 |
| Hariyanto - Kepala Dinas P dan K Kota Mojokerto |
Mojokerto-(satujurnal.com)
Empat kepala sekolah (kasek) baru SDN di Kota Mojokerto yang dikukuhkan Walikota Mas'ud Yunus, Senin (24/11/2014) teken pakta integritas.
Termaktub dalam pakta integritas , empat kesanggupan kasek untuk meningkatkan prestasi siswa, sekolah maupun guru, melaksanakan dan mematuhi program sekolah sesuai RKS dan RAS, tidak akan melakukan pungutan apapun, menjaga ketertiban, kebersihan, kenyamanan lingkungan maupun penghijauan sekolah. Dan komitmen, apabila terbukti melanggar pakta integritas bersedia dicopot dari jabatannya.
“Butir yang paling penting dari pakta integritas ini, yakni komitmen untuk bersedia dicopot dari jabatan bila terbukti melakukan pelanggaran,” kata Kepala Dinas P dan K Kota Mojokerto, Hariyanto.
Selain agar para kasek bekerja jujur, transparan dan akuntabel, pakta integritas ditekankan sekaligus untuk mengikis tudingan miring jual beli jabatan kasek yang acapkali merebak seiring pergantian kasek.
“Pakta integritas ini bukan macan kertas, tapi harus benar-benar jadi pijakan. Jika mereka melakukan tindakan mal administrasi atau melanggar kesanggupan dalam butir pakta integritas, maka mereka akan dicopot dari jabatannya sebagai kasek,” tandas Hariyanto.
Keempat guru yang resmi mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah (kasek) SDN, yakni Nur Budiono, guru SDN Miji 2 yang ditugaskan menjadi Kasek SDN Sentanan. Wiwik Misnawati, guru SDN Mentikan 4, menjadi Kasek SDN Balongsari 10. Muryaningsih, guru SDN Prajurit Kulon 3, menjadi Kasek SDN Miji 3. Dan Kosmas Bambang, guru SDN Wates 2, menjadi Kasek Mentikan 6.
Keempat guru ini dipilih dari 17 nama yang diajukan Dinas P dan K kepada wali kota. ’’Empat orang ini ditetapkan sesuai rangkingnya. Jadi ini empat yang nilainya teratas,’’ kata Wali Kota Mas’ud Yunus usai pengukuhan.
Mas’ud Yunus yang pernah menjabat Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Mojokerto ini pun memastikan jika empat guru tersebut diangkat semata karena kompetensinya. Sesuai hasil seleksi administrasi maupun uji kompetensi yang digelar dengan menggandeng Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jatim. Juga berdasarkan nilai yang mereka peroleh selama mengikuti diklat kasek.
’’Saya pastikan pengangkatan mereka ini bukan karena uang. Kalau memang ada kasek yang disuruh bayar untuk jadi kasek, laporkan langsung ke saya,’’ tegas dia.
Sempat merebak kabar, aroma transaksional mengiringi pengangkatan kasek ini. Bahkan, salah satu kasek mengkordinir ‘uang semir’ hingga Rp 30 juta per orang untuk menerobos jabatan kasek itu. ’’Sekarang tidak ada seperti itu. Saya murni pakai peringkat sesuai nilai yang tertinggi,’’ tandas Mas’ud Yunus. (one)
Social