DPRD Kota Mojokerto menelurkan rapor merah dan 'daftar dosa' sejumlah unit kerja di lingkup Pemkot Mojokerto dalam catatan strategis dan rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Walikota tahun anggaran 2014 yang disampaikan dalam rapat paripurna istimewa, Rabu (8/04/2015).
Juru bicara gabungan Komisi, Choiroyaroh menyebut, ada 42 catatan strategis dan rekomendasi, diantaranya juga menyangkut langkah kebijakan Walikota Mas'ud Yunus.
"LKPJ 2014 yang disampaikan Walikota Mojokerto, Mas'ud Yunus pada sidang paripurna Selasa 7 April 2015 tidak lebih sebatas penyajian pelaksanaan program semata. Parameter kinerja yang disampaikan abu-abu. Makanya perlu ada kritis total kinerja Pemkot kurun 2014," paparnya.
Dari paparan LKPJ, nilai Dewan, yang menonjol sebenarnya hanya realisasi pelaksanaan program berikut penyerapan anggarannya.
Sejumlah persoalan krusial, seperti penambahan dua SKPD dan keterbatasan SDM digarisbawahi dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Walikota Suyitno tersebut.
Meski mengapresiasi penambahan dua SKPD baru, Disporabudpar dan Badan KBPP, namun Dewan juga mendorong penggabungan KLH dan DKP agar tidak terjadi tumpang tindih tupoksi.
Pun soal rencana pemekaran wilayah administratif, Dewan mengingatkan agar Pemkot mempertimbangkan resiko administratif maupun politis.
Sementara soal keberadaan Dewan Riset Daerah (DRD), secara tandas Dewan meminta agar lembaga besutan walikota itu dihapus sekaligus mengoptimalkan peran Balitbang .
Sejumlah catatan minor kinerja Dinas P dan K, Dinas Kesehatan dan BLUD Rumah Sakit Dr Wahidin Sudiro Husodo juga mengemuka dalam tanggapan atas LKPJ tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Junaidi Malik menilai terjadi stagnasi kinerja.
"Pemerintah Kota Mojokerto terkesan belum berani melakukan oto kritik sekaligus menyajikan hasil pelaksanaan program secara obyektif. Karena masyarakat masih saja dicekoki tentang keberhasilan pembangunan tanpa berani menyebut secara terbuka kekurangan dan kelemahannya," kata politisi PKB tersebut.
Wakil Walikota Suyitno mewakili Walikota Mas'ud Yunus mengatakan rekomendasi yang disampaikan kepada kepala daerah tak lain untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah kedepan.
"Semoga masukan dari legislatif dapat digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan tugas-tugas eksekutif pada masa mendatang. Utamanya dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Kota Mojokerto," harapnya. (one)
Social