Mojokerto-(satujurnal.com)
Razia dan penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng) yang gencar dilakukan Pemkot Mojokerto dinilai kalangan Dewan setempat masih kurang maksimal. Upaya membendung gepeng pun disebut masih angin-anginan.
“Gepeng masih saja menjadi masalah serius bagi Kota Mojokerto, meskipun razia dan penertiban rutin digelar. Bisa demikian karena penanganan gepeng sejauh ini hanya sebatas pendataan kemudian dilepaskan kembali,” kata Ketua Komisi III (kesra) DPRD Kota Mojokerto, Junaedi Malik, Minggu (9/05/2015).
Penanganan gepeng oleh Pemkot, ujar Juned, sapaan Junaedi Malik, belum maksimal. Bahkan kesan yang muncul, sekedar menggugurkan kewajiban.
“Jangan terkesan angin-anginan. Setiap kali Satpol PP merazia lalu diserahkan ke dinas sosial, ujung-ujungnya dilepas begitu saja. Cara ini tidak memberi efek jera dan tidak memberikan pelajaran bagi mereka,” singgungnya.
Tak heran, kata awak FPKB tersebut, dari tahun ke tahun jumlah gepeng cenderung meningkat.
"Ternyata masih banyaknya gepeng di Kota Mojokerto bukan karena pertumbuhan dan perkembangan kota Mojokerto, namun peluang bagi mereka untuk bergerak masih leluasa," sindirnya.
Apabila masalah gepeng tidak ditangani secara serius, ujar Juned, maka tidak menutup kemungkinan bakal munculnya dampak sosial lain seperti kecemburuan sosial, kerawanan sosial, tindak kejahatan dan kesenjangan sosial.
“Kondisi melubernya gepeng juga berisiko munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang bersikap anti sosial,” ingatnya.
Sebaiknya, kata Juned, tak hanya Satpol PP saja yang bergerak melakukan penyisiran gepeng, namun juga harus melibatkan kepolisian setempat serta dinas sosial.
"Kalau hanya melakukan penertiban, tentu saja Satpol PP kuwalahan, yang harus dilakukan, yakni operasi gabungan dengan target yang jelas," ujarnya.
Dan yang perlu ditekankan, lanjut Juned, penanganan terhadap gepeng setelah penyisiran dilakukan.
"Kalau mereka ternyata bukan warga kota, ya harus 'dibendung' agar mereka jerah dan tak kembali lagi. Tapi kalau ternyata mereka warga kota, harus dilakukan pembinaan-pembinaan yang intensif agar mereka nantinya berdaya," katanya.
Vokalis Dewan ini mengingatkan, permasalahan klasik yang timbul dari penanganan gepeng yakni mengubah pola hidup gepeng dari yang tidak teratur menjadi pola hidup yang lebih teratur.
“Memang sulit sekali menyadarkan mereka untuk berpola hidup lebih baik dan lebih teratur. Karena mereka menganggap apa yang selama ini mereka lakukan lebih menguntungkan bagi mereka. Namun hal itu tidak harus menjadi aral bagi Pemkot dalam menangani anjal," tukasnya.
Sebelumnya, Jum’at pekan kemarin Satpol PP Kota Mojokerto menjaring tujuh gepeng di empat titik. Selepas didata, tujuh gepeng yang ternyata langganan razia itu dilimpahkan ke Dinas Sosial setempat.
“Kita limpahkan ke Dinas Sosial, karena memang penanganan PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) ada di dinas ini. Dan juga, gepeng yang terjaring ini sudah pernah terjaring lebih dari satu kali,” terang Kepala Satpol PP Kota Mojokerto, Agus Supriyanto.
Razia gepeng, ujar Agus, bagian dari penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum. “Sifatnya (razia) rutin. Untuk memberi rasa aman bagi pengguna jalan. Terpenting, untuk memberi efek jerah bagi gepeng,” katanya.
Sementara Kasie Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Mojokerto, Salbiah mengatakan, terhadap gepeng hasil limpahan Satpol PP akan dilakukan pembinaan. Namun jika sudah tiga kali terjaring, gepeng yang bersangkutan tidak bisa lagi ditolerensi. “Satu dua kali terjaring, kita beri pembinaan. Kalau domisilinya jelas akan kita pulangkan. Tapi kalau sudah terjaring tiga kali, ya terpaksa kita kirim ke UPT Dinas Sosial Sidoarjo untuk pembinaan lebih lanjut,” terang Salbiah seraya menyebut sejauh ini baru satu gepeng yang dikirim ke UPT tersebut. (one)
Social