Agoes Hari Santoso |
Mojokerto-(satujurnal.com)
Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus akhirnya menunjuk Agoes Heri Santoso, Kabag Administrasi Pembangunan Pemkot Mojokerto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus akhirnya menunjuk Agoes Heri Santoso, Kabag Administrasi Pembangunan Pemkot Mojokerto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Walikota sudah menunjuk Agoes Hari Santoso,
Kabag Adminsitrasi Pembangunan sebagai Plt Kepala Dinas PUPR, terhitung sejak
Senin (3/7/2017),” terang Kabag Humas dan Protokol Pemkot Mojokerto, Choirul
Anwar, Selasa (4/7/2017).
Pertimbangan
ditunjuknya Agoes Heri Santoso, kata Choirul Anwar, karena yang bersangkutan
dinilai memiliki kompetensi. Selain itu, sebagai Kabag Pembangunan Agoes juga
membawahi bidang LPSE. Pun yang bersangkutan pernah menjabat sekretaris Dinas
PU.
Sebelumnya,
Mas’ud Yunus menyatakan, penunjukan Plt Kepala Dinas PUPR dilakukan lantaran
pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), Kamis (29/6/2017), tentang status tersangka terhadap Kepala Dinas PUPR,
Wiwiet Febrianto dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang juga menyeret tiga
unsur pimpinan Dewan setempat, Sabtu (17/6/2017) lalu.
“Karena
sudah ada penetapan status tersangka, maka jabatan Kepala Dinas PUPR sementara
ini di-Plt-kan, sampai ada pejabat definitif. Sedang dalam status kepegawaian
yang bersangkutan berstatus diberhentikan sementara,” kata Mas’ud Yunus saat sidak di kantor Dinas
PUPR, Senin (3/7/2017).
Penunjukan
Plt Dinas PUPR pasca diterimanya surat KPK itu, menurut Mas’ud Yunus, agar
semua kegiatan di dinas yang menangani pembangunan fisik itu berjalan sesuai
yang sudah direncanakan. “Agar tidak tersendat,” sergah Mas’ud Yunus.
Terlebih,
tahun ini Pemkot Mojokerto mencanangkan sebagai tahun infrasturktur. Sehingga,
semua proyek fisik terkait infrastruktur harus rampung sesuai jadwal.
Kendati Mas’ud
Yunus menyatakan, tertangkapnya Wiwiet Febrianto dalam OTT KPK tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Dinas PUPR, namun tak dielak
jika saat ini penyerapan anggaran dinas itu masih diangka 28 persen. “Kita
harapkan, penyerapan dinas ini melampaui angka penyerapan tahun lalu sebesar 92
persen,” tukasnya.
Untuk
mengejar target itu, ujar Mas’ud Yunus, saat Dinas PUPR sudah menyiapkan 25
paket siap lelang. Menyusul nantinya paket-paket lainnya. “Tapi semuanya harus on the track,” pungkas dia.
(one)
Social