 |
| foto doc. istimewa |
Mojokerto-(satujurnal.com)
Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus memastikan,
di ujung bulan Mei mendatang Kota Mojokerto bebas prostitusi. Langkah
pembersihan praktik prostitusi di kota mungil dengan dua kecamatan ini
diantaranya dilakukan dengan mengintensifkan operasi penyakit masyarakat (pekat),
juga pembentukan tim khusus untuk penanganan praktik prostitusi di Yayasan
Mojopahit, Balongcangkring.
“"Saya pastikan tanggal 29 Mei
2016 ini Kota Mojokerto bersih dari prostitusi. Saya jamin tidak akan ada lagi
praktik prostitusi di kota ini," ujar Walikota, Mas'ud Yunus ditemui usai
launching duta sampah di TPA Randegan, Kelurahan Kedundung. Kecamatan
Magersari, Kamis (3/3/2016).
Untuk penertiban praktik prostitusi di
lingkungan Balong Cangkring, walikota menyatakan jika pihaknya juga menggandeng
Kepolisian dan TNI untuk ikut melakukan pengawasan di tempat tersebut.
"Kita akan dirikan posko di
Balong Cangkring, itu untuk mengawasi ada tidaknya praktik prostitusi di tempat
itu," tegasnya.
Meski menyatakan akan menyentuh Balong
Cangkring, namun birokrat berlatarbelakang ulama ini tandas menyatakan jika
sejatinya tidak ada lokalisasi di yayasan itu. Walikota menyebut Balong Cangkring
adalah lokasi yang dinaungi oleh Yayasan Mojopahit. Yayasan tersebut didirikan
oleh Soewono Blong, mantan Kepala Desa Mentikan periode tahun 1970 lalu.
"Itu bukan lokalisasi, tapi
adalah yayasan yang menaungi para tuna karya dan tuna susila termasuk
didalamnya juga para wanita tuna susila. Jadi penertiban nanti, bukan untuk
yayasannya tapi praktik prostitusi terselubung yang ada didalamnya,"
terang Kyai Ud, sapaan popular Mas’ud Yunus.
Walikota berjanji, akan mengembalikan
harkat dan martabat Balong Cangkring sebagai yayasan yang benar-benar peduli
kepada kaum yang lemah. Ini sesuai cita-cita dari pendirinya terdahulu. Ia juga
yakin, rencana 'bersih-bersih' Balong Cangkring dari praktik prostitusi akan
terealisasi dengan kondusif dan tepat waktu.
"Kita sudah koordinasi dan tidak
ada masalah. Mereka bisa menghormati aturan, dan kitapun juga menghormati apa
yang dilakukan yayasan. Jadi Insya'alloh berjalan lancar dan tepat waktu,"
tukasnya.
Walikota menambahkan, dalam melakukan
penertiban praktik prostitusi, pihaknya melakukan dengan tiga pendekatan,
diantaranya pendekatan keamanan dan ketertiban. Juga pendekatan sosial dan
kemanusiaan.
"Khusus untuk pendekaan sosial
kemanusiaan, kita sudah koordinasi dengan Kemensos dan Biro Kesra Provinsi
Jatim. Nantinya para WTS tersebut akan mendapatkan bantuan biaya hidup selama
tiga bulan sebesar Rp. 300 ribu perbulan, bantuan biaya pemulangan senilai Rp.
250 ribu per orang, bantuan biaya pelatihan Rp. 2 juta per orang dan bantuan
modal sebesar Rp. 3 juta juga perorang," pungkas walikota.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Mojokerto,
Purnomo menyambut baik langkah pemkot untuk mewujudkan Kota Mojokerto bebas
prostitusi pertengahan tahun ini. Ia
menghimbau Pemkot untuk mengedepankan cara sosial dan kemanusiaan dalam
persoalan Balong Cangkring ini.
"Saya kira pendekatan kemanusiaan
lebih mengena ketimbang menggunakan cara-cara represif," tegasnya.
Sementara itu, sebelumnya Pemprov Jawa
Timur memastikan akan menutup lokalisasi di Balong Cangkring, Kota Mojokerto
pada pertengahan tahun ini. Upaya itu sudah dimulai dengan melakukan
sosialisasi sejak awal Januari 2016. (one)
Social