SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional

SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
 

copy dan paste berita, dengarkan disini!


 

GRATIS langganan via e-mail

Debat Publik Pilwali Mojokerto Putaran Kedua, Empat Kandidat Janji Bersih bersih ASN Korup

Mojokerto-(satujurnal.com)
Perilaku korup dan kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan Kota Mojokerto  yang melibatkan pejabat eksekutif dan legislatif menjadi bahan debat yang diungkit dan diungkap empat pasangan calon (paslon) walikota dan wakil walikota Mojokerto 2018 dalam debat publik Calon Walikota Mojokerto putaran kedua yang digelar di Ayola Hotel, Sunrise Mall, Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto, Kamis (24/5/2018) malam.

Hal itu tidak lepas dari tema yang ditetapkan KPU setempat, yakni 'Mewujudkan Birokrasi yang Baik dan Bersih Demi Meningkatkan Pelayanan Publik' untuk debat yang dikemas dalam lima segmen tersebut.

Empat pasangan calon walikota dan wakil walikota Mojokerto, Akmal Boedianto dan Rambo Garudo (AKRAB), Andy Soebijakto dan Ade Ria Suryani (ASRI), Warsito dan Moeljadi (WALI) dan Ika Purnama Sari dan Achmad Rizal (ITA-RIZAL) memberi penekanan yang berbeda soal birokrasi bersih yang bermuara pada pelayanan publik prima.

Meski demikian keempat paslon menjawab pertanyaan penyaji materi dengan menyatakan kesiapannya untuk menjadikan Pemkot Mojokerto sebagai cermin birokrasi yang steril dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Bahkan secara tandas pula keempat kontestan Pilwali Mojokerto , 27 Juni mendatang itu memastikan tidak akan kompromi dengan legislatif jika harus bermain patgulipat agar mulus kala membahas APBD atau produk hukum daerah lainnya.

"Kualitas pelayanan publik harus ditingkatkan, termasuk bidang kesehatan. Perilaku menyimpang ASN ( aparatur sipil negara) , pelayanan yang berbelit harus dipangkas," ujar AKRAB, paslon nomor urut 1, menjawab pertanyaan tim perumus materi soal problem birokrasi.

Andy Soebijanto yang berada di panggung debat tanpa didampingi Ade Ria Suryani yang absen tanpa konfirmasi, menyebut birokrasi tidak cukup hanya baik dan bersih tapi harus lebih baik dan lebih bersih. "APBD harus bisa diakses publik seluas-luasnya. Dengan demikian maka praktik korupsi akan terkikis dengan sendirinya," kata Andy, kandidat walikota nomor urut 2, menjawab pertanyaan tim perumus soal reformasi birokrasi dan penghapusan praktik transaksional di tubuh birokrasi.

Pasangan nomor 3, WALI menilai korupsi sebagai penyakit yang harus diberantas melalui pengawasan ketat di bidang anggaran. 

"Fungsi pengawasan harus dioptimalkan. Kami juga akan mengundang KPK secara inten memberi materi ke ASN untuk pencegahan korupsi. Dan paling penting, sebagai kepala daerah kami pastikan bersih dari korupsi," ujar Warsito menjawab pertanyaan tim perumus terkait reformasi birokrasi.

Paslon nomor urut 4, Ita-Rizal menyatakan akan melangkah membenahi birokrasi dengan terlebih dahulu melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan ASN.

 "Jika perlu dilakukan reposisi jabatan pucuk di setiap unit kerja Pemkot Mojokerto agar penempatan jabatan sesuai kapasitas masing-masing ASN," kata Ika Puspita Sari menjawab pertanyaan tim perumus soal pembaharuan birokrasi.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Mojokerto, Syaiful Amin mengatakan, jika pada debat publik pertama tema yang diusung menyangkut kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, debat publik kali ini yang diangkat titik tekannya pad birokrasi baik dan bersih.

"Karena pembangunan daerah tidak akan terwujud tanpa adanya birokrasi yang baik dan bersih," kata Amin saat rehat.

Soal empat pertanyaan tim perumus  yang banyak menyinggung soal penegakan hukum dan tindak pidana korupsi, menurut Amin menjadi kewenangan tim perumus. "Kami yang menyampaikan temanya, tim perumus yang membuat materi pertanyaannya," tukasnya.

Yang menarik, di panggung debat, semua paslon laki laki bersarung, mengenakan baju koko dan berpeci.

"Ada nuansa baru dalam debat publik kedua di bulan ramadhan ini. Semua calon mengenakan sarung. Ini sudah disepakati bersama. Tidak ada unsur pembedaan bagi agama lain, karena semua calon muslim. Untuk peci merupakan identitas kenegaraan," ujar Amin. 

Pun Amin, komisioner lainnya serta awak sektariat KPU tampak bersarung dan mengenakan peci.

Nuansa bersarung makin kental lantaran seluruh pendukung ASRI bersarung dan berbaju koko serba putih. (one)

Kepesertaan JKN-KIS Tembus 98,8 Persen, Kota Mojokerto Raih UHC Award

Mojokerto-(satujurnal.com)
Pemkot Mojokerto menerima Universal Health Coverage (UHC) Award lantaran.dinilai sukses menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Kota Mojokerto masuk dalam 10 besar nasional dengan kepesertaan JKN - KIS 98,8 persen dari total penduduk.

UHC Award diserahkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo kepada Wakil Wali kota (Wawali) Mojokerto Suyitno, di Hotel Grand Mercure Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Dari 38 Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa Timur, Kota Mojokerto merupakan satu-satunya kota yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sampai dengan 1 Mei 2018.

Dalam upaya mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Pemerintah Kota Mojokerto sudah mengintegrasikan warganya untuk terdaftar sebagai peserta JKN-KIS.

Sekitar 98,8% dari jumlah penduduk 144.758 jiwa sudah menjadi peserta JKN-KIS, sudah mempunyai asuransi kesehatan, baik mandiri, ASN, BPJS pusat dengan KIS maupun warga yang premi asuransi BPJSnya dibiayai oleh Pemkot Mojokerto.

Wakil Wali kota Mojokerto Suyitno menyampaikan syukur dan apresiasi atas diraihnya penghargaan ini.  Ini bisa dicapai berkat dukungan dari masyarakat kepada Pemkot Mojokerto untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada warga.

 “Penghargaan ini merupakan kerja keras semua pihak dari jajaran petugas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas maupun pusat pelayanan kesehatan lainnya, dan dukungan masyarakat Kota Mojokerto. Pencapaian UHC Award ini bukan sekedar untuk mengejar penghargaan semata, tetapi sebagai bukti dan komitmen Pemerintah Kota Mojokerto dalam melayani masyarakat. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja keras mensukseskan program ini. Ini adalah persembahan bagi seluruh warga kota Mojokerto," ungkap Suyitno.

Dijelaskan Suyitno, Pemerintah Kota Mojokerto telah berkomitmen mencapai program Universal Health Coverage (UHC) untuk melaksanakan amanah Undang-Undang serta untuk penggunaan APBD yang tepat sasaran. “Program JKN-KIS ini selaras dengan Visi Kota Mojokerto yaitu terwujudnya Kota Mojokerto sebagai Service City yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral,” paparnya.

Sementara itu Kepala Dinkes Kota Mojokerto Christiana Indah mengatakan, Sejak 2015 kota Mojokerto sudah melaksanakan pelayanan kesehatan gratis pada masyarakat dengan model fee for service atau model klaim pembiayaan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan pemerintah dengan hanya menunjukan KTP KK .

"Dengan total coverage akan dilakukan indikator manfaat oleh masyarakat berbasis keluarga sehingga akan ada out come, rumah tangga di mojokerto rata-rata anggota keluarga berapa yang sakit, berapa rupiah yang dimanfaatkan, rumah tangga mana yang harus di-mapping untuk diintervensi secara terintegrasi oleh OPD di kota mojokerto dan disepakati untuk tindak lanjut dalam penyusunan rencana anggaran secara berkelanjutan dalam rangka pembangunan berwawasan kesehatan", papar Indah.

Lebih lanjut dijelaskannya, sarana pelayanan kesehatan yang sudah kerja sama dengan BPJS tahun 2017 adalah 6 rumah sakit pemerintah dan swasta dengan tempat tidur kelas 3 sebanyak 315 tempat tidur.

"Sedangkan anggaran JKN 2018 untuk membayar hutang RS Mojokerto dan propinsi tahun 2017 sebesar 23 Milyar," jelasnya.

Hadir sebagai undangan khusus dari Presiden RI untuk wawancara dalam kesempatan ini, pasien dari kota Mojokerto  yaitu Dyahningsih (28 th) dari Miji Kel. Kranggan  yang didiagnosa Non Hodgkin Lymphoma dan Hartiningsih (69) dari
Jl Panderman Kel. Wates yang didiagnosa Sirosis Hepatis. Kedua pasien ini telah dinyatakan "survive" sehat dengan bantuan BPJS. (one)

Cagub Jatim Gus Ipul Janji Sejahterakan Buruh Padat Karya

Jombang-(satujurnal.com)
Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut dua, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berkomitmen meningkatkan kesejahteraan bagi para buruh yang bekerja di perusahaan berbasis padat karya. Tidak hanya itu, dia juga berjanji akan membuat regulasi dan payung hukum bagi perusahaan konvensional tesebut.

Hal itu disampaikan Saifullah Yusuf saat berkunjung di Pabrik Rokok MPS  di Ploso Jombang, Selasa (22/05/18). 

Dikatakan, persaingan dunia usaha yang semakin ketat harus dibarengi pula dengan langkah-langkah khusus agar perusahaan padat karya mampu bertahan dan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Memang yang padat karya ini perlu back-up supaya mereka bisa bertahan, persaingan kan semakin ketat, ya dibantulah paling tidak beberapa kali kita mencoba mengatasi mereka yang di PHK dengan memberikan pelatihan dan bantuan modal agar mereka bisa berusaha sendiri, tapi kita dorong supaya sebisa mungkin tidak melakukan PHK”, kata Saifullah Yusuf.

Calon Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf juga berkomitmen memperluas Penyertaan Modal Asing (PMA) di Jawa Timur. 

"Investor investor asing diharapkan bukan hanya memberikan lapangan kerja, namun juga berdampak positif terhadap lingkungan di sekitar perusahaan melalui berbagai bidang," tekan dia.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan mendorong terjalinnya kemitraan PMA   dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). "Tentunya hal ini akan dibarengi dengan langkah yang erat kaitanya dengan sistem padat karya," imbuh Gus Ipul.

Untuk semakin banyak menyerap investor asing, Jawa Timur akan mengedepankan faktor keamanan. Serta, dengan adanya kemudahan infrastruktur yang merata di Jawa Timur. 

"Tahun 2017 kemarin, ada 500 ribu lebih, tenaga kerja terserap melalui investasi. Dari total sebanyak itu, (PMA) sebanyak 2.500 an proyek atau Rp 21,4 triliun berhasil menyerap lapangan kerja sebesar 79 ribu tenaga kerja," tukas Cagub Nomor urut 2 tersebut. (tar)

Ini Pesan KPK yang Disampaikan Plt Walikota Mojokerto ke OPD

Mojokerto-(satujurnal.com)
Wakil Walikota Mojokerto Suyitno menilai kegiatan dan program kerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD) relatif baik, namun perlu digenjot lagi.

Penilaian Suyitno yang kini menjabat Plt Walikota Mojokerto pasca ditahannya Mas'ud Yunus oleh KPK tersebut diutarakan dalam press conference di RM Almas, By pass Mojokerto, Senin (21/5/2018).

"Kinerja OPD-OPD baik, tapi perlu dimaksimalkan," katanya.

Maksimalisasi kinerja, ujarnya lebih lanjut, harus ditekankan. Karena persoalan hukum pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat kepala Dinas PUPR dan tiga pimpinan Dewan setempat hingga menyeret Walikota sebagai tersangka baru sampai sekarang belum selesai.

"Sampai sekarang urusan hukum (KPK) belum selesai. Tapi jangan kemudian OPD lemah. Jalankan semua kegiatan sesuai aturan," tandas Suyitno.

Diakui, penekanan ke OPD agar tidak neko-neko dan selalu mengindahkan aturan hukum itu merupakan pesan khusus KPK.

"KPK mengingatkan, agar jajaran Pemkot selalu berpegang pada payung hukum," ungkapnya seraya mengatakan pesan lembaga antirasuah itu ia terima tatkala menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus OTT beberapa waktu lalu.

Lantaran itu pula, sebagai Plt Walikota ia menyatakan perlu sidak ke seluruh OPD. Hari Ini ada tiga dinas yang ia sidak yakni.Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo.

"Sidak untuk memberi support agar OPD tidak dibayangi ketakutan akan menghadapi persoalan hukum. Sepanjang semuanya dijalankan sesuai aturan hukum, selalu mengacu pada payung hukum, tentunya tidak akan ada persoalan hukum," tukasnya. (one)




Diciduk Densus 88, Orang tua NK: Anak Saya Memang Akrab dengan Agus,Terduga Teroris yang Ditangkap Di Sidoarjo

Jombang-(satujurnal.com)
Tim Densus 88 Anti Teror dikabarkan telah menangkap seorang terduga teroris berinisial NK (36) di Dusun Plemahan, Ngoro, Jombang, Jawa timur, Kamis sore kemarin. Sementara, pasca penangkapan, pihak keluarga NK nampak terpukul. Mereka tak percaya jika NK diciduk petugas lantaran terlibat jaringan teroris.

Bajuri, orang tua terduga, tidak menampik jika NK merupakan teman dekat Agus Satrio Widodo, tetangganya, salah satu terduga teroris yang sebelumnya telah diciduk densus 88 di Sidoarjo. Bahkan, menurut Bajuri, anaknya NK yang sehari-hari berjualan pisang juga kerap mengadakan pertemuan dengan Agus, namun sejauh dia tidak tahu pasti apa yang mereka kerjakan.

Menurut Bajuri, NK dibawa petugas beserta dengan sejumlah barang-barang miliknya, diantaranya sebuah buku, satu pedang, dan lima buah telepon selular serta dua buah kartu sim celular.

“Yen ningali gumbulane nggeh kaleh Widodo niku kulo mboten ngerti, kulo disanjangi makne niku nggeh, NK itu metu nandi, kandanono nek nyambut gawe gak popo nek gak bener ojo oleh. Harapane, nggeh sakno yogane ndang mantuk nek boten terlibat nek terlibat nggeh kulo pasrah wong anak salah ( Kalau lihat pergaulanya ya biasanya dengan Widodo itu saya nggak ngerti, saya diingatkan oleh ibunya juga kalau NK itu kerja gak papa tapi kalau gak bener jangan diperbolehkan. Harapan saya ia segera pulang, kasihan anaknya, tapi kalau terlibat saya sudah pasrah memang anak saya salah)”, kata Bajuri, Jumat (18/05/2018).

Sementara, Kepala Dusun Plemahan, Sudarsono, membenarkan bahwa salah satu rumah warganya, Bajuri,sempat didatangi tim Densus 88. Kedatangan belasan petugas tersebut tidak berlangsung lama. Setelah mendapati NK yang notabene merupakan warga Kecamatam Bareng yang tinggal dirumah orang tuanya di Dusun Plemahan itu, petugas langsung membawanya dengan mobil.

“Jadi sangat cepat, kurang lebih pukul  12.30 WIB itu dari Densus 88 menuju ke TKP dan disitu NK posisi dikamar mandi, langsung dibawa jadi tidak ada pemaksaan”, kata Sudarsono.

Pasca penangkapan, Pihak Kepolisian Jombang datang ke lokasi langsung mengamankan rumah orang tua NK. 

Wakil Kepala Kepolisian Jombang, Edith Yuswo Widodo, menuturkan pihaknya hanya bertugas mengamankan lokasi. Terkait penangkapan terduga pelaku teror, kata dia, merupakan wewenang Mabes Polri.(tar)



Densus 88 Anti Teror Dikabarkan Tangkap Seorang Terduga Teroris di Jombang


Jombang-(satujurnal.com)
Tim Densus 88 Anti Teror dikabarkan menangkap seorang terduga teroris asal Dusun Plemahan Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro, Jombang, Kamis (17/5/2018)..

Menurut informasi warga, terduga berinisal NK (35) diketahui dibawa sejumlah mobil petugas sekitar pukul 14.00 WIB, siang tadi.

Salah satu warga, Nur, mengaku tidak menyangka jika tetangganya NK diciduk petugas dirumahnya lantaran dugaan keterlibatan gerakan terlarang. Warga disekitar rumahnya pun tidak yakin jika NK terlibat jaringan teroris.

Menurut Nur, NK merupakan penduduk asli Desa Banyarang dan sehari-harinya bekerja sebagai penjual pisang keliling. Dirumahnya, NK tinggal bersama kedua orang tuanya berinial B dan S.

“Setiap hari saya tahu dia (NK) itu penjual pisang, habis itu ke warung sini main wifi terus pulang, gitu saja, dia asli penduduk Plemahan sini, Cuma dia menikah dengan orang dari Kecamatan Bareng. Kalau saya sendiri iya percaya iya nggak, tapi nggak mengira, pokoknya penduduk saya tentram”, kata Nur.

Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Polisi terkait penangkapan itu. Pasca penangkapan, sejumlah petugas dari Kepolisian Jombang diterjunkan untuk mengamankan tempat kejadian perkara (TKP). (tar)




Program Rekruitmen Difabel Kota Mojokerto Mandul, Dewan : OPD Mestinya Malu dengan Swasta

foto ilustrasi (doc.istimewa)

Mojokerto-(satujurnal.com)
Jaminan hak difabel di dunia kerja melalui progam pengangkatan tenaga kerja difabel di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang ditelurkan Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus masih jalan ditempat.

Hampir dua tahun program itu bergulir, baru tiga OPD yang merekrut tenaga kerja berkebutuhan khusus tersebut.

“Sampai saat ini baru tiga OPD yang merekrut tenaga kerja difabel,” terang Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskoumnaker) Kota Mojokerto, Hariyanto, Kamis (17/5/2018).

Tenaga kerja difabel yang direkrut itu, ujar Hariyanto, bersertifikat komputer hasil pelatihan pihaknya.

“Ada 25 (difabel) yang mengikuti pelatihan komputer, 15 bahkan orang lolos seleksi nasional. Tentunya mereka ini sudah siap di dunia kerja. Semestinya, mereka terekrut di setiap OPD. Tapi sampai saat ini baru tiga OPD yang merespon program Walikota itu ,” sergahnya.

Disebutnya, ketiga OPD itu satu di instansi yang dipimpinnya sendiri, selebihnya Dinas Sosial dan Balitbang setempat.

Diakui Hariyanto, penyaluran difabel bukan hal yang mudah. Selain dari sisi keterbatasan yang bersangkutan, juga kendala dari orang tua mereka.

“Tidak banyak orang tua penyandang difabel yang mengijinkan anaknya bekerja. Petimbangannya, ya macam-macam,” imbuhnya.

Justru angin segar datang dari perusahaan swasta. Sejumlah perusahaan swasta di Kota Mojokerto merekrut mereka. “Terlepas ada kewajiban yang diatur dalam undang-undang, setiap perusahaan yang mempekerjakan sedikitnya 100 tenaga kerja, harus mempekerjakan setidaknya satu persen tenaga kerja difabel, namun ditampungnya para penyandang difabel ini merupakan kemajuan tersendiri di dunia kerja Kota Mojokerto,” ujar dia.

Ia berharap, OPD yang belum menjawab tantangan dalam program nantinya merekrut tenaga difabel sesuai program terobosan Walikota Mas’ud Yunus tersebut, seperti halnya yang dilakukan perusahaan swasta.

Disisi lain,  anggota DPRD Kota Mojokerto Denny Novianto berharap OPD mensukseskan program rekrutmen difabel.

"OPD mestinya malu dengan swasta.  Masak perusahaan-perusahaan saja menggunakan tenaga difabel namun OPD nya yang berhubungan langsung dengan walikota malah mengabaikannya.  Ini kan kontra produktif namanya,"  sindir politisi Partai Demokrat tersebut.

Menurutnya, apabila ada rekruitmen Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga difabel harus pula diberi peluang. "Sebagai warga Negara mereka juga mempunyai hak yang sama.  Dan mereka harus diberi peluang yang sama juga,"  tekan Denny. (one)
.

Antisipasi Aksi Teror, Polisi Jombang Razia Rumah Kos

Jombang-(satujurnal.com) 
Kepolisian Sektor Kota Jombang, menggelar razia kesejumlah rumah kos, Rabu (16/5/2018).

Razia gabungan yang dilakukan dengan anggota TNI itu menyasar para penghuni kos-kosan yang tidak memiliki indentitas jelas, untuk mengantisipasi keberadaan para pelaku teror maupun benda berbahaya lainya yang akhir-akhir ini sudah meresahkan warga.

Kepala Kepolisian Sektor Kota Jombang, AKP Suparno mengatakan, razia dimulai dari pendataan nama dan indentitas para pendatang yang berdomisili di wilayah Jombang. Setiap para penghuni kos dilakukan pemeriksaan kartu tanda penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainya. Dia berharap, razia ini akan meminimalisir berkembangnya ajaran sesat atau gerakan radikalisme di wilayah setempat.

“Sasaran pertama adalah untuk masyarakat yang menginap dilokasi tadi yang tanpa identitas atau ada hal-hal lain yang perlu dicurigai terkait dengan kasus di Surabaya, kemudian juga tidak lepas miras dan narkoba tetap target kita sehari-hari karena itu target utama kami”, kata Suparno.

Selain dirumah kos, razia juga menyasar eks lokalisasi Desa Tunggorono. Ditempat itu petugas merazia rumah penduduk yang pernah dijadikan sebagai tempat para pekerja seks komersial (PSK) melayani tamunya.

Suparno juga berharap, selama Bulan puasa ini situasi diwilayahnya aman dan kondusif tanpa adanya gangguan penyakit masyarakat.

Dalam razia itu, petugas menciduk beberapa penghuni kos tanpa indentias dan pasangan bukan suami istri. Ironisnya, salah satu yang dijaring petugas masih berusia dibawah umur dan masih duduk dibangku SMA.

Mereka yang terciduk langsung digelandang petugas ke Mapolsek Kota Jombang untuk dilakukan pendataan dan pembinaan.

Menurut Suparno, razia semacam akan terus dilakukan secara intensif hingga hari raya mendatang. (tar)

Terima SPT, Suyitno Resmi Jabat Plt Walikota Mojokerto

Surabaya-(satujurnal.com)
Wakil Walikota Mojokerto Suyitno  ,    akhirnya resmi menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Mojokerto. Menyusul diterimanya Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Walikota Mojokerto yang diserahkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo kepada Suyitno, di Gedung Negara Grahadi Jl. Gubernur Suryo, Surabaya, Rabu (16/5/2018). 

Tugas baru yang disandang Suyitno itu 
untuk mengisi kekosongan pemerintahan karena Walikota Mojokerto Masud Yunus  tengah menjalani masa tahanan KPK sejak 9 Mei 2018.

Landasan Gubernur menerbitkan SPT, yakni  Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Menurut Undang Undang nomor 23 tahun 2014 bahwa dengan wali kota sebagai tersangka, harus ada surat perintah tugas (SPT) terhadap wakil walikota,” kata Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo dihadapan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, dan sejumlah pejabat teras Pemprov Jatim dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Mojokerto yang menyaksikan penyerahan SPT tersebut.

Untuk status jabatannya, Pakde Karwo mengatakan bahwa Suyitno masih Wakil Wali kota Mojokerto. 

"Pinsipnya adalah mengisi kekosongan. Pesan saya kepada wawali untuk melanjutkan tugas-tugas sebagai walikota terutama Perda yang belum selesai, dan tugas-tugas lainnya," tekan Pakde Karwo.

Plt Walikota, lanjut dia, juga berkewajiban melakukan koordinasi dengan walikota serta melaporkan hasil tugasnya ke walikota.

"Karena walikotanya berhalangan tiap hari tidak bisa di situ, maka wakil walikota diberi tugas untuk menjalankan perintah walikota, sesuai dengan Perda," lanjut Pakde Karwo.

Selain soal tugas Plt Walikota, Pakde Karwo juga menyinggung masalah keamanan pasca teror bom Surabaya dan Sidoarjo.

"Selama tiga hari ini situasi dan kondisi kurang kondusif sehingga terjadi kepanikan di masyarakat. Untuk itu, saya berharap Wawali dapat meningkatkan koordinasi dengan Forkopimda terkait masalah keamanan lingkungan, dengan menjalankan siskamling dan merespon dengan baik sampai ke tingkat RT/RW," tandasnya.

Sementara itu, menanggapi pesan Gubernur, Wawali Suyitno menyatakan akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan tercapai. 

"Saya akan melaksanakan tugas-tugas dengan maksimal sehingga tujuan masyarakat sejahtera dapat tercapai. Saya juga mohon dukungan dari semua pihak, baik Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, Ketua Pengadilan Negeri,  dan Pak Sekda Kota Mojokerto dalam menjalankan roda pemerintahan di kota Mojokerto,” katanya. (one)

Dua Terduga Teroris Dikabarkan Ditangkap Densus 88 di Jombang ?

Rumah dua terduga teroris BA dan DF yang dikabarkan ditangkap oleh Densus 88 anti teror di Peterongan, Jombang. (foto:tari)

Jombang-(satujurnal.com)
Densus 88 Anti teror dikabarkan menangkap dua terduga teroris di Jombang. Namun, pihak Kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan itu. Informasinya, dua terduga teroris itu berinisial BA (29) dan DF (28), keduanya merupakan kakak beradik warga Kecamatan Peterongan Jombang, namun berdomisili di Surabaya. keduanya dikabarkan diciduk tim densus 88 anti teror pada Senin, 14 mei 2018, malam.

Sementara, paman terduga, Yazid Bastomi, saat ditemui dirumahnya, mengaku tidak mengetahui pasti soal penangkapan terhadap kedua keponakannya itu.  Namun, pasca kejadian, dia mengaku didatangi  sejumlah petugas dari Kepolisian.

Dia membeberkan, BA dan DF keseharian bekerja sebagai penjual roti di Surabaya. Mereka baru tinggal  di kampung halamannya sejak tiga bulan lalu. Sehingga pihak keluarga tidak mengetahui pasti apa aktivitas keduanya selama ini yang sebenarnya.

“Wah kurang tahu kalau soal itu, dari dulu ya di Surabaya, orangnya juga kerja ikut orang tuanya. Setahu saya saya didatangi orang dari Polsek katanya dia pernah jenguk teroris cuma nggak tahu sama siapa. Dia ditangkap sama adiknya”, kata Yazid, Selasa (15/05/18).

Sementara, BA dan DF yang dikabarkan ditangkap densus 88 disinyalir merupakan jaringan pelaku bom bunuh diri di tiga Gereja di Surabaya dan Mako Polrestabes Surabaya. 

Kapolres Jombang, AKBP Fadli Widiyanto saat dikonfirmasi tidak  memberikan keterangan lebih jauh. Menurutnya, rilis resmi akan dilaksanakan satu pintu oleh Mabes Polri. (tar)



Dijerat Pidana, Penjual Miras di Jombang Bisa Dihukum 15 Tahun Penjara

YJombang-(satujurnal.com)
Menjelang bulan puasa, Kepolisian Resort Jombang hari ini memusnahkan ribuan botol minuman keras berbagai jenis.  Miras tersebut merupakan hasil sitaan Petugas dalam beberapa kali operasi. 

Selain minuman keras, polisi juga memusnahkan 400 gram lebih sabu-sabu dan ribuan Pil dobel L hasil ungkap polisi selama operasi tumpas narkoba, bulan April lalu.

Kapolres Jombang AKBP Fadli Widiyanto, menegaskan, dalam penegakan hukum penjual maupun produsen minuman keras tidak akan dijerat dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang kesehatan. Selain itu polisi juga akan menjerat penjual miras dengan pasal tentang tindakan yang mengancam atau membahayakan nyawa dan kesehatan orang lain. Ancaman hukumannya 15 tahun pejara.

“Jadi kami tidak mentipiring lagi agar ini menjadi efek jera bagi yang menjual minuman oplosan yang sangat membahayakan bagi kesehatan, termasuk undang-undang kesehatan akan kita terapkan”, kata Fadli Widiyanto, Selasa (15/05/18).

Menurut Fadli Widiyanto, penerapan hukum pidana itu semata-mata untuk meminimalisir jatuhnya korban akibat pengaruh buruk minuman keras. Sebab, selama ini sudah banyak korban berjatuhan akibat minuman keras ilegal tersebut.

Fadli berkomitmen akan terus menyatakan perang melawan narkoba dan minuman keras. Sebab, selain merusak gerenasi muda, peredaran barang haram itu juga mengancam keutuhan bangsa dan NKRI. (one)

Pastikan Stok dan Harga Kebutuhan Aman, Plt Walikota Mojokerto Sidak di Pasar Tanjung Anyar

Mojokerto-(satujurnal.com)
Plt Walikota Mojokerto Suyitno menggelar sidak di Pasar Tanjung Anyar untuk mengecek harga dan memastikan ketersediaan stok  kebutuhan jelang bulan Ramadhan.

Suyitno yang turun ke pasar tradisional terbesar di Kota Mojokerto bersama Kadis Perindag Rubby Hartoyo dan Kapolres Mojokerto Kota AKBP Sigit Dany Setiyono berdialog dengan sejumlah pedagang. 

Dari hasil sidak diketahui jika stok kebutuhan pokok jelang ramadhan masih stabil sehingga belum perlu operasi pasar. 

""Pada intinya semua harga normal, hanya beberapa yang naik. Ayam dari Rp 24 ribu menjadi Rp 26 ribu, telur naik Rp2 ribu. Naiknya tidak siknifikan, hanya itu saja. Sayur, beras, harganya normal semua," ujar Suyitno.

Meski demikian Suyitno akan menggelar sidak lagi untuk mengetahui harga-haega sembako di bulan ramadhan.

"Nantinya kita akan sidak lagi dan komunikasi dengan Bulog, jika diperlukan akan dilakukan operasi pasar. Namun untuk saat ini belum diperlukan," tukasnya. (one)

Polisi-TNI, Tokoh Agama dan Ormas Kota Mojokerto Deklarasi Tolak Terorisme

Mojokerto-(satujurnal.com)
Deklarasi Pernyataan Sikap Tolak Terorisme, Radikalisme dan Extrimisme' digelar Polres Mojokerto Kota bersama TNI, elemen lintas agama, ormas dan LSM Kota Mojokerto di Alun-alun setempat, Senin (14/5/2018) sore.

Kapolresta Mojokerto AKBP Sigit Dany Setiyono memimpin langsung deklarasi yang diikuti Ketua GP ANSOR  Junaedi Malik, Ketua Banser, Sahrial, Ketua Lakpesdam NU  Masduki Sabil , BAMAG Kota Mojokerto, J. E. Sutarto, PC Fatayat NU Kota Mojokerto, Maslukah, PC Pemuda Pancasila Kota Mojokerto, Rudi Handoko, LSM Aliansi Saya Perempuan Indonesia (ASPI) Kota Mojokerto, Ira Susanti  dan  Forum Komunikasi Kota Mojokerto, Suliyanto serta perwakilan masyarakat Kota Mojokerto lainnya.

Berikut butir-butir deklarasi pernyataan sikap yang Polres Mojokerto Kota tersebut.

1.Mengutuk segala bentuk tindakan radikalisme, terorisme dan ekstrimisme apalagi berkedok agama.

2. Seluruh elemen masyarakat Kota Mojokerto turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap keluarga para korban yang meninggal karena aksi terror bom di Surabaya. 

3. Mendesak pemerintah khususnya Presiden mengintruksikan kepada Kemenkopolhukam, BIN, Polri, TNI, BNPT dan institusi terkait lainnya.
Untuk segera mengungkap tindakan terorisme serta menindak tegas setiap pelaku teror dan radikal di negeri ini.

4. Mendesak DPR RI untuk segera menyelesaikan UU terorisme. Mengajak seluruh elemen bangsa, mahasiswa, pemuda, organisasi masyarakat dan segenap lapisan masyarakat.

5. Warga Kota Mojokerto diminta untuk selalu waspada dan siaga, tidak merasa takut serta membangun komunikasi dan koordinasi antar lembaga agar dapat bersama-sama mencegah aksi terorisme lanjutan yang mungkin akan terjadi. 

6. Mengajak semua tokoh masyarakat, tokoh publik, tokoh agama, pejabat, politisi, serta guru atau dosen di Kota Mojokerto menghindari ujaran dan doktrin kebencian terhadap suku, agama, ras dan golongan tertentu.

7. Meminta setiap pimpinan lembaga atau organisasi baik baik negeri maupun swasta untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun anggotanya yang menganut paham-paham radikal serta menindak tegas kepada anggotanya yang menganut atau terindikasi menganut faham radikal. (one)

SK Plt Walikota Belum Turun, Ini yang Akan Dilakukan Suyitno

Mojokerto-(satujurnal.com)
Wakil Walikota (Wawali) Mojokerto, Suyitno mengaku belum memegang mandat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Walikota dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Lantaran itu pula Suyitno tidak akan menelurkan kebijakan yang lazim ditelurkan walikota. 

"Sampai pagi ini belum ada surat perintah  tugas dari Gubernur terkait posisi saya sebagai Wakil Walikota dalam melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah. Karenanya saya belum berani mengambil kebijakan yang berkaitan dengan hukum. Kita tunggu informasi selanjutnya” ucap Suyitno dihadapan ratusan ASN saat menerima apel pagi, Senin (14/5/2018). 

Pernyataan orang nomor dua di lingkup Pemkot Mojokerto tersebut terkait penahanan Walikota Mas'ud Yunus oleh KPK, 9 Mei 2018, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Soal permasalahan hukum yang tengah dihadapi Pemkot Mojokerto saat ini, Suyitno menghimbau agar ASN di Kota Mojokerto tidak perlu takut yang berlebihan. “Kita bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi kita. Kita tidak boleh takut, asalkan bekerja sesuai ketentuan,” tutur Suyitno.

Suyitno pun berjanji akan mendatangi setiap OPS (organisasi perangkat daerah) untuk memompa semangat para ASN.

"Nanti saya akan roadshow ke OPD (organisasi perangkat daerah),  untuk memberi support dalam melaksanakan program-program yang sudah ditetapkan,” terang Suyitno. 

Suyitno juga menyampaikan kiat-kiat agar ASN bisa bekerja dengan baik. “Ada empat hal yang harus diperhatikan. Pertama, ASN di Kota Mojokerto dalam bekerja harus mempunyai integritas,” kata Suyitno. 

Kedua, lanjut Suyitno, dalam bekerja harus berdasarkan payung hukum. “Sebagai ASN harus mempelajari aturan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas, baru kita bekerja" ujarnya. 

Ketiga, Suyitno berpesan agar ASN bekerja secara professional dan harus mampu bekerja sesuai tupoksi masing-masing. 

“Dan yang keempat, koordinasi yang mantap, baik dengan lingkungan internal OPD maupun instansi terkait lainnya,” tegas Suyitno. 

Selain itu, ia menekankan, semangat anti korupsi harus terus dilaksanakan dan ditanamkan di dalam jiwa. 

“Ini hukumnya wajib. Dan setiap ASN harus mengevaluasi hasil kinerja, untuk meningkatkan pelaksanaan program-progam sehingga tujuan tercapai," tandasnya.(one)

Antisipasi Teror Bom, Pengunjung Polres Jombang Diperiksa dengan Metal Detector

Jombang-(satujurnal.com)
Penjagaan pintu masuk di Mako Kepolisian  Resort Jombang, diperketat. Hal ini untuk mengantisipasi aksi kejahatan dan masuknya pelaku teror. 

Peningkatan keamanan dilakukan dengan cara memeriksa setiap pengunjung yang datang menggunakan alat pendeteksi bom atau metal detector.

Kepala Satuan Sabhara Polres Jombang, Rudi Purwanto, mengatakan, pemeriksaan ini untuk mengantisipasi kejadian teror bom yang sebelumnya terjadi dibeberapa lokasi Gereja di Surabaya. Termasuk di Mako Polrestabes Surabaya beberapa jam lalu.

Selain menambah jumlah personel di bagian penjagaan dan pintu masuk, setiap petugas juga dilengkapi dengan rompi anti peluru dan senjata laras panjang.

“SOP penjagaan itu yang pertama seorang petugas harus jeli, waspada, harus melihat siapa yang masuk, harus mengenalinya siapa yang bernaung di Polres , untuk itu harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan tehnik-tehnik khusus yang dimiliki oleh Sabhara, yang terpenting untuk keselamatan petugas dan masyarakat yang lain”, kata Rudi Purwanto, Senin (14/05/18).

Sementara, aksi teror bom terjadi di Polrestabes Surabaya. Aksi bom bunuh diri terjadi pagi tadi sekitar pukul 08.50 WIB. Dari rekaman CCTV yang beredar, aksi dilakukan oleh dua orang pengendara motor pasangan pria dan wanita di pintu penjagaan utama Polrestabes Surabaya. Bom meledak beberapa detik saat Polisi hendak melakukan pemeriksaan.

Hingga saat ini, Polisi masih menyisir lokasi kejadian. Sebelumnya, Minggu kemarin, aksi bom bunuh diri juga terjadi ditiga gereja di Surabaya, yakni Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, Gereja Kristen Indonesia dan Gereja Santa Maria Surabaya. Belasan orang menjadi korban dari ledakan itu termasuk para pelaku yang merupakan satu keluarga. (tar)
Back To Top