 |
| Walikota Mojokerto Mas'ud Yunus |
Mojokerto-(satujurnal.com)
Walikota Mojokerto, Mas'ud Yunus angkat suara soal gerakan radikal Gafatar yang sudah menyusup di wilayah Kabupaten Mojokerto hingga salah satu PNS terekrut gerakan yang dinilainya inklusif tersebut.
Penangkalan terhadap pengaruh gerakan Gafatar dan semacamnya di tubuh birokrasi Pemkot dilakukan melalui mekanisme pengawasan berjenjang.
"Agar gerakan Gafatar tidak sampai mempengaruhi PNS , maka perlu dilakukan pengawasan ketat oleh inspektorat. Di tingkat SKPD maka pimpinannya yang harus melakukan hal yang sama," kata Mas'ud Yunus, di ruang kerjanya, Rabu (13/1/2016).
Pengawasan berjenjang perlu diterapkan, lanjut Mas'ud Yunus, karena tidak mungkin melakukan filterisasi setiap PNS.
"Jumlah PNS lebih dari 3000 PNS menjadi hal yang sulit kalau melakukan pengawasan setiap PNS. Makanya pengendaliannya melalui mekanisme berjenjang," tandasnya.
Selain pola pengawasan, penangkalan terhadap gerakan Gafatar dan gerakan ekstrim kanan yang cenderung menggerogoti NKRI, ujar walikota lebih jauh, secara kontinyu dilakukan sentuhan-sentuhan rohani. "Bimbingan rohani secara rutin diberikan ke seluruh PNS. Ini agar mereka juga lebih mampu membentengi diri dari paham dan gerakan yang menyimpang," tekannya.
Apalagi, sambung Mas'ud Yunus, gerakan Gafatar atau gerakan semacam tidak lagi eksklusif sehingga sulit dideteksi. "Mereka menyebarkan paham dan ideologi secara samar, inklusif. Mereka bahkan inten berinteraksi dengan lingkungan atau komunitas yang didekati. Makanya kalau di Kabupaten Mojokerto ada PNS yang terseret gerakan Gafatar, itu karena pola penyebaran ideologi yang inklusif itu," ujarnya.
Sedang secara menyeluruh agar gerakan Gafatar terpental dari wilayah Kota Mojokerto, Walikota Mas'ud Yunus menyatakan segera merapatkan barisan dengan jajaran Forkompimda dan FKUB. "Kita akan koordinasi dengan aparat terkait untuk memfilter gerakan yang belakangan kian meresahkan ini (Gafatar)," tukasnya.
Ia pun menekankan agar perangkat kelurahan maupun RT dan RW lebih mewaspadai lingkungan masing-masing. Jika ditemui kejanggalan terhadap gerak-gerik penghuni atau pendatang baru, harus segera mengambil langkah seperti melaporkan ke aparat keamanan.
"Warga kami minta waspada. Laporkan kalau mendapati atau mengindikasi orang atau kelompok orang yang berbuat dan bertindak mengarah pada upaya memperlemah NKRI dan menggoyang Pancasila," lontarnya.
Dikatakan, beberapa tahun silam Kota Mojokerto sempat jadi terminal utama faham Santriloka. Berkat upaya bersama pemerintah daerah dan aparat keamanan akhirnya mampu menyingkirkan faham yang dinilai sesat itu.
"Gafatar pun pernah menginjak kota Mojokerto dengan menggelar aksi sosial di Alun-alun. Tapi sejauh ini hanya aksi itu yang mereka lakukan. Tapi kita harus tetap waspada, karena gerakan Gafatar ini licin dan cenderung melakukan aksi penipuan," tutup Mas'ud Yunus. (one)
Social