 |
| Komisi III saat kunker di Dinas P dan K, Rabu (01/10/2014) |
Mojokerto-(satujurnal.com)
Awak Komisi di tubuh DPRD Kota Mojokerto mengawali geliat kerjanya dengan tandang ke SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) yang menjadi mitra kerjanya. 25 legislator daerah, 12 orang diantaranya petahana yang kini duduk di tiga Komisi ini terus merancang ‘muhibah’ ke eksekutif.
Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan , Rabu (01/10/2014) menuju Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang tengah punya gawe rekrut CPNS. Sementara Komisi II yang membidangi perekonomian dan pembangunan kerja estafet. Selasa (30/09/2014) kemarin melawat ke Dishubkominfo dan KPPT, hari ini ke RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo dan Dinas PU. Komisi III yang membidangi kesra hari ini ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Anjang sana ke unit kerja yang lazim disebut kunjungan kerja (kunker) di sejumlah unit kerja Pemkot oleh para wakil rakyat ini, menurut salah satu anggota Dewan petahana, sudah jadi ‘tradisi’. Di unit kerja yang dituju, usai ‘perkenalan’, hal yang paling wajib ditanyakan, yakni soal tugas pokok dan fungsi (tupoksi) unit kerja yang bersangkutan.
Selepas kepala unit kerja membeber tupoksi, baru awak Komisi beranjak ke persoalan yang tengah ditangani unit kerja yang bersangkutan. Uniknya, selain urusan teknis yang ditanyakan, tak jarang muncul pertanyaan konyol yang memunculkan raut masam diantara mereka sendiri.
Tatkala dikonfirmasi soal tujuan dan hasil kunker lintas unit kerja, mereka mengklaim karena ada hal substantif yang harus segera mendapat jawaban.
"Kita meminta BKD transparan dalam rekrutmen CPNS kali ini. Kita minta semuanya dilakukan terbuka dan tidak main-main," kata anggota Komisi I, Deny Novianto menyangkut kepentingan komisinya melawat instansi kepegawaian tersebut.
Komisi yang diketuai Suliat, anggota Dewan petahana asal PDI-P ini beralasan, sidak ke BKD dilakukan, karena melihat ada kepentingan masyarakat dalam perebutan kursi CPNS. Dewan bahkan telah membuka posko pengaduan masyarakat terkait dengan penerimaan CPNS.
Sementara Komisi II dibawah komando Aris Satrio Budi, anggota Dewan asal PAN, yang sudah kunker menyatakan akan terus mengawal program-program di empat unit kerja yang sudah dikunjungi. Dari soal jukir di Dishubkominfo hingga rehab berat kantor DPU yang menguras pundi APBD hingga Rp 2,3 miliar.
Awak Komisi di tubuh DPRD Kota Mojokerto mengawali geliat kerjanya dengan tandang ke SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) yang menjadi mitra kerjanya. 25 legislator daerah, 12 orang diantaranya petahana yang kini duduk di tiga Komisi ini terus merancang ‘muhibah’ ke eksekutif.
Komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan , Rabu (01/10/2014) menuju Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang tengah punya gawe rekrut CPNS. Sementara Komisi II yang membidangi perekonomian dan pembangunan kerja estafet. Selasa (30/09/2014) kemarin melawat ke Dishubkominfo dan KPPT, hari ini ke RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo dan Dinas PU. Komisi III yang membidangi kesra hari ini ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Anjang sana ke unit kerja yang lazim disebut kunjungan kerja (kunker) di sejumlah unit kerja Pemkot oleh para wakil rakyat ini, menurut salah satu anggota Dewan petahana, sudah jadi ‘tradisi’. Di unit kerja yang dituju, usai ‘perkenalan’, hal yang paling wajib ditanyakan, yakni soal tugas pokok dan fungsi (tupoksi) unit kerja yang bersangkutan.
Selepas kepala unit kerja membeber tupoksi, baru awak Komisi beranjak ke persoalan yang tengah ditangani unit kerja yang bersangkutan. Uniknya, selain urusan teknis yang ditanyakan, tak jarang muncul pertanyaan konyol yang memunculkan raut masam diantara mereka sendiri.
Tatkala dikonfirmasi soal tujuan dan hasil kunker lintas unit kerja, mereka mengklaim karena ada hal substantif yang harus segera mendapat jawaban.
"Kita meminta BKD transparan dalam rekrutmen CPNS kali ini. Kita minta semuanya dilakukan terbuka dan tidak main-main," kata anggota Komisi I, Deny Novianto menyangkut kepentingan komisinya melawat instansi kepegawaian tersebut.
Komisi yang diketuai Suliat, anggota Dewan petahana asal PDI-P ini beralasan, sidak ke BKD dilakukan, karena melihat ada kepentingan masyarakat dalam perebutan kursi CPNS. Dewan bahkan telah membuka posko pengaduan masyarakat terkait dengan penerimaan CPNS.
Sementara Komisi II dibawah komando Aris Satrio Budi, anggota Dewan asal PAN, yang sudah kunker menyatakan akan terus mengawal program-program di empat unit kerja yang sudah dikunjungi. Dari soal jukir di Dishubkominfo hingga rehab berat kantor DPU yang menguras pundi APBD hingga Rp 2,3 miliar.
Sedang Komisi III dibawah kendali vokalis Dewan asal PKB, Junaidi Malik, yang mengawali kunker di Dinas P dan K langsung tancap gas. Jejak rekam PPDB Online yang tak elok dimata Komisi ini dijadikan menu utama kunker. Hanya sekejab berbasa-basi, Junaidi Malik langsung mengungkit borok PPDB Online. Anggota Dewan petahana yang melakukan aksi robek Perwali PPDB saat hearing dengan Kadis P dan K Hariyanto ini pun menekan agar Dewan dilibatkan, bukan dijadikan bemper menghadapi publik yang mengecam hasil PPDB Online yang kini tengah ditangani Kejaksaan tersebut.
“PPDB Online menyisahkan masalah. Dan masalah itu baru kita ketahui setelah terjadi ketidakberesan rekruitmen siswa level SMP dan SMA yang berbasis TI (teknologi informasi) itu. Makanya, kami minta pada pelaksanaan berikutnya Dewan dilibatkan,” terang Junaidi Malik seusai kunker.
Sumber di gedung Dewan menyebutkan, tiga Komisi sudah menjadwal kunker unit kerja mitra masing-masing sebelum pembahasan R-APBD 2015 digelar. “Jadwal kunker ke SKPD cukup padat. Meski selintas seperti ajang sana semata, tapi kunker ini juga bagian dari penguatan kemitraan,” katanya. (one)
Social