Mojokerto-(satujurnal.com)
Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto mulai memeriksa sejumlah kontraktor dan kepala desa (kades) di wilayah Kabupaten Mojokerto. Terperiksa terkaittemuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyangkut dugaan kerugian negara Rp16,1 milyar akibat 555 paket proyek fisik senilai Rp89,8 milyar yang didanai APBD 2013
Mereka diperiksa secara bergiliran di ruang Kasi Datun Kejari Mojokerto,, Slamet Hariyanto, Senin (06/10/2014).
Namun pasca diperiksa mereka enggan membeberkan terkait pemeriksaan yang baru saja mereka jalani.
Salah satu pengusaha, Anton Fatkhurahman mengaku siap mengatakan apa adanya. "Pemanggilannya bertahap selama dua minggu," ungkapnya, Senin(06/10/2014).
Proyek bermasalah yang kini ditangani korp adhyaksa tersebut yakni proyek Peningkatan Jalan Lingkungan (PJL) dibawah satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto dan proyek peningkatan jalan desa yang disalurkan melalui Bantuan Keuangan (BK).
Ada dugaan kontraktor mengurangi volume pekerjaan untuk menutup beban suap atau fee bagi pejabat pemkab dan bupati. Sedangkan dari nilai proyek jalan desa Rp15,35 milyar, BPK menemukan kerugian Rp9,09 milyar.
Pelaksanaan proyek tersebut melibatkan 98 kades. Proyek yang semestinya digarap swakelola, ternyata banyak yang digarap kontraktor.
"Saya mendapat sepuluh dari 555 paket proyek jalan yang dikelola Dinas PU," aku Anton.
Para kontraktor, lanjut dia, kecewa karena sesuai rekomendasi BPK, mereka harus mengembalikan kelebihan bayar.
"Para pengusaha meminta pejabat terkait termasuk bupati bertanggung jawab karena kedua proyek tersebut juga melibatkan kelompok usaha milik keluarga bupati," katanya.
Salah satu kontraktor mengaku datang ke Kejari Mojokerto setelah ada panggilan dari Kejari Mojokerto.
"Saya dipanggil, agendanya sendiri saya belum tahu apa. Saya pasrah saja karena memang saya salah," tegasnya. (one)
Social