Kasus DBD Jombang Simpang Siur, Dewan Panggil Kadinkes - SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional

Kasus DBD Jombang Simpang Siur, Dewan Panggil Kadinkes

Jombang-(satujurnal.com)
Sikap Bupati Jombang, Nyono Suherli yang tidak merilis wilayahnya sebagai daerah dengan kejadian luar biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD), seperti dinyatakan Gubernur Jawa Timur Soekarwo beberapa waktu lalu akhirnya memantik reaksi keras kalangan Dewan setempat.

Komisi D DPRD Kabupaten Jombang pun akhirnya menggelar hearing dengan jajaran dinas kesehatan setempat.

Heri Wibowo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang serta sejumlah stafnya dicecar berbagai pertanyaan terkait KLB DBD hingga menimbulkan polemik di masyarakat tersebut.

“Kurun Januari – Pebruari di Kabupaten Jombang tercatat 251 kasus DB (demam berdarah) tercatat dengan 13 penderita meninggal dunia. Tapi sangat disayangkan, Pemkab Jombang terkesan menutupi. Bahkan Bupati tidak menyatakan sebagai KLB,” kata Ketua Komisi D, Mulyani Puspita Dewi, Jum’at (06/3/1015).

Menurutnya, Pemkab Jombang harus transparan, sehingga masyarakat tidak dibingungkan. “Kalau tidak transparan, akhirnya pemberitaan media pun jadi simpang siur. Ini yang sangat kita sesalkan,” cetus Mulyani.

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran berita, Komisi yang membidangi kesehatan dan pendidikan ini pun menyatakan akan turun lapangan melakukan investigasi.

Yang juga digarisbawahi, lanjut Mulyani, dana APBD lebih dari cukup untuk penanganan DBD. Tapi dilapangan, kasus ini menyebabkan wilayah Kabupaten Jombang masuk dalam daerah KLB. “Dana ada dan cukup besar. Sayangnya Pemkab (Jombang) tidak tanggap terhadap kasus ini (DBD),” singgung dia. (rg)

Artikel terkait lainnya

Baca juga artikel ini

Copyright © SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional