Mojokerto-(satujurnal.com)
Janji Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP) mengangkat ratusan guru honorer K2 menjadi pegawai negeri sipil (PNS) rupanya dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Sejumlah guru honorer mengaku dihubungi oknum yang mengaku PNS di badan kepegawaian daerah (BKD) Kabupaten Mojokerto melalui telepon seluler. Oknum ini menjanjikan memuluskan jalan para guru honorer hingga diangkat menjadi PNS dengan syarat uang pelicin dalam jumlah tertentu. Jika sepakat, guru yang bersangkutan harus menyetor uang muka Rp 7,5 juta sebagai tanda jadi.
Ulah oknum tersebut diungkap sejumlah guru honorer K2 yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Mojokerto, Selasa (03/3/2015).
“"Tanggal 11 Februari (2015) lalu, sejumlah guru honorer sempat ditelpon dari seorang yang mengaku pegawai BKD. Dia menjanjikan bisa meloloskan guru honorer untuk diangkat menjadi PNS. SK (surat keputusan) pun disebut turun. Sementara hanya sebatas itu. Ia menyatakan akan menghubungi lagi,” kata Saiful, Ketua FHK21 Kabupaten Mojokerto.
Tak berselang lama, ujar Saiful, sejumlah anggota FHK21 menerima pesan singkat SMS, penerusan SMS yang ditujukan ke sejumlah kepala sekolah. Diminta agar kepala sekolah menyampaikan data lengkap guru honorer K2 yang sudah memiliki masa kerja lima tahun, berikut berikut nomor HP guru yang bersangkutan.
Ditengarai, pengirim pesan singkat itu dari oknum yang mengaku pegawai BKD tersebut.
Sementara soal janji Bupati MKP tersebut, Saiful yang kini mengajar sebagai guru honorer di SDN Bening, Gondang menuturkan, saat audiensi pada Februari 2014, orang nomor satu di Kabupaten Mojokerto itu menjanjikan guru honorer K2 yang berjumlah 167 orang akan diangkat menjadi PNS tenaga IT dengan gaji per bulan Rp 1,250.000 setara honorer PNS Pemkab Mojokerto. Tapi sejauh ini tidak ada realiasi.
Anggota FHK21 ini menyatakan, dalam waktu dekat akan meminta audiensi dengan bupati. Langkah ini dilakukan karena suara mereka tak didengar para wakil rakyat yang duduk di DPRD setempat. “Kami sudah menyampaikan surat pengaduan ke Dewan. Tapi sampai saat ini tak ada respon,” keluh Saiful. (one)
Social