Mojokerto-(satujurnal.com)
DPRD Kota Mojokerto menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Balai Besar
Wilayah Sungai (BBWS) Brantas terkait proyek normalisasi Sungai Sadar yang
tengah digarap PT Brantas Apbipar (Persero), Senin (21/1/2019).
Dalam RDP yang menghadirkan Kasatker
PJSA Brantas, Zuhairi, dan Netro Handoyo, konsultan supervisi, Kepala Dinas
PUPR Mashudi, Plt Kepala Bappeko Ruby Hartoyo dan Kabag Pembangunan Agus
tersebut, kalangan Dewan tidak saja meminta progres report proyek normalisasi
Sungai Sadar sepanjang 3,5 kilometer senilai Rp 40 miliar itu, namun juga
memaparkan sejumlah persoalan yang mengemuka di masyarakat terkait proyek multi
years yang kini memasuki tahun ketiga atau tahun terakhir tersebut.
“RDP terkait pertanyaan dan usulan
dari masyarakat yang kita tampung. Karena kita wakil daripada masyarakat, kita
gunakan tupoksi yang kita miliki dalam hal pengawasan,” kata Ketua DPRD Kota
Mojokerto, Febriana Meldyawati usai RDP.
Menurut Melda, sapaan politisi PDI
Perjuangan tersebut, meski muncul banyak hal yang diutarakan anggota Dewan
terkait kondisi Sungai Sadar yang semula mengalami penyempitan dan pendangkalan,
serta menjadi daerah langganan banjir, namun BBWS Brantas optimis jika mega
proyek itu bakal kelar lebih cepat dari jadwal.
“Itu tadi sudah disampaikan, ada rasa
optimis (penyelesaian proyek) bisa maju dari jadwal penyelesaian13 Desember
2019,” ujarnya.
Justru yang harus dikuatkan, lanjut
Melda, yakni antara eksekutif, legislatif dan BBWS Brantas yang notabene punya
gawe, yakni sinergitas.
“Program pengendalian banjir tidak
terhenti setelah proyek BBWS Brantas. Namun harus ada program berkesinambungan
sampai tahun-tahun berikutnya. Seperti penanganan persoalan limbah, jembatan
dan lainnya,” tandasnya.
Sorotan para wakil rakyat muncul
lantaran proyek BBWS Brantas memicu penilaian minor masyarakat. Dari persoalan
sedimen, avor hingga rusaknya sejumlah infrastruktur jalan akibat munculnya
proyek normalisasi tersebut.
“Keinginan kita sama, dalam hal ini
membawa aspirasi warga, yakni penanganan masalah banjir bisa selesai, dalam
arti meminimalisir,” kata Kepala Dinas PUPR Mashudi menambahkan.
Menurut Mashudi, saat ini kedalaman
Sungai Sadar yang turun 60 centimeter menjadi kabar baik pula. Lantaran sejauh
ini tak muncul luapan air tatkala intensitas hujan tinggi.
Yang harus digarap bareng, kata
Mashudi, yakni kaji ulang penanganan banjir. “Kaji ulang perlu dilakukan,
karena pekerjaannya tidak bisa trial and error,” tandasnya.
Sebelumnya, pihak BBWB Brantas yang
memaparkan progres report proyek Sungai Sadar menyebut proyek Sungai Sadar yang
mulai digarap 13 Desember 2017 hampir dipastikan akan rampung bulan Oktober
2019 mendatang.
“Panjang Sungai Sadar 23 kilometer.
Yang masuk wilayah Kota Mojokerto 3,5 kilometer,” kata Kasatker PJSA Brantas,
Zuhairi.
Pekerjaan utama, kata Zuhairi, yakni
normalisasi Sungai Sadar dengan cara pengerukan dan pengangkatan sedimen.
“Diharapkan setelah proyek ini selesai,
masyarakat sekitar Sungai Sadar akan terhindar dari banjir,” ujarnya.
Meski pekerjaan utama adalah normalisasi
Sungai Sadar, lanjut dia, banyak persoalan menyangkut avor yang harus disentuh
terlebih dahulu.
BBWS Brantas tak menampik jika muncul kerusakan
infrastruktur jalan mengiringi proyek multi year tersebut.
“Kami siap merekondisi infrastruktur
yang rusak akibat proyek ini. Namun juga perlu diketahui, pembuangan limba
pabrik sepatu di Tropodo di Sungai Sadar juga menimbulkan limbah bau yang tidak
sedap. Ini juga yang sejatinya dikeluhkan warga,” ungkap Zuhairi. (one/adv.)
Social