SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional

SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
 

copy dan paste berita, dengarkan disini!


 

GRATIS langganan via e-mail

Wiwiet Febrianto Akhirnya Ajukan Banding, Ini Alasannya

Surabaya-(satujurnal.com)
Wiwiet Febriyanto, mantan Kadis PUPR Kota Mojokerto, terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi akhirnya memilih melakukan upaya hukum banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.

Suryono Pane, kuasa hukum Wiwiet Febriyanto mengatakan, pihaknya memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan hakim Pengadilan Tipikor surabaya yang menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Vonis majelis hakim yang diketuai HR Unggul Wardi Mukti itu sama persis dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam amar putusan yang dibacakan Majelis Hakim yang diketuai HR Unggul Warso Mukti dalam persidangan, Jum’at (7/11/2017), Wiwiet Febriyanto dinyatakan terbukti menyuap pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto.

“Menyatakan terdakwa Wiwiet Febriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan ‘bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi’ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 KUHPidana,” kata HR Unggul Warso Mukti.

Menurut Pane, pertimbangan hukum yang dibacakan majelis hakim itu tidak sesuai fakta. “Hanya copy paste, ambil alih begitu saja uraian tuntutan JPU, padahal uraian tuntutan itu ada yang benar ada yang tidak sesuai dengan fakta,” kata Pane terkait alasan banding, Jum’at (17/11/2017).

Khususnya, ujar Pane, maksud dan tujuan pemberian uang ke pimpinan dan anggota Dewan. 

“Kalau melihat semua fakta, maksud dan tujuan pemberian uang itu kan tidak berkaitan dengan PENS, APBD, PAPBD dan lainnya, tapi hanya untuk memenuhi fee jasmas,” tukasnya.

Hal itu, kata Pane, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.Berkaitan dengan unsur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf yang terbukti adalah unsur ‘memberi sesuatu’.

“Jadi kalau unsur pemberian itu terbukti. Tapi maksud dan tujuan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang dimaksud pasal itu tidak terbukti,” terangnya.

Kasus OTT Kota Mojokerto, imbuh Pane, beda dengan kasus OTT Pemprov Jatim dalam kasus suap Kakanwil Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur terhadap salah satu anggota DPRD Jawa Timur. “Beda, kalau Pemprov itu terbukti, uang triwulan diberikan terkait evaluasi,” tandasnya.

Dan berdasarkan fakta persidangan, kata Pane menyebut alasan banding berikutnya, maka  unsur  penyertaan  sebagaimana di maksud dalam ketentuan pasal 55 ayat 1 KE 1 ( KUHP) tidak terbukti. Karena perbuatan yang dilakukan terdakwa terungkap dipersidangan merupakan perbuatan sendiri yang dilakukan oleh Wiwiet Febriyanto karena adanya permintaan dari pimpinan dan anggota DPRD kota mojokerto  dan tidak ada kerja sama  dan atau tidak ada perintah dari Mas’ud Yunus selaku Walikota Mojokerto.

“Sudah dijelaskan oleh Purnomo di persidangan, bahwa pada pertemuan pertama walikota meminta semua anggota Dewan tiarap, karena walikota tidak bisa memenuhi. Kedua, Wiwiet Febriyanto tidak pernah lapor uang pemberian itu, dan tidak pernah memberi tahu walikota. Walikota hanya menjelaskan pelaksanaan teknis terkait proyek jasmas,” ujarnya.

Yang terbukti, yakni Pasal 64 KUHPidana. “Untuk pasal 64 tentang perbuatan berlanjut, terbukti. Yakni pemberian uang Rp 150 juta dan Rp 300 juta,” tukasnya.

Sementara terkait status Wiwiet Febriyanto sehubungan banding yang diajukan hari ini, Pane mengatakan saat ini yang bersangkutan menjadi tahanan Pengadilan Tinggi Surabaya, berdasarkan ajuan banding yang dilakukan pihaknya. “Penahanannya sampai dengan tanggal 15 Desember 2017,” imbuh Pane.

Seperti diketahui, selama menjalani persidangan, Wiwiet Febriyanto ditahan di Rutan Medaeng.

Seperti diberitakan, Wiwiet Febriyanto terjaring operasi tangkap tangan (OTT)  KPK bersama tiga mantan pimpinan DPRD Kota Mojokerto, Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani , pada Jum’at (16/6/2017 hingga Sabtu (17/6/2017) dini hari. Sekitar pukul 23.30 KPK mengamankan Purnomo, Umar Faruq dan Hanif di kantor DPD PAN Kota Mojokerto. Dari dalam mobil milik Hanif, tim menemukan uang Rp 300 juta.   Pada saat yang bersamaan, tim juga mengamankan Wiwiet Febrianto di sebuah jalan di Mojokerto dan mengamankan uang Rp 140 juta. Kemudian Tim KPK berturut-turut mengamankan Abdullah Fanani dan Taufik di kediaman masing-masing. Dari tangan Taufik, tim mengamankan Rp 30 juta. Setelah menjalani pemeriksaan awal di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, keenamnya diterbangkan ke Jakarta pada Sabtu (17/6/2017) untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK. Hanif dan Taufik, pihak swasta berstatus sebagai saksi.(one)


Pekan Depan Sidang Tiga Pimpinan Dewan Masuk Agenda Pembacaan Tuntutan

Surabaya-(satujurnal.com)
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang menyidangkan kasus dugaan suap dengan terdakwa tiga orang mantan pimpinan DPRD Kota Mojokerto, Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani mengagendakan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (21/11/2017) pekan depan.

“Persidangan berikutnya, pembacaan tuntutan,” kata Ketua Majelis Hakim, HR Unggul Warso Mukti usai ketuk palu memungkasi sidang dengan saksi mahkota, tiga terdakwa, Selasa (14/11/2017).

JPU KPK mendakwa tiga mantan pimpinan DPRD Kota Mojokerto dengan pasal 11 dan 12a jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Ancaman hukuman dalam pasal 11 paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Sedangkan pasal 12a mengatur ancaman hukuman paling lama seumur hidup dan paling singkat 4 tahun. Sedangkan pasal 18 untuk memberikan efek jerah bagi terdakwa.

Meski dijerat dengan pasal yang sama, namun JPU KPK melakukan penuntutan secara terpisah. Ini terkait kualitas dari penyalahgunaan wewenang dari masing-masing terdakwa.

Dalam surat dakwaan dengan materi yang hampir sama, ketiga mantan pimpinan Dewan tersebut duduk di kursi terdakwa lantaran terjaring operasi tangkap tangan (OTT), bersama Wiwiet Febrianto, mantan Kadis PUPR Kota Mojokerto, pada Jum’at (16/6/2017 hingga Sabtu (17/6/2017) dini hari. Sekitar pukul 23.30 KPK mengamankan Purnomo, Umar Faruq dan Hanif di kantor DPD PAN Kota Mojokerto. Dari dalam mobil milik Hanif, tim menemukan uang Rp 300 juta.   Pada saat yang bersamaan, tim juga mengamankan Wiwiet Febrianto di sebuah jalan di Mojokerto dan mengamankan uang Rp 140 juta. Kemudian Tim KPK berturut-turut mengamankan Abdullah Fanani dan Taufik di kediaman masing-masing. Dari tangan Taufik, tim mengamankan Rp 30 juta. Setelah menjalani pemeriksaan awal di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, keenamnya diterbangkan ke Jakarta pada Sabtu (17/6/2017) untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK. Hanif dan Taufik, pihak swasta berstatus sebagai saksi.

Kendati mendakwa dengan pasal berlapis, namun JPU KPK mengaku mengapresiasi sikap ketiga terdakwa yang dinilai koorporatif.

“Kami mengapresiasi ketiga terdakwa, karena berani mengakui kesalahannya dan koorporatif hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan,” kata JPU KPK, Budi Nugraha. (one)




Mengaku Menyesal, Tiga Terdakwa Kasus OTT Kota Mojokerto Menangis

Surabaya-(satujurnal.com)
Tiga mantan pimpinan DPRD Kota Mojokerto, terdakwa kasus dugaan penerima suap yang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (14/11/2017), menangis di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketiga mantan petinggi lembaga legislatif daerah tersebut, yakni mantan ketua Dewan, Purnomo, Umar Faruq dan Fanani masing-masing mantan wakil ketua Dewan tak kuat menahan tangis saat mengutarakan penyesalan dan permohonan maaf kepada masyarakat dan keluarga mereka.

Ini setelah Budi Nugraha, JPU KPK membacakan rambu-rambu larangan KKN bagi anggota Dewan, seperti termaktub dalam kode etik, tatib maupun susduk Dewan serta meminta para terdakwa menanggapi.

 “Saya benar-benar menyesal. Andai saja saya tidak menuruti senior (anggota Dewan dua periode atau lebih), dan mengabaikan tekanan anggota Dewan,” ucap Purnomo, seraya menghela napas.

Lantaran intervensi sejawatnya, ia mengaku salah langkah hingga menabrak aturan. “Keluarga saya akhirnya yang menjadi korban,” ucapnya sembari mengusap air mata.

Tak pelak, Ruang Cakra Pengadilan Tipikor itu pun mendadak hening. Pengunjung sidang yang sebagian besar keluarga para terdakwa pun tampak larut.

Umar Faruq yang mendapat giliran berikutnya, mengutarakan hal senada. Rona penyesalan tampak pada wajah politisi muda tersebut.

“Saya minta maaf kepada keluarga besar saya, masyarakat, juga seluruh masyarakat Indonesia. Saya telah melangkah salah , menciderai orang-orang yang telah memilih saya, mempercayai saya. Saya benar-benar menyesal,” ucapnya lirih.

Abdullah Fanani tidak saja mengaku salah, ia mengaku amat sangat menyesal.
“Saya sangat, sangat dan sangat menyesal. Keluarga saya harus menanggung malu karena ulah saya,” ujar politisi senior PKB tersebut.

Dalam persidangan yang menghadirkan ‘tiga saksi mahkota’ tersebut, Umar Faruq menghadirkan saksi yang meringankan. Yakni, Muhammad Suud, salah satu pengurus DPD PAN Kota Mojokerto dan Husen, tetangga politisi partai berlambang matahari tersebut.

Sedang upaya Purnomo menghadirkan Mohammad Effendi, Sekretaris DPRD Kota Mojokerto sebagai saksi akhirnya kandas, lantaran belum mengajukan ijin ke walikota.

Tiga terdakwa yang menjadi saksi satu diantara lainnya itu tak banyak dicecar pertanyaan oleh JPU KPK. Pertanyaan yang mengemuka, terkait besaran fee jasmas.

Para penasehat hukum tiga terdakwa pun memungkasi dengan meminta ketiganya mengutarakan rasa penyesalan di hadapan Majelis Hakim yang diketuai HR Unggul Warso Mukti.

Lagi-lagi, ketiganya menangis sesenggukan.

“Saya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi,” kata Purnomo, juga Umar Faruq dan Abdullah Fanani.

Sebelum menutup persidangan, majelis hakim mempertanyakan status mereka di lembaga Dewan. Purnomo mengaku dilengserkan partainya pasca OTT. Sedang Abdullah Fanani menyatakan mengundurkan diri dari jabatan wakil ketua maupun anggota Dewan. Hanya Umar Faruq yang mengklaim sampai saat ini masih menjadi anggota Dewan.

“Saya tidak dipecat partai. Di Dewan, saya sekarang berstatus anggota. Sedangkan jabatan ketua DPD PAN Kota Mojokerto yang saya pegang sebelum terjadi OTT, sekarang masih di-Plt-kan,” akunya.

Seperti diberitakan, ketiga mantan pimpinan Dewan tersebut duduk di kursi terdakwa lantaran terjaring operasi tangkap tangan (OTT), bersama Wiwiet Febrianto, mantan Kadis PUPR Kota Mojokerto, pada Jum’at (16/6/2017 hingga Sabtu (17/6/2017) dini hari. Sekitar pukul 23.30 KPK mengamankan Purnomo, Umar Faruq dan Hanif di kantor DPD PAN Kota Mojokerto. Dari dalam mobil milik Hanif, tim menemukan uang Rp 300 juta.   Pada saat yang bersamaan, tim juga mengamankan Wiwiet Febrianto di sebuah jalan di Mojokerto dan mengamankan uang Rp 140 juta. Kemudian Tim KPK berturut-turut mengamankan Abdullah Fanani dan Taufik di kediaman masing-masing. Dari tangan Taufik, tim mengamankan Rp 30 juta. Setelah menjalani pemeriksaan awal di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, keenamnya diterbangkan ke Jakarta pada Sabtu (17/6/2017) untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK. Hanif dan Taufik, pihak swasta berstatus sebagai saksi. (one)


Wiwiet Febriyanto Divonis 2 Tahun, PH : Hakim Copas Tuntutan JPU

Surabaya-(satujurnal.com)
Wiwiet Febriyanto, mantan Kadis PUPR Kota Mojokerto, terdakwa kasus  dugaan tindak pidana korupsi diganjar majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya hukuman badan 2 tahun plus denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Vonis majelis hakim yang diketuai HR Unggul Wardi Mukti itu sama persis dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim yang diketuai HR Unggul Warso Mukti menyatakan Wiwiet Febriyanto terbukti menyuap pimpinan  dan anggota DPRD Kota Mojokerto terkait komitment fee proyek penantaan lingkungan atau acap disebut proyek jasmas.

“Menyatakan terdakwa Wiwiet Febriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan ‘bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi’ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 KUHPidana,” kata HR Unggul Warso Mukti saat membacakan putusan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jum’at (7/11/2017).

Majelis hakim menyatakan tidak dapat menerima pledoi Wiwiet Febriyanto.

Atas putusan tersebut Wiwiet Febriyanto menyatakan pikir-pikir.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan dari fakta persidangan,  pasal ‘perbuatan berlanjut’, terbukti.

"Terdakwa memberikan sesuatu berupa uang yang dilakukan secara bertahap, yakni tanggal 10 Juni 2017, di parkiran restoran MC Donald Sepanjang sejumlah Rp 150 juta kepada Purnomo, dan tanggal 16 Juni 2017 di Rumah PAN sejumlah Rp 300 juta yang diberikan kepada Umar Faruq melalui Hanif Mashudi,” kata hakim Unggul Warso Mukti.

Suryono Pane, penasehat hukum (PH) Wiwiet Febriyanto menilai majelis hakim hanya copy paste tuntutan JPU KPK dengan mengabaikan sejumlah fakta persidangan yang seharusnya dipertimbangkan.

"Putusannya sama persis dengan tuntutan JPU. Karena majelis hakim copas (copy paste) tuntutan (JPU)," kata Suryono Pane, usai sidang.

Putusan majelis hakim, lanjut Suryono Pane tidak sedikit yang bertolakbelakang dengan fakta persidangan.

“Karena terdakwa secara tegas menyatakan di persidangan bahwa tidak ada perintah walikota untuk memberikan uang fee jasmas maupun triwulan. Dan juta terdakwa tidak melaporkan atas pemberian itu ke walikota,” katanya.

Uang yang diberikan Wiwiet Febriyanto, menurut Suryono Pane, merupakan uang fee jasmas.
Tidak ada untuk kepentingan proyek PENS atau berkaitan dengan KUA, PPAS, gedok APBD dan lain-lain,” tandasnya.

Selama persidangan yang digelar pertama 29 Agustus 2017, JPU KPK menyatakan telah menghadirkan 45 orang saksi dari eksekutif, legislatif dan pihak swasta.

KPK menurunkan empat JPU untuk menangani kasus dugaan suap tersebut.

Keempat JPU, yakni Iskandar Marwanto, Subari Kurniawan, Arin Karniasari dan Tri Anggoro Mukti.

Seperti diberitakan, Wiwiet Febriyanto terjaring operasi tangkap tangan (OTT)  KPK bersama tiga mantan pimpinan DPRD Kota Mojokerto, Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani , pada Jum’at (16/6/2017 hingga Sabtu (17/6/2017) dini hari. Sekitar pukul 23.30 KPK mengamankan Purnomo, Umar Faruq dan Hanif di kantor DPD PAN Kota Mojokerto. Dari dalam mobil milik Hanif, tim menemukan uang Rp 300 juta.   Pada saat yang bersamaan, tim juga mengamankan Wiwiet Febrianto di sebuah jalan di Mojokerto dan mengamankan uang Rp 140 juta. Kemudian Tim KPK berturut-turut mengamankan Abdullah Fanani dan Taufik di kediaman masing-masing. Dari tangan Taufik, tim mengamankan Rp 30 juta. Setelah menjalani pemeriksaan awal di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, keenamnya diterbangkan ke Jakarta pada Sabtu (17/6/2017) untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK. Hanif dan Taufik, pihak swasta berstatus sebagai saksi.(one)

Tewaskan Satu Korban, Kawanan Perampok Obok-Obok Jombang

Jombang-(satujurnal.com)
Rumah milik H. Suyanto, warga Desa Ngumpul, Jogoroto, Jombang, disatroni kawanan perampok, Rabu (8/11/2017) dini hari.

Akibat kejadian itu, satu korban meninggal dunia.

Berdasarkan informasi dilapangan, aksi perampokan terjadi sekitar pukul 03.00 WIB.

Para pelaku dari aksi pada dinihari itu diperkirakan lebih dari dua orang. Korban meninggal dunia akibat aksi perampokan itu tak lain adalah H. Suyanto sendiri.

Untuk memuluskan aksinya, para perampok diduga melumpuhkan pemilik rumah dan istrinya, Hj. Mundziroh.

“Kejadiannya sekitar jam tiga kurang. Pak Haji Yanto dan Bu Mundziroh ini dilakban, sama diikat dengan kawat,” ujar Aziz, kakak korban, saat ditemui di lokasi kejadian.

Akibat kejadian itu, Suyanto meninggal dunia. Dia diduga kehabisan nafas karena cukup lama disekap para perampok.

“Meninggal waktu dibawa ke Puskesmas Jogoroto,” beber Aziz.

Sementara itu, setelah berhasil melumpuhkan pemilik rumah, para perampok berhasil menggondol satu kendaraan truk, 9 ton gabah dan satu unit sepeda motor serta sejumlah perhiasan berikut uang tunai Rp. 50juta.

Sementara di lokasi kejadian, jajaran Polres Jombang hingga saat ini sedang melakukan olah TKP.

Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Gatot Setyo Budi mengungkapkan, pihaknya masih melakukan olah TKP dan penyelidikan terkait aksi perampokan pada Rabu dinihari itu.

Berdasarkan keterangan saksi, pelaku diperkirakan berjumlah lima orang menggunakan cadar hitam.

“Pagi ini tim kami sudah di lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi. Pelaku diperkirakan lima orang,” ujar AKP Gatot. (tar)

Ngotot Tak Tahu Asal Uang Haram, Saksi Sempat Diancam Pasal ‘Keterangan Palsu’

Surabaya-(satujurnal.com)
Sitegang antara para saksi, terdakwa dan penasehat hukum terdakwa mewarnai persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa tiga mantan pimpinan DPRD Kota Mojokerto di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (7/11/2017).

Delapan anggota Dewan dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi, yakni Febriana Meldyawati, Gusti Patmawati, Yunus Suprayitno, Suliyat, Sonny Basoeki Rahardjo, Suyono, Aris Satriyo Budi dan Gunawan.

Samsudin, penasehat hukum terdakwa Abdullah Fanani sempat berang lantaran Sonny Basoeki Rahardjo dan Aris Satriyo Budi mengelak pernah mendatangi  Wiwiet Febriyanto (mantan Kadis PUPR yang juga tertangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) bersama tiga pimpinan Dewan) dikantornya dan meminta uang sejumlah Rp 30 juta, sebagian dari fee jasmas.

“Saudara saksi dibawah sumpah. Tolong diingat lagi, soal uang tigapuluh juta rupiah itu. Seperti termuat dalam BAP saudara,” lontar Samsudin.

Kedua saksi yang duduk di Komisi II itu bersikukuh tidak pernah mengutarakan permintaan uang puluhan juta rupiah itu, kecuali mempertanyakan proyek jasmas yang tak kunjung digarap Dinas PUPR.  

Pernyataan kedua saksi itu berbuah ancaman. “Saudara saksi menantang saya pakai pasal 22 (pasal ‘keterangan palsu’ UU Tipikor),” tandas Samsudin.

Kedatangan kedua anggota Dewan di kantor Dinas PUPR itu menurut Samsudin tidak bisa dibenarkan. Apalagi, tanpa sepengetahuan pimpinan Dewan.  

Keduanya menepis, bukan tengah meminta uang, namun pinjam secara pribadi.

Sementara pernyataan Sonny Basoeki Rahardjo yang mengaku tidak mengetahui akad dari uang tidak resmi dibantah tegas oleh Abdullah Fanani.

“Saat menyerahkan uang, untuk saksi dan dua anggota Fraksi Golkar, Hardiyah Santi dan Anang Wahyudi total Rp 15 juta di kantor PKB, saya sampaikan kalau itu uang pemberian Wiwiet Febriyanto. Saksi sekarang mengaku tidak tahu, itu bohong !,” kata Abdullah Fanani.

Imam Subawi, penasehat hukum terdakwa Purnomo mempertanyakan keterangan Sonny dalam BAP (berita acara pemeriksaan) penyidik KPK yang menyatakan hanya menerima uang resmi dan  sekali pun tidak pernah menerima uang tidak resmi.

“Lalu uang lima juta rupiah yang saudara terima itu apa juga uang resmi?,” sindir Subawi.

Dalam persidangan dengan majelis hakim yang diketuai HR Unggul Warso Mukti, para saksi kompak mengaku baru mengetahui asal uang Rp 5 juta yang mereka terima dari pimpinan Dewan pasca terjadinya OTT.

Terdakwa Purnomo, mantan ketua Dewan secara tandas menyatakan keterangan para saksi yang mengaku tidak tahu asal uang Rp 5 juta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

“Semua saksi mengaku baru mengetahui jika uang lima juta rupiah setelah kami bertiga ditangkap KPK. Padahal, fakta yang sebenarnya mereka tahu kalau uang itu  dari Wiwiet Febriyanto,” katanya.

Menguatkan pernyataannya, Purnomo menantang Suliyat, salah satu saksi untuk berkata jujur.

“Saya minta saksi (Suliyat) jujur. Sewaktu Wiwiet Febriyanto menyerahkan uang sebesar seratus limapuluh juta rupiah di dalam mobil di parkiran MC Donald, Sepanjang, posisi saksi satu dibangku tengah, sebelah kiri saya. Saksi tahu ketika Wiwiet Febriyanto menyerahkan uang dalam kresek warna hijau. Bahkan saksi sempat menelepon terdakwa Umar Faruq memberitahukan soal penerimaan uang sekaligus menyayangkan jika ketua Dewan sendirian menerima uang tanpa didampingi dua pimpinan lainnya,” beber Purnomo.

Menurut Purnomo, tatkala Suliyat mengambil uang hasil pemberian Wiwiet Febriyanto di kediamannya di Pulorejo, ia datang bersama istrinya.

“Saksi datang bersama istrinya. Selain menerima uang, juga menanyakan kekurangannya. Bahkan, saat pulang saya bawakan jeruk beberapa buah. Kalau tetap tidak ingat ya kebangeten,” lontarnya.

Suliyat mengaku lupa semua kejadian itu. Hakim pun mengingatkan agar Suliyat tidak berbohong. “Masak diberi jeruk saja lupa. Ingat, kebaikan orang, dengan memberi buah begitu,” singgung ketua majelis hakim, HR Unggul Warso Mukti.

Politisi PDI Perjuangan itu pun mengangguk. Sikap plin-plan Suliyat rupanya ditanggapi sinis pengunjung sidang. Pengunjung serempak berujar ‘huuuh..’. Tak pelak kegaduhan kecil itu pun memantik reaksi majelis hakim.

“Saya ingatkan, kalau pengunjung ramai, tidak tertib, akan saya keluarkan !,” tekan Unggul.

Sikap Suliyat yang acapkali mengaku lupa sempat memicu kegeraman majelis hakim maupun para penasehat hukum terdakwa.

Pun kala diminta majelis hakim menjelaskan sikap para anggota Dewan yang tidak setuju dengan proyek PENS, Suliyat lugas menyatakan tidak mampu untuk menjelaskan. 

“Terus terang Yang Mulia, saya tidak bisa menjelaskan. Bukan saya tutup-tutupi, ini keterbatasan SDM saya semata,” akunya.

Keterangan Gunawan juga menggugah kegelian majelis hakim. Gunawan mengaku tidak memanfaatkan uang Rp 5 juta yang ia terima. “Tidak saya apa-apakan. Saya taruh di bawah bantal tempat tidur saja,” akunya.

Seperti diketahui, tiga mantan pimpinan Dewan, Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani duduk di kursi terdakwa lantaran terjaring OTT KPK  bersama Wiwiet Febrianto, mantan Kadis PUPR Kota Mojokerto, pada Jum’at (16/6/2017 hingga Sabtu (17/6/2017) dini hari. Sekitar pukul 23.30 WIB KPK mengamankan Purnomo, Umar Faruq dan Hanif di kantor DPD PAN Kota Mojokerto. Dari dalam mobil milik Hanif, tim menemukan uang Rp 300 juta.   Pada saat yang bersamaan, tim juga mengamankan Wiwiet Febrianto di sebuah jalan di Mojokerto dan mengamankan uang Rp 140 juta. Kemudian Tim KPK berturut-turut mengamankan Abdullah Fanani dan Taufik di kediaman masing-masing. Dari tangan Taufik, tim mengamankan Rp 30 juta. Setelah menjalani pemeriksaan awal di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, keenamnya diterbangkan ke Jakarta pada Sabtu (17/6/2017) untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK. Hanif dan Taufik, pihak swasta berstatus sebagai saksi. (one)


Tiga Mantan Pimpinan Dewan Jadi Saksi Mahkota


Surabaya-(satujurnal.com)
Tiga orang mantan pimpinan DPRD Kota Mojokerto akan menjadi saksi mahkota dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Surabaya.

Ketiganya, Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 16 Juni 2017 silam akan menjadi saksi diantara mereka bertiga.

Purnomo yang didudukkan sebagai terdakwa akan berhadapan dengan dua saksi, Umar Faruq dan Abdullah Fanani. Begitu sebaliknya untuk terdakwa Umar Faruq, saksi yang didudukkan yakni Purnomo dan Abdullah Fanani. Pun demikian dengan terdakwa Abdullah Fanani.

Ketua Majelis Hakim, HR Unggul Warso Mukti menetapkan persidangan dengan tiga terdakwa sekaligus jadi saksi sesaat sebelum ketuk palu mengakhiri sidang tiga terdakwa tersebut dengan delapan orang anggota Dewan yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Selasa (7/11/2017).

“Agenda sidang berikutnya (13/11/2017) menghadirkan tiga terdakwa sekaligus sebagai saksi merupakan agenda terakhir untuk pemanggilan para saksi,” tukas Unggul.

Sementara itu, delapan anggota Dewan yang dihadirkan sebagai saksi, yakni Febriana Meldyawati, Gusti Patmawati, Yunus Suprayitno, Suliyat, Sonny Basoeki Rahardjo, Suyono, Aris Satriyo Budi dan Gunawan kompak mengaku baru mengetahui asal uang Rp 5 juta yang mereka terima dari pimpinan Dewan pasca terjadinya OTT.

Pengakuan satu suara itu ditanggapi sumbang oleh tiga pimpinan Dewan. Mereka dinilai memberikan keterangan tidak benar, jauh dari fakta yang sesungguhnya.

“Kalau delapan saksi ini jujur, pasti tidak mengingkari kalau sebenarnya tahu darimana asal uang itu. Tapi kalau tetap menyangkal, majelis hakim tentunya akan menilai, sejauh mana kebenaran keterangan mereka,” ujar Purnomo.

Senada juga diutarakan Umar Faruq dan Abdullah Fanani.

“Andai saja mulut saksi ini diplester, dan tangannya bisa bersaksi, tentu akan diketahui sebenarnya apa yang sudah mereka terima,” sindir Abdullah Fanani.  

Ketua Majelis Hakim, HR Unggul Warso Mukti meminta semua saksi menanggapi pernyataan ketiga terdakwa tersebut. Namun, mereka keukeh menyatakan baru tahu asal ‘uang haram’ itu pasca OTT.

Majelis Hakim lalu meminta JPU KPK untuk menindaklanjuti pengakuan para saksi dengan penyidikan lebih lanjut. “Saya minta JPU menindaklanjuti semua pengakuan saksi,” kata HR Unggul Warso Mukti.

Sementara itu, dikonfirmasi usai sidang, Setiawan, JPU KPK menyatakan akan menindaklanjuti permintaan majelis hakim.

“Arahan majelis hakim, tentunya akan kami tindak lanjuti. Namun semua kembali mengacu pada alat bukti nantinya. Kami akan memperhatikan setiap kondisi baik di persidangan maupun di luar persidangan. Nanti keberadaan alat bukti itulah yang menentukan langkah kami selanjutnya,” katanya.

Seperti diketahui, tiga mantan pimpinan Dewan, Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani duduk di kursi terdakwa lantaran terjaring OTT KPK  bersama Wiwiet Febrianto, mantan Kadis PUPR Kota Mojokerto, pada Jum’at (16/6/2017 hingga Sabtu (17/6/2017) dini hari. Sekitar pukul 23.30 WIB KPK mengamankan Purnomo, Umar Faruq dan Hanif di kantor DPD PAN Kota Mojokerto. Dari dalam mobil milik Hanif, tim menemukan uang Rp 300 juta.   Pada saat yang bersamaan, tim juga mengamankan Wiwiet Febrianto di sebuah jalan di Mojokerto dan mengamankan uang Rp 140 juta. Kemudian Tim KPK berturut-turut mengamankan Abdullah Fanani dan Taufik di kediaman masing-masing. Dari tangan Taufik, tim mengamankan Rp 30 juta. Setelah menjalani pemeriksaan awal di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, keenamnya diterbangkan ke Jakarta pada Sabtu (17/6/2017) untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK. Hanif dan Taufik, pihak swasta berstatus sebagai saksi. (one)



Tiga Bulan Dibawah Iewan Prasetyo, PDAM Maja Tirta Masih Jalan Ditempat

Mojokerto-(satujurnal.com)
Penambahan jumlah pelanggan PDAM Maja Tirta Kota Mojokerto masih jauh dari target. Iewan Prasetyo, direktur baru perusahaan plat merah milik Pemkot Mojokerto belum membuktikan target penambahan pelanggan yang ia pasang kala menjalani fit and proper test dalam lelang jabatan direktur PDAM, Agustus 2017 silam.

Hingga tiga bulan sejak ia resmi menduduki jabatan pucuk perusahaan penyedia air bersih itu masih jalan ditempat. Tercatat tidak lebih dari 200 pelanggan baru. Dengan target per tahun 2.000 pelanggan baru, setidaknya bulan ini sudah didapat 500 pelanggan baru.

"Sudah ada tambahan 200 an pelanggan baru.  Kalau targetnya sih 2.000 pelanggan pertahun,"  ungkap anggota tim Penyehatan PDAM Kota Mojokerto,  Sumarmi Astutik, Senin (6/11/2017).

Sumarmi yang juga Kepala Bagian Perekonomian Sekkota Mojokerto itu mengatakan, program pasang baru gratis yang sudah dibesut PDAM Maja Tirta jauh sebelum Iewan Prasetyo duduk di kursi direktur belum mampu menjadi magnet.

“Ini justru tantangannya. Karena program pemasangan baru gratis yang ditawarkan ke masyarakat cukup direspon. Blankonya banyak yang ambil, tapi sedikit yang mengembalikan,"  terangnya.

Pemerintah daerah, kata Sumarmi lagi, tak kenal lelah menyampaikan himbauan agar masyarakat menggunakan air PDAM. “Kita juga berharap agar tiap OPD (Organisasi Pemerintah Daerah)  berlangganan PDAM,  yang ini draftnya kami susun untuk diteruskan Walikota dalam bentuk SE (surat edaran), " tandasnya.

Upaya Pemkot Mojokerto untuk menggenjot angka pelanggan baru menurut Sumarmi harus pula diimbangi dengan terobosan-terobosan baru yang diluncurkan PDAM Maja Tirta yang kini dipegang profesional hasil lelang jabatan itu. .

"Langkah ini dapat menambah jumlah pelanggan meski tak signifikan. Dan harus didukung PDAM sendiri sebab terobosan ini akan terkendala oleh ketiadaan pipa jaringan ke OPD,"  keluhnya.

Menurut Sumarmi, langkah ini belum lagi soal tantangan finansial. 

"Pemkot tidak lagi bisa memberikan bantuan dana lewat penyertaan modal. PDAM harus mencari sendiri ke Pusat agar semua program dijalankan,"  tegasnya.

Meski demikian, profesional berlatarbelakang tenaga ahli dan owner Asta Tiga Konsultan dan terakhir menjabat Direktur Teknik PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo tersebut menurut Sumarmi
sudah melakukan beberapa upaya.

"Jadi selama ini pihak PDAM berusaha mendeteksi kebocoran pipa jaringan yang sampai 60 persen itu.  Alhasil,  kini dilakukan pembenahan pipa di Jalan Empunala, Gajahmada dan Jalan Ijen," katanya.

Ia mengungkapkan kebocoran pipa menjadi beban produksi PDAM. 

"Pipa kita banyak yang bocor,  karena sebagian besar pipa peninggalan Belanda.  Hal ini akan menjadi kendala karena PDAM harus menyuplai pelanggan-pelanggan baru,"  tandasnya.

Sementara itu,  Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mojokerto Edwin Endra Praja berharap pemkot tidak setengah-setengah membantu PDAM. 

"Jangan hanya OPD saja yang berlangganan,  Walikota harus berani menginstruksikan PNS agar seluruhnya berlangganan PDAM. Jumlah PNS kita 3.000 orang loh,"  katanya.

Selama itu,  tambahnya,  PDAM harus mengontrol kapasitas distribusi air. 

"Jangan sibuk cari pelanggan padahal kapasitas pompa tidak mencukupi. Ini ironi.  Karenanya,  pengendalian pipa jaringan harus ditingkatkan,"  imbuhnya.

Kedua,  lanjut ia,  baku mutu air harus sesuai standar PDAM. 

Selama ini,  kata Edwin,  saat musim penghujan airnya sering keruh.  Hal ini kadang terjadi saat musim kemarau.

Jam operasional selama ini dirasa kurang.  Karena kebutuhan air untuk rumah tangga itu 24 jam. (one)


Kejari Kota Mojokerto Bidik Proyek 2014, Ini Penyebabnya

Foto ilustrasi (doc.istimewa)
Mojokerto-(satujurnal.com)
Sejumlah proyek fisik lingkup Pemkot Mojokerto menjadi atensi kejaksaan setempat. Korp adiyaksa ini mencium aroma KKN dalam proyek fisik berskala besar bernilai miliaran rupiah. Sejumlah pejabat teras pun sudah diperiksa untuk mendalami dugaan kongkalikong dalam proyek bersumber APBD tersebut.

Salah seorang pejabat mengutarakan, akhir Oktober lalu ia dimintai keterangan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto. Ia harus menjawab sejumlah pertanyaan yang disodorkan penyidik terkait salah satu proyek. Namun, tidak semua pertanyaan ia jawab dengan baik. ’’Saya sudah banyak yang lupa. Karena, itu sudah terjadi sejak tahun 2014 lalu,’’ katanya, Minggu (5/11/2017).

Dikatakan, proyek yang menjadi bidikan penyidik Kejari Kota Mojokerto itu disinyalir kental dengan nuansa pengaturan lelang proyek. Pemenang lelang pun sudah diarahkan ke pemesan yang sudah ditentukan. ’’Ada yang bermain dengan sistem,’’ imbuhnya.

Dari sejumlah proyek yang diantensi Kejari Kota Mojokerto, diantaranya proyek gedung Perpustakaan dan Arsip di Jalan Surodinawan. Proyek ini menguras pundi APBD 2014 sebesar Rp 2,09 miliar. Proyek ini sedikitnya diikuti 36 rekanan. Dalam pengumuman pemenang lelang 25 Juli 2014, panitia lelang akhirnya memenangkan CV Karya Mulya dengan penawaran senilai Rp 1,85 miliar.

Sebelumnya, 30 Mei 2017, CV Karya Mulya dinyatakan sebagai pemenang proyek pembangunan gedung Inspektorat di Jalan Benteng Pancasila. Dari 57 rekanan yang mengikuti lelang proyek ini, CV Karya Mulya keluar sebagai pemenangnya. Dari pagu sebesar Rp 2,23 miliar, rekanan ini mengajukan harga penawaran sebesar Rp 2.007 miliar.

Proyek lain yang menjadi bidikan Kejari Kota Mojokerto yakni pembangunan gedung Puskesmas Pembantu Balongsari. Dengan pagu anggaran Rp 500 juta, sebanyak 31 rekanan ikut beradu keberuntungan. Namun, hasilnya kembali dimenangkan CV Karya Mulya. Dalam pengumuman pemenang lelang 10 Juni 2014, badan usaha ini memang dengan penawaran Rp 444,1 juta.

Dan pada 25 Juli 2017, CV Karya Mulya kembali memenangkan tender pembangunan Penambahan Ruang Kelas Baru SDN Wates 2 dengan pagu anggaran Rp 700 juta dan dimenangkan cv ini dengan penawaran Rp 605 juta.

Sementara itu, Kasi Intelijen Kejari Kota Mojokerto, Ali Munif saat dikonfirmasi tak membantah adanya proses pemeriksaan yang menjamah sederet pejabat di Kota Mojokerto. akan tetapi, ia menilai jika kasus tersebut masih sebatas pengumpulan bahan dan keterangan. ’’Masih Pulbaket,’’ ujarnya.


Menurut Ali Munif, jika perkembangan kasus tersebut sudah memasuki proses penyidikan, akan dibuka ke publik. (one)

Habis Masa Pakai, Belasan Sepeda Motor dan Puluhan Komputer Dilelang

Mojokerto-(satujurnal.com)
Lelang kendaraan dinas kembali digelar Pemkot Mojokerto.  Setelah lima unit mobil dinas (mobdin), Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (BPPKA) segera mengajukan lelang 12 unit sepeda motor, ratusan unit komputer dan laptop kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).  Dari hasil lelang, diharapkan akan ada penambahan kas daerah sekitar Rp 26 juta.

Namun sepeda motor dan piranti komputer yang dilelang untuk penghapusan aset daerah tersebut berusia tua, habis masa pakai dan sebagian besar dalam kondisi rusak.

Aset daerah yang dilelang itu tersebar di 7 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)  Pemkot Mojokerto karena awalnya merupakan penunjang operasional kantor 7 bagian itu.

"Lelang ini merupakan upaya efisiensi aset. Selama ini,  kita mempunyai aset seperti komputer dan laptop dalam jumlah yang relatif banyak,  padahal sebenarnya banyak yang tidak bisa difungsikan," ujar Kasubid Perencanaan dan Penata Usahaan Aset BPKKA Kota Mojokerto Joko Rahardjo, usai mendata barang yang akan dilelang,  (1/11/2017).

Saat ini, lanjut dia, masih tahapan inventarisir data. 

"Kita baru melakukan pengecekan barang dan pengumpulan data. Setelah itu baru kita ajukan lelang ke KPKNL," jelasnya.

Menurut ia, ratusan barang tersebut sudah ditaksir oleh tim apressial. Nilai barang keseluruhan,  lanjutnya, Rp 26 juta.

Joko Rahardjo menambahkan, 12 unit sepeda motor  berbagai tipe tersebut terlama buatan tahun 1997 dan terbaru tahun 2004.

Dikatakan,  kondisi komputer yang ada hampir seluruhnya rusak berat.  Mesinnya banyak yang hilang karena proses kanibal.

Ia mengungkapkan,  sejumlah besar mesin komputer yang masih bisa terpakai dimanfaatkan oleh OPD untuk mengganti yang lain.

Sebelumnya, 5 dari 14 mobdin milik Pemkot Mojokerto dilelang. Meski demikian, tidak seluruhnya mobil yang ditawarkan KPKNL dalam kondisi siap pakai.

Beberapa diantaranya, butuh perbaikan disana sini akibat lama terongggok di kantor Dinas Perhubungan selama hampir tiga tahunan menunggu proses lego.

Lelangnya akan dilakukan secara online di www. lelangdjkn.kemenkeu.go.id.  Sama dengan yang akan dilaksanakan mendatang.  (one)

20 Tahun Pendengaran Lemah, Pria Paruh Baya Ini Sembuh Setelah Diterapi Masudin

Jombang-(satujurnal.com)
Senang bukan kepalang nampak menghiasi wajah Samat, pria paruh baya asal Makassar, Sulawesi Selatan  ini.  Betapa tidak, kedatangannya jauh-jauh dari Sulawesi untuk mengobatkan gangguan pendengaran pada kedua telinganya kini membuahkan hasil, usai mendatangi gubuk terapi saraf telinga milik Masudin, di Dusun Ketanen Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro, Jombang.

Sebelumnya, ayah dari salah satu Kapolres di Jawa Timur ini mengalami gangguan pendengaran parah lebih dari 20 tahun lamanya. Namun, usai dilakukan terapi totok saraf oleh Masudin, seakan keajaiban Tuhan terjadi. Dia langsung mampu mendengarkan suara dengan jarak yang cukup fantastis, yakni hingga 50 meter dari tempat dia berada.

“Alhamdulillah, padahal saya sebelumnya dipanggil dengan jarak tiga meter pun tidak dengar”, ungkap Samat dengan perasaan gembira, Rabu (01/11/2017).

Samad sendiri datang ke kediaman Masudin bersama sejumlah kerabatnya. Bahkan, saking senangnya, Bapak sepuh inipun lupa dengan gangguan hipertensi yang sudah lama dialaminya.

“Bapak harus istirahat dan minum obat hipertensi kalau sudah jam sembilan malam, kalau tidak beliau akan mengalami pusing yang hebat bahkan  ngedrop, namun saking senangnya beliau nampak bersemangat”, ungkap salah satu keluarga yang enggan mengungkap namanya.

Sementara, Masudin, pakar terapi saraf telinga terkenal di Jombang inipun mengaku bersyukur. Sebab, sejauh ini sebagian besar pasien gangguan pendengar yang dia tangani berhasil dia terapi dengan sukses. Meskipun dia tidak menampik ada satu dua pasien yang gagal.

“Gagal bukan berarti kami tidak mampu, melainkan kebanyak pasien dan keluarganya belum memahami edukasi yang kami berikan, bagaimana proses penyembuhan mulai dari awal terapi hingga latihan yang wajib dilakukan pasien oleh keluarga”, ungkap Masudin.

Masudin pun meminta seluruh para pasien dan calon pasien yang datang terapi agar memahami dulu edukasi yang diberikannya. Baik pasien tuli bawaan sejak lahir maupun dengan penyebab lainya. Bahkan, yang sudah terlanjur memakai alat bantu dengar serta implan atau belum.

“Kalau untuk Pak Samad ini juga butuh latihan intensif dan beberapa kali totok saraf, sebab beliau sudah 20 tahun tidak mendengar dan nyaris total. Nanti setelah itu, inshaAllah dipanggil dengan jarak 200 meterpun beliau mampu mendengar dan terus akan mengalami perkembangan yang signifikan”, pungkasnya. (rg)



Walikota Mas’ud Yunus Jadi Pembicara 'High Level Seminar for Inclusive Cities'

Jakarta-(satujurnal.com)
Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus Selasa (31/10) menjadi pembicara nasional dalam acara High Level Seminar for Inclusive Cities. Acara yang diselenggarakan oleh UNESCO, ILO, WHO dan bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini berlangsung di Le Meridien Hotel, Jakarta.

Seminar ini merupakan bentuk kegiatan jaringan Wali Kota Indonesia untuk Kota Inklusi.

Kiai Ud menjadi salah satu dari enam Wali Kota yang menjadi pembicara di seminar ini.

Dibuka oleh Menteri Perencanaan Pembangunan (Bappenas), Bambang P.S. Brodjonegoro. Kegiatan ini diawali dengan penandatanganan piagam jaringan Wali Kota Indonesia Menuju Kota Inklusif.

Menteri Bappenas dalam sambutannya mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan kepada penyandang disabilitas, pemerintah kota terlebih dahulu harus menyiapkan data, menyusun regulasi, kemudian melaksanakannya dengan pendekatan pemenuhan fasilitas perkotaan baik infrastruktur maupun peralatan-peralatan yang ramah penyandang disabilitas.
Kiai Ud menjadi pembicara pada sesi seminar tentang kota-kota Indonesia memimpin transformasi positif menuju inklusi disabilitas.

Dalam sesinya, Kiai Ud menjelaskan dengan tema; “Kebijakan Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas”. Kota Mojokerto menjadi salah satu kota yang lebih dahulu menerapkan kebijakan pemerintah dalam mendukung kota inklusi.

Kota Mojokerto sebagai kota pelayanan terus berinovasi untuk memberikan berbagai pelayanan, demikian juga untuk penyandang disabilitas. Kiai Ud telah menerbitkan produk hukum berupa peraturan daerah Pemerintah Kota Mojokerto Nomor 15 tahun 2015 tentang Pengaturan Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas.

“Hal yang diatur mulai dari perekrutan hingga pascabekerja. Meliputi tata cara perekrutan dan penempatan kerja, bentuk hubungan kerja dan perjanjian kerja hingga prosedur pemutusan hubungan kerja bagi penyandang disabilitas,” jelas Kiai Ud.

Dalam hal penyediaan aksesibilitas, Pemerintah Kota Mojokerto juga memberikan berbagai sarana dan prasarana penunjang bagi penyandang disabilitas.


“Seperti pembangunan trotoar jalan yang ramah bagi penyandang tuna netra, sarana aksesibilitas di instansi pemerintahan utamanya yang terkait dengan kantor pelayanan, termasuk juga kami merencanakan membuat taman inklusi,” ujar Kiai Ud. (one)
Weather, 21 October
Mojokerto Weather http://www.booked.net/
+34

High: +34° Low: +24°

Humidity: 61%

Wind: S - 1 KPH

Surabaya Weather
+33

High: +33° Low: +25°

Humidity: 75%

Wind: NNE - 6 KPH

Jakarta Weather
+34

High: +34° Low: +29°

Humidity: 85%

Wind: - 10 KPH

Back To Top