SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional

SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
 

copy dan paste berita, dengarkan disini!


 

GRATIS langganan via e-mail

Krisis Air Bersih, Warga Marmoyo Jombang Gunakan Air Kotor dari Sungai

Jombang-(satujurnal.com)
Musim kemarau yang menyebabkan krisis air bersih di Desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang memaksa warga setempat memanfaatkan air kubangan dan air sungai desa yang keruh dan berbau untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Sumur warga di desa ini mengering. Tak ada pilihan lain kecuali memanfaatkan air sungai yang juga mulai kering tanpa memperdulikan kualitas air. Air sungai mereka gunakan untuk masak, mandi dan cuci pakaian. 

Kasto (65), warga setempat mengatakan, air yang diperolehnya dengan cara menggali lubang di tengah sungai yang mengering ini, tak hanya digunakan untuk mandi saja, melainkan juga untuk memasak. “Kalau untuk minum,  saya beli,” katanya, Sabtun(21/7/2018).

Ditambahkan Kasto, kondisi tersebut sudah berlangsung bertahun tahun ketika musim kemarau tiba. “Hingga kini belum ada bantuan air bersih dari pemerintah,” tuturnya.

Hal serupa juga dikatakan oleh Suti (56), yang justru mengaku sejak bulan puasa lalu sudah mengalami krisis air bersih. Bahkan dirinya harus naik turun ke sungai untuk mengisi bak mandi, meskipun airnya keruh.

“Kalau nyari ke tengah hutan itu jauh. Selain itu juga takut kalau ada apa apa,” ungkap Suti.

Warga berharap pemerintah daerah setempat turun tangan agar persoalan air bersih disetiap musim kemarau menjadi permasalahan pelik teratasi. (rg)

Harlistyati Resmi Jabat Sekda Kota Mojokerto


Mojokerto-(satujurnal.com)
Harlistyati dilantik Wakil Wali Kota Mojokerto Suyitno sebagai Sekretaris Daerah Kota Mojokerto (Sekdakot) di Pendopo Graha Praja Wijaya Kota Mojokerto, Kamis (19/7/2018).

Harlistyati yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto menggantikan Plt Sekda Gentur Prihantono Sandjoyo Putro.

Jabatan pimpinan tinggi pratama di tubuh Pemkot Mojokerto itu diraih Harlistyati setelah memenangi lelang terbuka calon Sekda Kota Mojokerto dengan menyisihkan lima sejawatnya.

Wawali Suyitno berharap, sebagai sekda yang baru, Harlistyati dapat mengemban amanah dan menjalankan peran jabatan dengan baik.

“Selain itu juga dapat membangun sinergitas dan menjalin koordinasi di berbagai lini untuk mencapai tujuan bersama,” kata Suyitno.

Tugas sekda, lanjut Suyitno, yakni membantu walikota di bidang administrasi dan kebijakan.

“Apa yang belum terselesasikan oleh sekda lama, sekda baru harus menyeselesaikan, seperti mengkoordinasikan dengan semua instansi dan OPD, termasuk penataan personil posisi yang kosong harus diisi, penyerapan anggaran harus dipantau,” ujarnya.

Harlistyati menyatakan kesiapannya menjalankan semua perintah dari walikota.

“Tugas utama yang diberikan kepada saya adalah pertama bagaimana pemerintah daerah harus kondusif, kedua tugas-tugas di pemda yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pak Gentur harus kita lanjutkan dan yang belum akan kita tuntaskan.” Kata Harlistyati usai pelantikan.

Yang terpenting dari tugas Sekda, ucap Harlistyati, adalah mengkoordinasi serta memfasilitasi program-program dari OPD,

“Tentang kebijakan sepenuhnya ada di pimpinan, ibarat tubuh sekda itu adalah leher dan kepalanya adalah tetap walikota,” tukas dia. (one)


Dua Parpol di Jombang Tak Ikut Pileg

M. Ja'far

Jombang-(satujurnal.com)
Dua partai politik (parpol) di Kabupaten Jombang dipastikan tidak akan mengikuti Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang, Hal ini diketahui setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menutup pendaftaran dan penyerahan berkas bakal calon anggota legislatif pada, Selasa (17/7/2018) pukul 24.00 WIB. Dua Parpol tersebut yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Garuda.

Komisioner KPU Jombang, M. Ja’far mengatakan, dari 16 parpol peserta Pileg, 14 lainya telah mendaftar sesuai jadwal dan telah diberikan tanda terima (TT), meski hampir seluruhnya mendaftar secara bersamaan di hari terakhir sebelum dinyatakan ditutup oleh panitia. 

Ja’far tidak mengetahui pasti alasan PKPI dan Partai Garuda yang tidak berpatisipasi dalam Pileg 2019 itu. Sebab, sosialisasi sudah dilakukan KPU sejak bulan Juni lalu.

“Ada dua Partai yang tidak mengambil kesempatan di Legislatif di Kabupaten Jombang yaitu PKPI dan Partai Garuda. Kesempatannya sudah berakhir tanggal 17 Juli jam 24.00 WIB, jadi sudah tidak bisa ada kesempatan lagi untuk mencalonkan daftar calon legislatifnya. Kami sudah sosialisasi sejak bulan Juni yang lalu, dan semua partai sudah paham tentang itu”, kata M. Ja’far, di Kantor KPU Kabupaten Jombang, Rabu (18/7/2017).

Sementara itu, dari 14 parpol yang telah mendaftar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tercatat yang paling sedikit mendaftarkan bacalegnya, yakni 18 orang. Sedangkan enam parpol lainya mengajukan calegnya 100 persen atau 50 orang. Yakni, PDI Perjuangan, PKB, NasDem, PKS, Partai Golkar dan Partai Gerindra. Sisanya mengajukan antara 40 hingga 94 Persen.

Selanjutnya,  hari ini KPU Kabupaten Jombang akan melakukan verifikasi administrasi hingga kelar dan menyampaikan hasilnya selama tiga hari, mulai besok tanggal 19 – 21 Juli 2018.

Ja’far menjelaskan, bagi bakal calon legislatif yang masih dinyatakan belum memenuhi syarat atau masih diperlukan perbaikan  akan diberikan kesempatan untuk melengkapi selama sepuluh hari, mulai tanggal 22 – 31 Juli 2018 mendatang. (tar)

Calon Jamaah Haji Jombang Diimbau Waspadai Cuaca Ekstrim

Jombang-(satujurnal.com)
Calon jamaah haji asal Kabupaten Jombang diimbau waspada dengan cuaca ekstrim yang terjadi di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi, yang bisa mengganggu kesehatan jamaah yang menunaikan ibadah.

“Semua calon jamaah haji harus menjaga kondisi kesehatan, jadi harus taat, dan patuh terhadap pola makan, pola istirahat, pola hidup. Dan jangan sampai calon jamaah haji tidak mematuhi, karena nantinya resiko akan ditanggung calon jamaah haji itu sendiri,” ujar Kasi Pelayanan Haji dan Umroh (PHU) Kementrian Agama (Kemenag) Jombang, Emy Chulaimi, pada sejumlah awak media, di kantornya, Jumat (13/7/2018).

Untuk menghadapi cuaca ekstrim, bagi para calon jamaah haji, ujar Emy, diharapkan agar menjaga kesehatan, masing-masing dan mematuhi segala petunjuk, dari tim kesehatan haji Indonesia (TKHI).

Sementara itu, petugas TKHI, Wahyudi, mengatakan bahwa selama ini calon jamaah haji, mendapatkan sejumlah pelayanan, maupun pembinaan kesehatan bagi calon jamaah haji. 

“Pemeriksaan calon jamaah haji, dari puskesmas. Dan kali ini sudah masuk tahap pemeriksaan ke tiga, untuk layak terbangnya. Sedangkan untuk pembinaan kemarin sudah dilakukan di fasilitas kesehatan masing-masing, terutama di Puskesmas. Dan disana ada pemeriksaan awal untuk ristinya,” terangnya.

Data Kemenag Jombang menyebutkan, tahun ini ada 1.115 calon jamaah haji dari Kabupaten Jombang yang akan diberangkatkan ke tanah suci, pada 12 Agustus mendatang. 

Calon jamaah haji tersebut dibagi menjadi dua kloter setengah, yang terdiri dari 1.113 calon jamaah haji, dan 2 orang tim pembantu haji daerah (TPHD). Untuk kloter pertama yakni kloter 78, akan diberangkatkan dari pendopo Kabupaten Jombang, pada tanggal 12 Agustus 2018, pukul 17.00 WIB.

Sedangkan untuk kloter 79, akan diberangkatkan dari pendopo Kabupaten pada tanggal 13 Agustus 2018, pukul 05.00 WIB. Berikutnya, kloter 80, akan diberangkatkan dari pendopo Kabupetan Jombang, pada pukul 06.00 WIB, karena calon jamaah haji harus masuk di asrama haji Surabaya pukul 08.00 WIB. (rg)

Kedundung Lolos Empat Besar Lomba Desa dan Kelurahan se Jatim

Mojokerto-(satujurnal.com)
Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari Kota Mojokerto masuk dalam 4 besar Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Jawa Timur.

Ini setelah 13 orang anggota tim penilai tingkat provinsi Jawa Timur melakukan penilaian lapangan meliputi validasi data dan kunjungan lapangan ke UPK Sempulur, Posyandu Malabar, TBM Kampoeng Dieng, KIM Gayatri, dan Bank Sampah Putri Ayu.

Kelurahan Kedundung dinyatakan lolos dalam penilaian paparan, dan mendapatkan peringkat 4 dengan total nilai 383, 473.

Kendati berada di peringkat keempat, namun peluang untuk naik peringkat hingga menjadi juara 1 pun masih terbuka.

Seperti dikatakan ketua tim penilai Heru Suseno selaku Kabid Bina Pemerintahan Desa sekaligus mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur saat berkunjung ke Pemkot Mojokerto, Jum'at (13/7/2018).

Heru Suseno yang datang bersama tim penilai lapangan 
disambut Plt. Sekretaris Daerah, Gentur Prihantono Sandjojo Putro di Pendopo Graha Praja Wijaya.

"Kelurahan Kedundung merupakan kelurahan ketiga yang kami kunjungi setelah Kelurahan Margorejo di Surabaya dan Kelurahan Blimbing, Kota Malang. Sepintas Kelurahan Kedundung mirip dengan Kelurahan Blimbing. Terpilihnya  Kedundung mewakili Kota Mojokerto sudah sesuai dengan peraturan yaitu melalui proses penilaian dan evaluasi dari kelurahan hingga tingkat Kota,” katanya.

Lebih lanjut Heru Suseno mengungkapkan, Kelurahan Kedundung sudah melewati proses administrasi, pemaparan dan Kelurahan Kedundung sudah terpilih untuk menjadi calon juara. 

“Kunjungan ini adalah untuk membuktikan apa yang sudah dipaparkan sebelumnya.  Kita lihat nanti posisinya juara 1, 2, 3 atau harapan,” tambah Heru.

Sementara itu Plt. Sekretaris Daerah, Gentur dalam sambutannya  mengatakan, perlombaan desa dan kelurahan pada hakekatnya adalah sebagai salah upaya untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, meningkatkan kapasitas masyarakat, partisipasi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, dan swadaya gotong royong masyarakat di desa dan kelurahan. 

“Selain itu dengan lomba ini sekaligus untuk mengevaluasi keberhasilan usaha-usaha masyarakat dalam pembangunan dengan melihat kebijakan perkembangan pembangunan desa dan kelurahan selama dua tahun terakhir”, tambah Gentur.

Gentur menjelaskan bahwa pemilihan Kelurahan Kedundung untuk mewakili Kota Mojokerto telah melewati penilaian berjenjang sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 81 Tahun 2016 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. 

“Semoga Kelurahan Kedundung bisa menjadi juara 1”, harap.dia.(one)

Tepis Dampak Negatif Jargas, Pemkot Mojokerto Undang Warga Calon Sasaran Jargas


Mojokerto-(satujurnal.com)
Jaringan gas (jargas) bumi program pemerintah pusat sudah terpasang 5000 rumah tangga yang tersebar di lima kelurahan di Kota Mojokerto tahun 2017 lalu. Di tahun 2019 nanti, Kota Mojokerto kembali mendapat kuota jargas dua kali lipat dari kuota sebelumnya.

Agar isu-isu negatif soal bahaya jargas bumi tidak merempet ke ribuan rumah tangga sasaran, Pemkot Mojokerto menggelar sosialisasi pemasangan jargas bumi, di Balai Kota Graha Praja Wijaya Pemkot Mojokerto, Selasa (10/7/2018).

Kepala Bagian Perekonomian Sekda Kota Mojokerto, Sumarmi Astuti mengatakan, pembangunan jargas bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

“Bagi pemerintah dengan adanya jargas dapat mengurangi beban subsidi minyak tanah dan LPG, mensukseskan program diversifikasi energi dan mensukseskan program langit biru. Bagi masyarakat adalah tersedianya energi yang murah, aman dan praktis serta teralirinya gas bumi untuk rumah tangga di Kota Mojokerto,” jelasnya.

Disebut Sumarmi, 5000 jargas bumi yang terpasang di tahun 2017 yakni
di lima kelurahan yaitu Mentikan, Kauman, Miji, Surodinawan dan Prajurit Kulon. “Rencananya Kota Mojokerto tahun 2019 akan mendapatkan 10.000 jaringan yang akan dipasang di 10 Kelurahan yaitu Kelurahan Meri, Gunung Gendangan, Kedundung, Balongsari, Magersari, Jagalan, Sentanan,Gedongan, Purwotengah dan  Kranggan.

Sementara soal diundangnya perwakilan warga calon penerima jargas, yakni untuk sosialisasi. Melalui cara ini diharapkan masyarakat tidak akan mudah diterpa isu-isu negatif tentang kerugian jargas sehingga mereka dapat menjelaskan dan menyebarkan manfaat jargas kepada masyarakat di sekitar lingkungan masing-masing.

“Saya juga meminta kepada yang hadir agar menyampaikan informasi secara jujur dan jelas kepada masyarakat serta menjelaskan bahwa program jargas ini aman dan didukung penuh oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” tegasnya.

Kota Mojokerto, imbuh Sumarmi, memiliki beberapa keuntungan antara lain dekat dengan sumber gas alam yang ada di Sidoarjo, topografinya landai sehingga mudah dipasang pipa gas. “Disamping itu Kota Mojokerto juga padat penduduknya,” imbuhnya.

Sebagai narasumber dalam kegiatan ini Anggi Suherdian dan Umar Wahyuddin dari PT Azevendopratama Consultant selaku konsultan yang menangani jaringan gas. Selain dijelaskan manfaat jargas, warga juga mendapat informasi proses pendataan/survey pemasangan jargas. (one)

Putaran Kedua ORI Difteri di Kota Mojokerto Sasar 52.084 Anak


Mojokerto-(satujurnal.com)
Pemkot Mojokerto kembali menggelar pemberian imunisasi tambahan atau Outbreak Response Imunizatioan (ORI) Difteri putaran II Bulan Juli 2018 ini, dimulai tanggal 2 Juli sampai dengan 31 Agustus 2018. Sasaran program ini yakni 52.084 anak usia 1 tahun hingga 19 tahun atau usia PAUD hingga tingkat SMA. Sementara di putaran I, Februari 2018 lalu, sasaran tercatat sebanyak 52.087 jiwa.

Program yang dilakukan Pemkot Mojokerto ini sebagai tindak lanjut penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri tahun 2018 oleh Pemprov Jatim. Selain itu didasarkan pada Surat Edaran Dirjen P2P Nomor UM.01.05/1/102/2018, serta Surat Edaran Gubernur Nomor 460/69/012.4/2018 setiap daerah diwajibkan melakukan ORI.

”ORI Difteri putaran kedua di Bulan Juli 2018 ORI ini digelar untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat. Pelaksanaan ORI ini membutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk membantu memberikan perlindungan dan memutus rantai penularan dari penyakit difteri," kata Suyitno, Kamis pekan lalu.

Menurut Suyitno Dinas Kesehatan setempat sebagai leading sector sudah menyatakan kesiapannya. Yakni dengan melakukan koordinasi lintas sektoral baik OPD maupun institusi yang lain, Posyandu, Puskesmas. Juga peran serta Forkopimda Mojokerto sangat menentukan suksesnya kegiatan ini.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, Christiana Indah Wahyu menambahkan, tujuan ORI difteri ini untuk memberikan kekebalan populasi atau kelompok tanpa mempertimbangkan status imunisasi rutin sebelumnya, termasuk Kota Mojokerto sebagaimana tertuang Surat Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/272/417.111/2018 tentang Penetapan KLB Difteri.

”Disamping itu untuk meningkatkan kekebalan terhadap imunity gap yang terjadi dikarenakan cakupan imunisasi dasar bayi dan baduta yang rendah dan tidak merata di seluruh wilayah,” tambah Christiana Indah Wahyu.

Seperti diketahui, penyakit difteri adalah penyakit infeksi yang sangat menular yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium Diphteriae.

Penyakit ini memiliki masa inkubasi 2-5 hari dan akan menular selama 2-4 minggu, memiliki gejala antara lain demam, batuk, sulit menelan, selaput putih abu-abu (pseudomembran), pembengkakan pada leher, sulit bernafas.

Penyakit ini sangat menular dan dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani secara cepat. Namun penyakit ini dapat dicegah dengan imunisasi rutin yang lengkap (imunisasi dasar pada usia dua bulan, empat bulan dan enam bulan, 18-24 bulan dan usia sekolah dasar. (one)

Buka Diklat PIM IV, Gentur : Satu Angkatan Harus Kompak

Mojokerto-(satujurnal.com)
Sebanyak 31 orang pejabat struktural di lingkungan Pemerintah  Kota  Mojokerto dilepas Sekdakot Gentur Prihantono Sandjojo Putro untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM IV) Angkatan 198 Tahun 2018 di Pendopo Graha Praja Wijaya, Jum’at (6/7/2018). 

Diklat hasil kerjasama Badan Kepegawaian Daerah dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur dengan metode in class dan off class selama 88 hari 
digelar di Gedung Diklat Jalan Raya By Pass Sekar Putih Kota Mojokerto.

Plt. Sekda Gentur dalam sambutannya mengatakan, diklat adalah sebagai ikon yang wajib dilaksanakan bagi ASN yang menduduki jabatan. 

"Pesan saya anda harus mengikuti diklat ini dan bisa lulus dengan baik. Untuk bisa menjadi lulus, para peserta harus menjaga kesehatan, semangat tinggi, dan kompak satu angkatan,” katanya.

Gentur juga menyampaikan harapan kepada para peserta diklat, sebagai pejabat struktural dilingkungan birokrasi dituntut untuk  menghayati posisi, peran dan tugas di tempat kerja masing masing. 

“Tunjukkan keteladanan  dalam   perilaku, disiplin  dan  kinerja   yang  baik   serta  berupaya  meningkatkan   wawasan    dan   ethos  kerja,” harapnya.

Sebelumnya, Kepala BKD Kota Mojokerto Endri Agus Subianto menyampaikan, tujuan digelar diklat adalah untuk membentuk kepribadian dan sikap, dan mempunyai kemampuan  dalam memberikan  bimbingan dalam pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan kegiatan serta mempunyai kemampuan dalam melaksanakan program secara terkoordinasi tertib, efektif dan efisien. 

”Selain itu untuk menciptakan  aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan menyamakan visi,  dinamika  pola  pikir   dalam   melaksanakan   tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance),” imbuh Agus. 

Sementara itu, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur, Mudjib Afan menjelaskan bahwa ASN saat ini dihadapkan pada berbagai persoalan dan tantangan yang kompleks, mulai dari tingkat lokal sampai dengan yang berskala global. 

“Tentu saja berbagai persoalan dan tantangan dimaksud membutuhkan antisipasi yang tepat dan penyelesain yang efektif, baik secara kelembagaan maupun secara individual tidak hanya pada tataran normatif tapi sampai pada tataran operasional,” tutur Mujib.

Menghadapi tantangan itu, lanjut Mujib, inovasi menjadi kata kunci bagi ASN dalam memberikan sumbangsih nyata terhadap pengelolaan pemerintahan yang berkinerja tinggi, pembangunan yang lebih berhasil guna serta pelayanan publik yang lebih prima.

 “Inovasi juga merupakan kata kunci untuk meningkatkan daya saing, termasuk daya saing bangsa Indonesia di kancah internasional,” kata Mudjib. 

Mudjib menambahkan sejak dua tahun belakangan ini pemerintah melalui lembaga diklat terus mendorong semangat dan karya-karya inovatif, diantaranya melalui proyek perubahan yang merupakan learning product dari diklat kepemimpinan tingkat III maupun Diklat Kepemimpinan tingkat II. 

“Demikian pula halnya dengan diklatpim IV ini, para peserta difasilitasi untuk menjadi pemimpin-pemimpin perubahan yang mampu melakukan inovasi. Para peserta diklat ditugaskan untuk menyusun dan sekaligus mengimplementasikan proyek perubahan yang subtansinya bersumber dari lingkungan tempat kerja peserta. Sehingga diharapkan kemanfaatan dan dampaknya langsung bisa dirasakan setelah diklat berakhir,” jelasnya. (one)

Diperintah Paslon AKRAB, Saksi Walk Out Dari Pleno Rekapitulasi Hasil Pilwali Mojokerto

Agus Harijono, saksi paslon AKRAB

Mojokerto-(satujurnal.com)
Agus Harijono, saksi utusan pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto,  Akmal Boedianto dan Rambo Garudo (AKRAB) meninggalkan ruang rapat pleno rekapitulasi suara Pilwali Mojokerto yang tengah berlangsung di Hotel Raden Wijaya, Mojokerto, Kamis (5/7/2018), siang. Agus walk out atas perintah paslon AKRAB.

Walk out dilakukan saat ia mendapat giliran menanggapi hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan walikota dan wakil wali kota mojokerto yang diikuti empat paslon tersebut.

"Kami selaku saksi yang ditunjuk dan diperintah paslon nomer 1 (AKRAB) untuk tidak mengakui hasil rapat pleno rekapitulasi suara Pilwali Mojokerto, karena dinilai melanggar hukum, banyak money politic," kata Agus Harijono kepada awak media di luar ruang rapat.

Menurut Agus, hasil rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Mojokerto berasal dari proses yang tidak sehat dan bermasalah dengan hukum.

"Kami menolak menandatangani hasil rapat pleno rekapitulasi suara Pilwali. Tim hukum paslon nomer 1 akan melakukan pembahasan diinternal dan nanti akan dikaji secara hukum dan akan melakukan gugatan terhadap hasil Pilwali Mojokerto," jelas Agus.

Menanggapi ini, Ketua KPU Kota Mojokerto Saiful Amin Solihin menandaskan, penolakan salah satu saksi paslon tersebut tidak mempengaruhi tahapan dan hasil penghitungan suara. Sebab saksi dari paslon lainnya serta pihak-pihak yang terkait sudah menandatangani hasil rekapitulasi suara.

"Tidak mengurangi keabsahan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten dan Kota, meskipun tidak mau tanda tangan dalam berita acara. Dalam PKPU Nomor 9 tahun 2018, terkait rekapitulasi, aksi walk out saksi paslon tidak mengurangi keabsahan hasil rekapitulasi penghitungan suara," ujar Amin.

Sementara itu, hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara Pilwali Mojokerto 2018 menetapkan paslon nomor urut 4, Ika Puspitasari dan Achmad Rizal Zakaria (Ita – Rizal), yang diusung Partai Golkar dan Partai Gerindra unggul dengan 23.644 suara.  Paslon nomor urut 1, Akmal Boedianto – Rambo Garudo. (AKRAB) yang diusung PDI Perjuangan diposisi kedua dengan 19.853 suara. Sedangkan paslon nomor urut 2, Andy Andy Soebjakto dan Ade Ria Suryani (ASRI) yang diusung PKB dan Partai Demokrat diuruta ketiga dengan 19.477 suara dan pasangan nomor 3 Warsito dan Moelyadi  (WALI) yang diusung PAN dan PKS diurutan terbawah dengan 9.012 suara. (one)


Mayoritas Lahan SDN di Kota Mojokerto Belum Bersertifikat

Mojokerto-(satujurnal.com)
Mayoritas aset Pemkot Mojokerto berupa lahan sekolah belum bersertifikat.

Dinas Pendidikan setempat mencatat  sebanyak 42 dari 52 SDN belum bersertifikat. Selain itu dari 9 SMPN, 3 diantaranya juga belum memiliki legalitas serupa.

Kondisi ini berujung terganjalnya upaya rehabilitasi ruang dan gedung sekolah.

Akibat lebih jauh,  puluhan SDN dan SLTPN tersebut terancam tak mendapat anggaran rehabilitasi gedung. Karena regulasi rehab gedung milik pemerintah mensyaratkan adanya sertifikat hak milik atas lahan sebagai bukti kepemilikan aset daerah yang harus dipenuhi sekolah untuk pengajuan rehab gedung.

"Ada 42 SDN dan 3 SLTPN yang belum bersertifikat hak milik. Kalau tidak bersertifikasi ya maka tidak dapat anggaran rehab," terang Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto,  Amin Wachid,  belum lama ini.

Menurut mantan Kadis Lingkungan Hidup Kota Mojokerto tersebut, dari jumlah itu sebanyak 30 SDN baru sedang proses sertifikat. Sedang 3 SMPN yang belum memiliki sertifikat yakni SMPN 4, 6, dan 8.

Sekolah tak bersertifikat ternyata juga memicu persoalan pelik tatkala butuh diperbaiki lantaran kerusakan bangunan dan butuh penanganan segera. Utamanya menyangkut anggaran, seperti perbaikan atap ruang kelas SDN Ke dinding 1 yang ambrol beberapa waktu lalu.

"Karena belum sertifikat kita kesulitan ketika harus melakukan sesuatu yang darurat pada SDN Kedundung beberapa waktu lalu," ungkap Amin.

Saat ini pun, imbuh dia, ada 6 SDN belum bersertifikat yang butuh rehab, karena sudah masuk kategori rusak sedang,"  keluhnya.

Yang bisa dilakukan pihaknya, yakni
berkoordinasi dengan Badan Pendapatan  Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) untuk pengajuan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Soal anggaran, Amin menyebut sudah ada di pos BPPKA

"Kita koordinasi dengan BPPKA untuk mengajukan ke BPN.  BPN sudah wellcome soal ini,"  pungkasnya.

Menanggapi ini, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Suyono, meminta dinas terkait segera mengambil langkah kongkrit agar aset yang ada memiliki legalitas.

"Tentunya kami sangat prihatin dengan kondisi ini. Karena sekolah yang belum memiliki sertifikat tidak saja tersendat dalam hal rehabilitasi atau renovasi gedung, tapi juga rawan potensi klaim oleh pihak lain," kata politisi PAN tersebut.

Suyono yang juga koordinator Komisi III (pendidikan dan kesra) pun berharap agar seluruh aset Pemkot terverifikasi dengan hak kepemilikan yang valid. " Hal ini juga untuk menjaga aset aset itu sendiri,"  tukasnya.(one)

Pengakuan Mengejutkan Pemelihara Arapaima Asal Jombang

Jombang-(satujurnal.com)
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melarang ikan Arapaima yang berasal dari perairan Amazone Brazilia masuk ke Indonesia. Untuk itu, mulai hari ini dia meminta para pemelihara ikan jenis predator ini segera menyerahkan kepada Pemerintah.

Salah satu pemelihara ikan Arapima asal Desa Banyuarang, Jombang,  , bernama Masudin. Ia mengaku enggan melakukan hal ini. Sebab, kata dia, selama ini dia memelihara ikan-ikan ini dengan penuh kasih sayang. Hobi  inipun sudah dilakukan sejak tahun 2013 lalu. 

Masudin juga sangat menyayangkan kejadian dibuangnya ikan Arapaima ini di sungai Brantas oleh pemiliknya beberapa waktu lalu.

“Kalau memang itu aturan, aturanya harus jelas, undang-undangnya juga jelas, kalau memang tidak boleh berarti semua yang ada di kebun binatang itu juga nggak boleh, di Jatim Park juga nggak boleh, aturan harus dilaksanakan. Tapi ini undang-undangnya kan baru saja, nah ini kita merawat ini sebelum ada aturan berlaku 2013, jadi kalau memang itu dasarnya jelas nggak papa kalau Bu Susi kesini, kita serahkan tapi harus dilindungi benar, jangan dijual karena kita merawat ini dengan penuh kasih sayang, jangan sampai mati kelaparan”, kata Masudin, Minggu (01/07/18).

Masudin saat ini memiliki lima ekor Arapaima yang dipelihara di sebuah kolam pribadi di rumahnya. 

Awalnya dia memiliki sebanyak delapan ekor jenis Gigas dan Panda. Namun tiga diantaranya telah mati. 

Masudin menjelaskan, saat itu dia tanpa sengaja membeli ikan-ikan itu dari seseorang yang terbelit persoalan hutang piutang. Harganya pun bervariasi mulai dari Rp. 6 juta hingga Rp. 30 juta per ekor.

Untuk merawat ikan berukuran besar ini, dia telah menghabiskan biaya hingga ratusan juta rupiah.  Untuk lima ekor ikan predator ini, kata Masudin, setiap hari dia harus menyiapkan sebanyak sepuluh kilogram ikan lele segar atau hidup sebagai santapannya.

Sementara, Kemunculan ikan Arapaima di sungai Brantas, Jawa timur, menyita perhatian semua pihak. Belasan ikan yang berasal dari perairan Amazone, Brasil itu sengaja dibuang oleh pemiliknya di sungai tersebut, karena diduga kewalahan.  Masudin mengaku akan terus memelihara ikan Arapaima ini dengan penuh kasih sayang. (tar)

Tiga Perempuan Pimpin Kota Mojokerto


Mojokerto-(satujurnal.com)
Tiga tokoh politik dan birokrat perempuan, Febriana Meldyawati, Ika Puspitasari dan Harlistyati mencetak sejarah baru pemerintahan Kota Mojokerto.

Febriana Meldyawati, politisi PDI Perjuangan menduduki posisi Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, politisi Partai Nasdem hampir dipastikan menjadi Walikota Mojokerto terpilih dalam Pilwali Mojokerto 2018, dan Harlistyati bakal menjabat Sekda Kota Mojokerto.

Dalam sejarah pemerintahan Kota Mojokerto, tokoh sentral di eksekutif dan legislatif selalu dijabat laki-laki. Peta itu berubah setelah Febriana Meldyawati menjadi tokoh perempuan pertama yang menjabat Ketua Dewan. Ia menduduki posisi puncak di tubuh legislatif, 26 Juli 2017 menggantikan posisi sejawatnya, Purnomo.

Jabatan ketua yang dipegang Febriana Meldyawati di tubuh Dewan akan berakhir paroh tahun 2019. Namun Melda, sapaan akrab Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto tersebut, menorehkan sejarah baru di tubuh legislatif setempat sekaligus merontokkan dominasi laki-laki yang berada di kursi pimpinan Dewan.

Sedangkan Ika Puspitasari akan menjabat Walikota Mojokerto perempuan pertama. Ia akan tercatat sebagai Walikota Mojokerto ke 18 sejak Pemerintah Kota Mojokerto dibentuk tahun 1918.

Dalam Pilwali Mojokerto yang digelar 27 Juni 2018, Ika Puspitasari, calon walikota Mojokerto yang berpasangan dengan Akhmad Rizal hampir dipastikan menjadi Walikota Mojokerto terpilih. Ika - Rizal dalam perhitungan tingkat PPK, meraup sekitar 32,85 persen dari total suara sah, jauh diatas suara yang diperoleh tiga pasangan calon (paslon) lainnya. Meski KPU setempat belum menggelar pleno, namun akumulasi suara di 3 PPK menyebutkan paslon Ika - Rizal unggul. 

Ika Puspitasari yang karib disapa Neng Ita saat ini menjabat Ketua Fatayat NU Kabupaten Mojokerto. Adik kandung Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa ini juga menjadi Ketua Partai Nasdem Kota Mojokerto. Namun, ia diusung Partai Golkar dan Partai Gerindra sebagai kontestan Pilwali lantaran partainya tak memiliki keterwakilan di DPRD Kota Mojokerto.

Sementara, Harlistyati juga akan menjadi Sekda perempuan pertama di tubuh birokrasi Pemkot Mojokerto. Jam terbang Harlistyati sebagai PNS sejak duapuluh tujuh tahun silam di lingkup Pemkot Mojokerto pantas mengantar alumnus Unair Surabaya tersebut menduduki jabatan puncak di birokrasi daerah sebagai Sekda.

Harlistyati sempat memasuki bursa bakal calon wakil walikota Mojokerto dalam Pilwali 2018 yang digelar PDI Perjuangan. Namun langkahnya terhenti lantaran partai besutan Megawati Soekarno Putri itu tak memberinya rekomendasi.

Harlistyati yang saat ini menjabat Kepala Bappeko Mojokerto akhirnya menerobos bursa Sekda Kota Mojokerto bersaing dengan lima pejabat eselon II lainnya. Hasil assessment yang digelar 8 Juni 2018 menempatkan perempuan berjilbab ini pada ranking pertama. Selangkah lagi ia akan menduduki kursi Sekda Kota Mojokerto.

Tiga Srikandi inilah yang bakal membawa Kota Mojokerto kedepan. Mereka juga akan menjadi inspirasi banyak kaum perempuan untuk menggerakkan seluruh potensi yang dimiliki untuk membawa kemajuan Kota Mojokerto yang kini memasuki usia satu abad. (one)





Kisruh Kelebihan Surat Suara, Panwaslu Jombang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang

Jombang-(satujurnal.com)
Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Jombang, Jawa timur, merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Hal ini menyusul kisruhnya proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto.

Di TPS yang memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 497 orang ini, terdapat perbedaan hasil hitung surat suara antara jumlah surat suara yang terpakai pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati Kabupaten Jombang.

Dari data yang dihimpun Kamis (28/06/18) dini hari tadi, jumlah kehadiran pemilih terdapat 308 orang dari total DPT 497 orang. Pada proses penghitungan surat suara terdapat selisih antara surat suara pada Pilgub Jatim dan Pilbup Jombang. Pada Pilgub Jatim, hasil akhir penghitungan surat suara dinyatakan sesuai dengan data daftar kehadiran pemilih, yakni sebanyak 308 orang atau surat suara yang terpakai.

Namun, Pada penghitungan surat suara Pilbup, terjadi kelebihan dari total kehadiran 308 orang atau surat suara yang terpakai, bertambah menjadi 333 surat suara. Dari hasil tersebut, ada selisih 25 surat suara.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Panwaslu Kabupaten Jombang, Nur Khasanuri merekomendasikan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal ini jika dalam proses pemungutan suara tersebut memang terbukti ada selisih yang tidak sesuai dengan DPT maupun daftar kehadiran pemilih.

“Kalau ada orang menggunakan hak pilih lebih dari satu itukan harus diadakan pemungutan suara ulang (PSU), nah yang merekomendasikan nanti kan jajaran Panwascam, arah kami yang jelas kita kembalikan pada peraturan yang ada, kalau nanti ditemukan selisih yang tidak sesuai dengan DPT itu endingnya mengarah pada PSU”, kata Nur Khasanuri.

Terpisah, Anggota KPU Kabupaten Jombang, M Dja'far mengakui bahwa adanya selisih surat suara tersebut. Hingga hari ini pihaknya belum menemukan akar permasalahan yang mengakibatkan adanya selisih tersebut. mengenai adanya unsur kesengajaan atau tidak, KPU Jombang juga masih terus melakukan penyusuran dan menunggu rekomendasi dari pihak Panwaslu Kabupaten Jombang. (tar)

Mundjidah-Sumrambah Klaim Menangkan Pilkada Jombang

Jombang-(satujurnal.com)
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang, , nomor urut 1, Mundjidah Wahab-Sumrambah mengklaim menang di hampir seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. 

Berdasarkan penghitungan atau real count yang dilakukan tim tersebut, hasil akhir penghitungan pasangan nomor urut 1 ini meraup 303.182 suara atau 48,72 persen.

Data itu berasal dari masing-masing saksi tim Mundjidah-Sumrambah yang ditugaskan di 2.247 TPS.

Sedangkan, pasangan nomor urut 2, Nyono Suharli-Subaidi Muhtar mendapatkan 214.207 atau 34,42 persen suara, sementara paslon nomor urut 3, M Syafiin-Choirul Anam meraih 107.698 atau 17.31 suara.

Sekretaris Tim Pemenangan Mundjidah-Sumrambah, M Jafar mengatakan, dari 21 Kecamatan yang ada di Jombang, hampir seluruhnya dimenangkan oleh paslon nomor urut 1. Nyono-Subaidi hanya memenangkan di sejumlah kecamatan yang berada di utara Sungai Brantas. Semisal, Kabuh, Plandaan, Kudu, Ploso. Itu pun, menurut Jafar, Nyono menang tipis.

“Alhamdulillah paslon satu bisa dikatakan memiliki suara mayoritas, 48 koma sekian persen suara. Kita tetap optimis walaupun kita juga harus menunggu hasil rekap dari KPU karena itu yang punya legalitas”, kata M Jafar, Kamis (28/06/18).

Sementara, dihubungi melalui ponselnya, Sekretaris tim Nyono-Subaidi, Surahmat Abas, menanggapi dingin soal hasil real qount kubu pasangan Mudjidah Wahab – Sumrambah tersebut. 

Hingga saat ini pihaknya optimis bahwa Pasangan Nyono Suharli – Subaidi Muhtar bakal menang dalam Pilbup 2018 ini. Surahmat juga tetap menunggu real qount KPU  dan keputusan yang menjadi kesepakatan tim pemenangan bersama.

“Tetap kita menunggu hasil dari KPU karena memang disitu menjadi kesepakatan tim penenangan bersama dan dinyatakan KPU siapa pemenangnya, nanti kita sepakat bersama, tetapi kalau memang kalau ada ruang-ruang yang perlu kita dalami, KPU juga akan memberikan ruang selama tiga hari setelah keputusan itu”, kata Surahmat.

Pilkada Jombang diikuti tiga pasangan calon. Masing-masing, paslon nomor urut 1, Mundjidah Wahab-Sumrambah. Pasangan ini diusung PPP (4 kursi), Partai Demokrat (6 kursi) serta Partai Gerindra (2 kursi). Selain itu juga didukung partai non parlemen, yakni Perindo. Kemudian nomor urut 2, pasangan Nyono Suharli-Subaidi Muhtar. Pasangan tersebut diusung Partai Golkar (7 kursi), PKB (8 kursi), PKS (5 kursi), Partai Nasdem (4 kursi) dan PAN (3 kursi). Dan paslon nomor urut 3, M Syafiin-Choirul Anam (Syahrul). Pasangan tersebut diusung PDIP (9 kursi) dan Partai Hanura (2 kursi). Syahrul juga didukung partai non parlemen, PKPI dan PBB.

Sementara jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Pilbup Jombang mencapai 998.463 orang. Mereka terdiri dari 496.949 pemilih laki-laki dan 501.514 pemilih perempuan. Sedangkan jumlah TPS yang tersebar di 306 desa/kelurahan sebanyak 2.147 buah. (tar)

Pilwali Mojokerto, Neng Ita Unggul


Mojokerto-(satujurnal.com)
Pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari dan Akhmad Rizal (Ita-Rizal) unggul dalam real count hasil pemungutan suara di posko PDI Perjuangan Kota Mojokerto, Rabu (27/6/2018).

Dari suara sah yang masuk 78,99 persen, paslon nomor urut 4 yang diusung Partai Golkar dan Partai Gerindra ini sementara unggul dengan mendulang suara 32,24 persen. Sementara jago PDI Perjuangan, Akmal Boedianto dan Rambo Garudo (AKRAB) berada di posisi kedua dengan raupan suara 29,01 persen. Sedangkan paslon Andi Soebiyakto dan Ade Ria Suryani (ASRI) serta Warsito dan Moeljadi (WALI) masing-masing 26,51 persen dan 12,25 persen.

Lumbung suara Ita – Rizal paling banyak di wilayah Kecamatan Prajurit Kulon. Di wilayah ini, paslon dengan tagline Neng Ita ini meraup suara sangat signifikan. Sementara  di Kecamatan Magersari, perolehan suara AKRAB dan Neng Ita beda tipis.

Pilwali Mojokerto 2018 diikuti 4 paslon dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 96.132 jiwa yang tersebar di tiga kecamatan. Jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 218 plus 1 TPS khusus Lapas.  

Seperti diketahui, Pilwali Mojokerto 2018 merupakan Pilwali langsung yang ketiga dalam sejarah Pilkada Kota Mojokerto. Walikota terpilih akan menjadi Walikota Mojokerto ke 18 sejak pemerintahan kota Mojokerto dibentuk tahun 1918 silam. (one)



Back To Top