Headlines :
Home » » Sambut Hari Santri, Walikota Mojokerto Sinergikan Tiga Moment

Sambut Hari Santri, Walikota Mojokerto Sinergikan Tiga Moment

Written By Satu Jurnal on Jumat, 23 Oktober 2015 | 11.25

Walikota Mojokerto, Mas'ud Yunus

Mojokerto-(satujurnal.com)
Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus akan mensinergikan tiga moment, Hari Santri, Hari Sumpah Pemuda dan Napak Tilas KH Nawawi. Selain rentang waktu setiap moment berdekatan, terdapat semangat yang sama dari tiga peristiwa itu.

“Antara Hari Santri, 22 Oktober dan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober yang hanya terpaut enam hari, serta Napak Tilas KH Nawawi 6 Nopember bisa diwujudkan dalam satu rangkaian kegiatan dengan semangat kesantrian. Untuk itu kedepan kita harus merancang satu bentuk kegiatan aplikatif,” kata Mas’ud Yunus menanggapi penetapan pemerintah tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri , Jum’at (23/10/2015).

Menurut Mas’ud Yunus, santri identik dengan pemuda. Keduanya harus mendapat penguatan moral agar menjadi bagian dari warga negara yang bekualitas, berkarakter dan bedaya saing. Seperti semangat revolusi mental yang dicetuskan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Santri tidak bisa lepas dari usia produktif. Pada saat usia muda, perlu terus dilakukan upaya moralisasi dan pembentukan karakter. Harapan kami, ada satu upaya dari pemerintah dan dari masyarakat untuk memberikan kesempatan dan kemudahan bagi para pemuda untuk mengakses pembinaan moral, karakter, melalui kegiatan kepemudaan, kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial lainnya. Kaitannya dengan moral, santri harus berada di garda depan. Karena moral tidak bisa dilepaskan dari agama,” papar walikota berlatarbelakang ulama ini.

Dengan cara demikian, lanjut Kyai Ud, sapaan Mas’ud Yunus, akan terbentuk santri yang berkualitas, berkarakter dan berdaya saing.

Dalam konteks pembangunan Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, sejahtera dan bermoral, ujar Kyai Ud lebih lanjut, dengan ditetapkannya Hari Santri, diharapkan ada penguatan moral dan karakter. “Semangat  kesantrian identik dengan semangat kemandirian. Paradigma ini yang harus kita tanamkan pada pemuda kita,” imbuhnya.

Santri, ujar Kyai Ud, harus dilihat dalam arti yang lebih luas. Bukan sekedar pemuda yang tengah menimbah ilmu agama di pondok pesantren. Namun semua orang yang mendapat pendidikan agama dari guru atau ulama. “Santri bukan hanya lulusan, setiap orang yang mendapatkan pendidikan agama dari guru atau ulama merupakan santri,” katanya.

Yang harus digarisbawahi menurut orang nomor wahid di Kota Mojokerto ini, yakni penanaman moral kebangsaan para santri, agar mereka tidak berorientasi secara ekslusif. “Kesan santri yang eklusif harus dihilangkan. Harus inklusif dengan perjuangan bangsa. Paradigmanya harus dirubah. Santri harus memiliki semangat bela negara yang kuat. Karena resolusi jihad pun merupakan bagian dari bela negara. Jadi santri harusn berada di garda depan,” ulang dia.

Doktrin santri bela negara, ujarnya, harus tertanam disetiap santri. “Santri harus punya ketahanan ideologi, ketahanan sosial, budaya, politik dan ketahanan ekonomi yang kuat,” tekannya.

Maka, sambung Kyai Ud, memadukan tiga moment dalam satu rangkaian kegiatan menjadi inspirasi bagi warga Kota Mojokerto untuk menyatukan semangat bela negara.

“Hampir semua tokoh lokal yang lahir dari lingkungan pesantren dan santri, semuanya memiliki semangat bela negara yang tinggi, seperti KH Nawawi, KH Achyat Halimi, KH Munasir Ali, juga tokoh Muhammadiyah KH Mansur Sholikhin tak terkecuali Riyanto. Semangat ini yang harus kita teladani,” tukasnya.

Sementara itu, terkait Program Bela Negara yang digagas pemerintah Jokowi-JK, Kyai Ud mengaku respek dengan wacana ini, dan telah menindak lanjutinya dengan mengirim tujuh relawan ke Malang.

Tujuh relawan dari kalangan PNS Bakesbang, Bappeko dan ormas  diikutsertakan dalam pelatihan instruktur Bela Negara selama beberapa minggu kedepan. Meski sepaham dengan upaya memperkuat kembali nilai-nilai nasionalisme ini, Walikota Masud kurang sependapat jika arah program dialihkan menjadi Wajib Militer (Wamil).

"Bela negara itu penting untuk kembali pada penerapan BP-7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang dulunya ada namun sekarang sudah hilang.

“Saya dukung dibuat relawan bela negara tapi jangan menjurus kepada wajib militer," pungkasnya. (one)
Share this article :

0 komentar:

Berikan komentar posistif Anda.

Mohon jangan melakukan SPAM !

 
Copyright © 2012 SatuJurnal.com - All Rights Reserved