Mojokerto-(satujurnal.com)
Jumlah warga kabupaten Mojokerto pemilik hak pilih dalam Pilbup 9 Desember mendatang yang masih belum tentukan pilihannya atau undecided voters masih tinggi, sekitar 40 persen dari total 850 ribu jiwa atau setara 340 ribu suara.
"Angka undecided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihan masih besar. Masih ada di kisaran angka 40 persenan. Ini cukup mengkhawatirkan. Padahal, coblosan tinggal beberapa pekan lagi,” terang Dian Permata, Peneliti Senior Founding Fathers House (FFH) , dalam seminar bertajuk 'Persepsi Publik Mojokerto Terhadap Pilkada Serentak 2015 ; Kemana Pilihan Undecided Voters?' di RM Pararaton, Bangsal, Mojokerto, Rabu (21/10/2015).
Alumnus University Sains Malaysia (USM) itu memaparkan, tingginya angka Undecided Voters menjelang Pilbup Mojokerto ini, di luar kelaziman dari pilkada yang lain. Biasanya, jika tinggal beberapa pekan saja jelang coblosan, angka Undecided Voters berkurang dan telah mencair kepada kandidat yang akan betarung merebutkan kursi kepala daerah.
"Ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan kandidat untuk menarik kelompok Uncided Voters menjadi pemilih riil. Diantaranya membuat program yang spektakuler dan melakukan door to door marketing," tambahnya.
Dari tiga pasangan calon, dua kandidat yang betarung dalam pikada di Kabupaten Mojokerto masih memiliki peluang yang sama. Hal ini disebabkan belum adanya satu pasangan pun yang angka tingkat keterpilihan—elektabilitas, mencapai 50 persen. Baik itu pasangan Choirun Nisa - Arifudinsjah ataupun Mustofa Kamal Pasa - Pungkusiadi. Karena itu, di sisa waktu, keduanya harus maksimal dengan memanfaatkan program-program yang efektif dan massif.
"Peran tokoh agama dan organisasi keagamaan sangat penting untuk dijadikan sebagai pendulang suara. Siapa calon yang memiliki kedekatan dengan kelompok itu, berpeluang besar memenangkan pilkada ini," timpal Racmad Syaiful Rahmadani, Dosen Fisip Unim Mojokerto yang kemarin ikut mendampingi.
Dari hasil Survey yang dilakukan Founding Fathers House (FHH, dari hasil sigi di Kabupaten Mojokerto, ada 81.8 persen responden yang tahu bakal diadakan pilkada. Namun, hanya 28.8 persen saja yang tahu persis tepatnya pelaksanaan pilkada itu sendiri. Kata Dian, tingkat partisipasi itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan publik tentang pelaksanaan pilkada. “Jadi harus ada rangsangan dan stimulannya” tambah Dian yang merupakan peneliti senior di FHH.
Dari hasil sigi diketahui, 47.5 persen publik tidak suka dan sangat tidak suka dengan pertunjukan musik di tempat terbuka. 36.3 persen publik tidak suka dan sangat tidak suka dengan rapat umum di lapangan terbuka. 57.1 persen publik publik tidak suka dan sangat tidak suka dengan pawai kendaraan di jalan umum. Sedangkan alat peraga kampanye yang disukai adalah kaos 41.5 persen, baliho 15 persen, spanduk 13 persen, dan kalender 10.3 persen.
Preferensi pemilih untuk menjatuhkan lantaran dipengaruhi faktor tokoh menurut hasil survei adalah 21.8 persen tokoh agama/ulama/agamawan, 13 persen pimpinan lingkungan, 8.5 persen tokoh pemerintahan lokal, 7.8 persen tokoh politik/politisi, 2.8 persen tokoh/ terpelajar/guru/dosen, 2.8 persen tokoh pemuda, 1.5 persen tokoh bisnis, dan 42 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Sedangkan untuk tingkat lembaga adalah 18.3 persen organisasi keagamaan, 13.5 organisasi kemasyarakatan/ormas, 9.5 persen partai politik, 3.3 persen lembaga swadaya masyarakat, 2.5 persen organisasi propesi, 1.3 persen organisasi kepemudaan, 1.3 persen aparatur desa, 0.3 persen mahasiswa, dan 50.3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Persepsi kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan yang di atas 50 persen hanya pada dua bidang saja. 57 persen publik merasa sangat puas dan puas di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan. 55.6 persen publik merasa sangat puas dan puas di bidang keamanaan dan ketertiban. Bidang lainnya, seperti penanganan masalah gelandangan, pengemis, dan pemukiman liar, di bidang penanganan masalah kemacetan, di bidang penanganan masalah kaki lima, di bidang penanganan masalah sampah, di bidang penanganan pemberantasan KKN dan pungutan liar, di bidang penanganan pemiliharaan taman dan kebersihan kota, di bidang penanganan pelayanan publik dan perizinan, di bidang penanganan transportasi kota, di bidang penanganan pembangunan drainase atau saluran air, di bidang penanganan pembinaan olah raga dan generasi muda, dan di bidang penanganan lingkungan hidup dan ruang terbuka hijau di bawah 50 persen.
"Survei ini laksanakan mulai 14 September hingga 14 Oktober 2015 di 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Jumlah 400 orang. Tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Margin of error sekitar 4.9 persen. Pengambilan data melalui teknik wawancara dengan bantuan kuisioner. Responden adalah yang sudah memiliki hak pilih serta bukan TNI/Polri aktif," pungkas Dian Permata. (one)
Social