawan, anggota Fraksi PKS.
Ada potensi pasar menggiurkan memang saat pelaksanaan PPDB seperti sekarang. Ada ratusan pendaftar bahkan bisa menembus seribu pendaftar untuk sekolah yang difavoritkan seperti SMAN 1 Sooko. Dari formulir saja, sekolah mendapat keuntungan sampai puluhan juta. Jika pendaftar minimal 800 saja, seperti yang disinggung, uang Rp 42,5 juta didapat. Ini menurut Eka harus bisa dipertanggungjawabkan.
"Sudah saatnya sistem PPDB di Kabupaten Mojokerto menggunakan sistem online. Terpusat di Dindik. Bukan lokalan seperti Sooko. Ini berpotensi bagi sekolah untuk memanfaatkan demi meraup keuntungan," kata Eka.
Salah satu panitia PPDB SMAN 1 Sooko Tri Harianto menjelaskan bahwa anggaran PPDB dari Dinas Pendidikan tak mengcover sistem online lokal di sekolah ini. Biaya ini disampaikan Tri untuk mendapatkan user ID dan password untuk mengakses di web sekolah. Panitia juga memilih menyewa tenaga IT dari luar.
"Kami menyajikan rangking dan passing grade setiap calon siswa baru di web kami. Bisa dilihat melalui gadget atau internet di rumah. Kami juga membayar petugas IT. Ini tidak dicukupi anggaran sehingga kita kenakan Rp 50.000," kata Tri.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Yoko Priyono meminta setiap sekolah tak melakukan komersialisasi pendidikan. Namun demikian, dirinya sudah mengeluarkan pedoman dan petunjuk teknis mengenai PPDB di wilayahnya. Dindik menyerahkan kepada sekolah dan tak melarang ada biaya. Namun biaya ini tidak memberatkan.
"Kami menolak komersialisasi pendidikan. Kami jamin, tak akan ada praktik komersialisasi pendidikan di Kabupaten Mojokerto. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) sudah kita sampaikan ini. Bahkan, calon siswa baru dari warga tak mampu harus digratiskan. Tidak hanya pendaftaran, tapi biaya pendidikan nantinya harus diupayakan. Jangan menghalangi hak siswa mendapatkan pendidikan bermutu," kata Yoko.
Soal berlakunya besaran biaya formulir Rp 50.000 di SMAN 1 Sooko, Yoko akan mengecek langsung. Namun jika itu sudah kesepakatan, dia tak akan mempermasalahkan. Namun jika ada unsur komersialisasi dan semangatnya memang semata-mata mengeruk keuntungan, Dindik akan mengevaluasi penerapan biaya formulir tersebut.
"Silakan, setiap sekolah lebih peka. Tanyakan atau sampaikan jika calon siswa baru dari siswa gakin dan perlu gratis harus digratiskan," kata Yoko.
Dindik Kabupaten Mojokerto sejauh ini memang belum mengadopsi PPDB online. Kota Mojokerto tahun ini mulai memberlakukan PPDB online. Selain lebih terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan, sistem ini lebih efektif dan efisien serta akuntabel di mata masyarakat. (one)
Social