Mojokerto-(satujurnal.com)
Pemkot Mojokerto berencana mengalihkan pos Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMA/SMK yang diplot di APBD 2017 sebesar Rp 5 miliar untuk beasiswa siswa. Menyusul pengambilalihan pengelolaan kewenangan sekolah lanjutan tingkat atas mulai tahun 2017 oleh Pemprop Jatim.
Dana miliaran rupiah yang sedianya untuk pendamping siswa dan pengadaan seragam gratis akan dialihkan untuk beasiswa bagi 1.113 anak kurang mampu yang mengenyam pendidikan di bangku SD dan SMP.
"Kita sudah anggarkan Rp 5 miliar untuk BOS pendamping dan seragam SMA dalam APBD 2017. Karena kebijakan baru pengambilalihan SMA/SMK oleh Pemprop Jatim, maka dananya kita alihkan bagi SD/SMP," terang Walikota Mojokerto, Mas'ud Yunus, Jum'at (6/1)
Menurutnya, dana itu akan diberikan kepada siswa SD dan SMP yang kurang mampu.
"Nanti kita perjuangkan sebagai bea siswa kurang mampu dan berprestasi. Sudah kita data, jumlahnya 1.113 anak. Itu lain dengan yang berprestasi," ulasnya.
Dana pendamping sebesar Rp 65 ribu bagi siswa SMA itu akan dialihkan untuk pengadaan seragam, sepatu dan kaos olahraga.
Kata Yai Ud, sapaan populer birokrat berlatarbelakang ulama tersebut,
mereka yang dapat bantuan pemerintah ini adalah seluruh anak SD dan SMP tanpa membedakan domisili.
"Kita tidak lihat data kependudukan anak, karena yang kita hitung adalah domisili sekolah. Dan mereka terhitung anak Kota Mojokerto. Soal ini sudah kita bicarakan dengan DPRD," tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto Novi Rahardjo mengatakan, Pemkot berkomitmen tidak hanya memberikan pendidikan anak-anak SD-SMP gratis SPP saja namun juga dengan fasilitas. Apalagi ada tambahan dana yang cukup besar untuk seragam, seragam olahraga," tandasnya.
Bahkan jikalau mungkin, lanjut dia, pihaknya mengkaji pengadaan sepatu dan tas gratis bagi siswa.
"Kita memberikan yang terbaik. Sehingga nantinya program pemerintah wajib belajar 12 tahun dapat berjalan,",pungkasnya.
Langkah eksekutif mengalihkan semua pos anggaran BOSDA SMA/SMK untuk beasiswa siswa miskin level SD dan SMP itu rupanya tidak diamini kalangan legislatif.
"Kita harap Pemkot tidak mengalihkan seluruh dana bagi kedua jenjang dasar dan menengah. Namun juga SMA," kata anggota Komisi III DPRD setempat, Kholid Firdaus.
Politisi PKS ini menyebut, banyak siswa SMA/SMK yang kurang mampu butuh seragam, tas dan sepatu. Sementara mereka akan terbebani SPP.
"Mereka (siswa SMA/SMK) yang terkategori siswa miskin tetap butuh bantuan penunjang pendidikan. Kalau Karena idak ada fasilitas atau bantuan sama sekali maka bisa jadi angka putus sekolah akan bertambah karena beban SPP tadi," tandasnya.
Menurutnya, tanpa Bosda maka siswa SMA akan membayar SPP Rp 65 ribu sedang siswa SMK jauh lebih tinggi yakni Rp 85 ribu.
"Tidak semua orang tua mampu menyekolahkan anaknya dengan SPP sebesar itu. Maka jika pemkot membantu meringankan beban mereka maka kebutuhan pendidikan warga miskin akan sedikit teratasi," katanya. (one)
Social