Mojokerto-(satujurnal.com)
Kegamangan sejumlah pihak akan adanya patgulipat dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur prestasi atau jalur akademik di Kota Mojokerto akhirnya muncul ke permukaan pasca pengumuman calon siswa yang diterima.
Kali ini, seorang wali murid mengaku proses verifikasi di jalur non akademis tersebut tak profesional. Panitia dinilai lebih mengedepankan unsur like and dislike dibanding prestasi calon siswa.
Pria yang meminta jatidirinya dirahasiakan ini mengaku telah mendaftarkan anaknya yang mengantongi piagam penghargaan juara 1 olahraga karate mengikuti PPDB jalur prestasi di SMPN 1 Kota Mojokerto.
. ’’Pendaftar di jalur prestasi mencapai 33 orang,’’ terangnya.
Dituturkan, sejak proses awal pendaftaran, dia melihat tak ada ‘permainan’ sedikit pun. Namun saat masuk ke tahap seleksi yang digelar selama tiga hari (25-27 Juni) itulah, profesionalitas panitia dipertaruhkan. ’’Anak saya ikut Inkanas (Institut Karate-Do Nasional (Inkanas). Sedangkan, panitia melibatkan juri dari KKI (Kushin Ryu M Karate-Do Indonesia) dalam verifikasi,’’ ujarnya.
Sumber ini menyebutkan, lantaran berbeda organisasi itulah, anaknya yang menurutnya memiliki kemampuan lebih dibanding yang lain, tetap tak diloloskan. ’’Saya tahu sendiri. Calon siswa yang lain justru memiliki kemampuan di bawahnya. Justru dia lulus,’’ sesalnya.
Tak hanya di SMP Negeri I saja. Unsur suka dan tidak suka dalam PPDB jalur perstasi ini juga nampak di proses seleksi di SMP Negeri II. Panitia yang dilibatkan dalam seleksi merupakan organisasi dari Inkanas. Sementara para anggota KKI yang masuk dalam proses seleksi dipastikan bakal terpinggirkan.
Terpisah, anggota Komisi III (kesra) DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani mengaku jika ia sudah mendengar kabar ketidak-profesionalnya panitia PPDB di tingkat SMP. ’’Saya sudah mendengar kabar ini. Dan akan kita tindaklanjuti,’’ katanya, Minggu (29/06/2014).
Fanani menuturkan, tindaklanjut itu akan dibahas besok usai dibentuknya panitia kerja (Panja) PPDB. ’’Termasuk beberapa kasus yang muncul belakangan ini. Mulai dari munculnya pembayaran di PPDB dan lain sebagainya,’’ ujarnya.
Politisi PKB ini menegaskan, dengan terbentuknya Panja, pengawasan terhadap proses perjalanan PPDB akan semakin maksimal.
’’Jangan sampai muncul pungutan-pungutan lagi. Karena sudah komitmen bersama untuk memberikan pendidikan gratis di kota ini,’’ pungkas Fanani.
Kisruh PPDB di kota ini terasa sejak awal. Kalangan dewan mengaku telah ditilap dalam setiap kordinasi. Bahkan, kalangan DPRD kota Mojokerto sempat mempertanyakan sisa anggaran Rp 80 juta untuk PPDB sistem Online Kota Mojokerto di pos Dinas P dan K.(one)
Social