DPRD Kota Mojokerto mentargetkan usulan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi inisiatif legislatif kurun 2015 ini.
"Tiga Komisi yang ada masing-masing akan mengusung satu usulan raperda," kata Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Mojokerto, Deny Novianto mengutarakan hal itu terkait rencana pembuatan produk hukum daerah besutan lembaganya, Senin (12/1/2015).
Menurut Deny, dari tiga Komisi, yang belum memunculkan rencana raperda yakni Komisi II yang membidangi perekonomian dan pembangunan.
Komisi I yang membidangi hukum dan perundang-undangan akan mengusung usulan raperda pelayanan publik. Sedangkan Komisi III yang membidangi kesra mengusulkan raperda tanggungjawab sosial perusahaan terkait Corporate Social Responsibility (CSR)
"Raperda pelayanan publik terkait pelayanan satu pintu di komplek perkantoran GMSC (Graha Mojokerto Service City). Sedang raperda CSR dibuat agar penyaluran CSR akan memiliki payung hukum," ujar Deny, sapaan akrab politisi Partai Demokrat tersebut.
Dipaparkan, perda pelayanan publik dibutuhkan untuk memberi jaminan bagi masyarakat terkait layanan prima di GMSC yang digawangi kantor perijinan setempat. Sedangkan perda CSR dibutuhkan agar penyaluran dana CSR perusahaan menjadi jelas ketentuannya untuk lingkungan maupun kota. " "Sepanjang tidak bertentangan dengan aturan lebih tinggi, kita upayakan kontribusi CSR yang jelas untuk sosial dengan azas keterbukaan," imbuhnya.
Wakil Ketua Dewan, Abdullah Fanani mengatakan, Dewan periode saat ini pasang target minimal setiap tahun muncul tiga perda inisiatif Dewan.
"Ini memang target kita, paling tidak tahun ini ada tiga Perda buah pemikiran legislatif. Demikian juga untuk tahun-tahun mendatang," katanya. (one)
Social