Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) menyebut, turunnya tim penyidik KPK menggeledah perkantoran Pemkab Mojokerto, Selasa (24/4/2018), terkait dugaan gratifikasi pendirian tower BTS di tahun 2015.
"Ada 15 titik tower BTS yang beroperasi sejak dua atau tiga tahun lalu tanpa ijin, bahkan ada yang beroperasi sebelum saya menjabat Bupati. Karena ada perda (pendirian tower BTS), akhirnya Satpol PP melakukan penertiban. Dari penertiban itu salah seorang pemilik tower bernama Octavianto mengaku menyetor sejumlah uang. Tapi tidak jelaa siapa yang menerimanya. Saya sendiri tidak kenal, tidak pernah ketemu ataupun berkomunikasi via celuler. Dari situlah kasus gratifikasi itu muncul, " beber MKP kepada awak media di rumah dinas Pringgitan. Selasa (24/4/2018) petang.
Namun, saat diminta tanggapannya soal penggeledahan di kantor Bapeda, Bagian Pemerintahan, Bagian Kesra dan Bagian Humas, Kantor Dinas PUPR dan Kantor Dinas Pendidikan serta showroom mobil milik Nono yang disebut-sebut orang dekatnya, ia mengaku tidak tahu sama sekali.
"Ndak tahu kalau itu. Dan yang jelas tidak ada kaitannya dengan tower," elaknya.
Seperti diberitakan, KPK melakukan penggedahan di kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Selasa (24/4/2018).
Ruang kerja Bupati Mustofa Kamal Pasa (MKP) , ruang kerja Wakil Bupati Pung Kasiadi danruangan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto, Herry Suwito dan ruang Bappeda jadi sasaran penggeledahan tim penyidik lembaga antirasuah tersebut yang menyiapkan puluhan koper besar tersebut.
Dalam penggedahan yang dilakukan sekitar pukul 11:00 WIB, mereka juga melakukan penggembokan pintu ruangan tempat kerja ketiga petinggi Pemkab Mojokerto tersebut dari sisi luar. Ini untuk dari luar untuk mencegah ada orang masuk yang berpotensi menghilangkan barang bukti. (one)
Social