SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional

SatuJurnal.com | Portal Berita Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
 

copy dan paste berita, dengarkan disini!


 

GRATIS langganan via e-mail

Final Duta Wisata, Ini Pesan Sekdakot Harlistyati


Mojokerto-(satujurnal.com)
Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Harlistyati menghadiri penobatan Yosy Hardian Ramadhan dan Felicia Rosalina Andriono Putri sebagai Gus dan Yuk Kota Mojokerto 2018 dalam Inagurasi Duta Wisata Kota Mojokerto yang digelar di Alun-alun setempat, Sabtu (22//9/2018) malam.

“Keikutsertaan para finalis pada ajang gus dan yuk merupakan sebuah amanah dan kepercayaan, yang menuntut para peserta untuk tampil maksimal,” kata Harlis, sapaan akrab pejabat berjilbab tersebut mengawali sambutannya.

Dikatakan, pemilihan duta wisata Kota Mojokerto merupakan ajang untuk menggali potensi, ajang bereskpresi seni budaya, memupuk persaudaraan antar sesama kontestan, sekaligus untuk mencetak generasi muda Kota Mojokerto, sehingga menjadi duta wisata Kota Mojokerto yang dapat diandalkan di tingkat Jawa Timur maupun nasional.

“Saya juga memandang pemilihan Gus dan Yuk Kota Mojokerto sebagai salah satu kegiatan yang sangat positif untuk memperkenalkan potensi kota Mojokerto, sehingga dapat semakin menumbuhkan nasionalisme bangsa dan kecintaan terhadap kota mojokerto,” ungkap Harlis.

Lebih lanjut Harlis menyampaikan, menyandang gelar bergengsi pada ajang pemilihan duta wisata gus yuk Kota Mojokerto merupakan suatu kebanggaan.

“Namun gelar tersebut akan lebih berarti, apabila tidak hanya dirasakan oleh penyandang gelar semata, tapi hendaknya penyandang gelar ini mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya,” tutur Harlis.

Harlis menambahkan, bentuk kontribusi yang bisa dilakukan oleh gus yuk terutama dalam hal pembangunan mental generasi dan menjadi pelopor membentengi generasi muda dari pengaruh negatif.

"Pesan saya agar Gus Yuk Kota Mojokerto terus memperluas ilmu pengetahuan, baik itu bidang akademik di sekolah maupun bidang-bidang umum lainnya, dengan demikian Gus dan Yuk Kota Mojokerto merupakan orang-orang pilihan dan berkualitas," harapnya.

Sementara itu, dalam malam penobatan Gus Yuk Kota Mojokerto tahun 2018, jajaran Forkopimda, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, dan juga para Duta Wisata se Jawa Timur tersebut, Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata  Novi Rahardjo menyampaikan, sebelum malam penobatan para finalis Gus Yuk Kota Mojokerto sudah dikarantina selama dua hari yaitu Kamis hingga Jumat (20-21), untuk mendapatkan sejumlah pembekalan dari narasumber professional.

“Dengan pembekalan ini, diharapkan kualitas finalis semakin meningkat,” kata Novi.

Pemberian materi dalam ajang pemilihan duta wisata itu, ujar Novi, diharapkan bisa menjadi bekal seluruh peserta dengan materi meliputi public speaking, english for tourism,  keorganisasian IGY,  kebudayaan dan pariwisata Kota Mojokerto, city branding dan perencanaan pembangunan Kota Mojokerto,  beauty class, dan ngadi salira ngadi busana.

Selain menobatkan Gus Yuk Kota Mojokerto 2018,  juga menobatkan Wakil 1 Gus Kota Mojokerto 2018 Elang Sotya Putra Dumipta dan untuk Wakil 1 sebagai Yuk disandang oleh Glorya Gabryna Eveline, sedangkan Wakil 2 Gus Kota Mojokerto 2018 adalah M. Awwal Arya Syahputra dan Vallene Laurencia Viendry Sujarwo adalah sebagai wakil 2.

Untuk Penobatan sebagai Gus Berbakat Kota Mojokerto 2018 adalah Yosy Hardian Ramadhan,   dan untuk Yuk Berbakat disandang Nadya Nova Ardhana.

Sementara yang menyandang penobatan sebagai Gus Persahabatan Kota Mojokerto 2018 adalah Reyganata Putra Ardyansah sedangkan sebagai Yuk persahabatan disandang oleh Vallene Laurencia Viendry Sujarwo. (one)

RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto Menuju Rumah Sakit Pendidikan


Mojokerto-(satujurnal.com)
RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto terus berbenah untuk persiapan menjadi rumah sakit pendidikan.

Kelayakan rumah sakit milik Pemkot Mojokerto menjadi rumah sakit yang berfungsi sebagai pusat riset dan pendidikan ini dinilai tim akreditasi dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dalam kegiatan ‘Visitasi Akreditasi RS Pendidikan, Kamis (20/9/2018).

Tim yang beranggotakan Yuliana, SH, MH; DR.dr. Ari Utariani, SpAn.KAP dari Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI), Dr.med. Setiawan dr. Asosiasi dari Institusi Pendidikan Kedokteran (AIPKI) serta Drg. Christiana ENH, M.Kes disambut Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Harlistyati di Ruang Nusantara, Kantor Wali kota Mojokerto.

Ketua Tim Surveyor Akreditasi RS Pendidikan Ester Marini Lubis menyampaikan, tujuan penetapan RS Pendidikan adalah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan dan  penelitian yang bermutu, menjamin pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan pasien dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

Penilaian akan meliputi 5 standar yaitu visi misi dan komitmen di bidang pendidikan, manajemen dan administrasi pendidikan, Sumber daya Manusia, sarana penunjang pendidikan, perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinik yg berkualitas.

 “Rumah Sakit yang mau menjadi rumah sakit pendidikan harus ditetapkan terlebih dahulu, ini menjadi PR bagi Kementerian Kesehatan.  Saat ini ada kurang lebih 386 rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan, namun baru 100 yang sudah ditetapkan,” jelas Ester.

Lebih lanjut Ester menerangkan, RSU Dr Wahidin adalah rumah sakit satelit untuk RSU Sidoarjo dan RSU Sidoarjo sebagi rumah sakit utama harus ada koordinasi antara tim koordik dan komkordik dari masing-masing rumah sakit.

“Koordinasi yang dijalankan terdiri dari sisi manajemen, staf medis fungsional sehingga  institusi pendidkan berjalan dengan baik dan memenuhi standar,” imbuh Ester.

Sebagai RS pendidikan, kata Ester lebih jauh, harus mampu menjalankan peran pelayanan yang berkualitas, pendidikan yang inovatif, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta melakukan penelitian yang bersifat translational,”kata Ester.

Terkait fungsi RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo sebagai rumah sakit pendidikan, Ester mengingatkan  untuk melakukan penelitian.

“Karena banyak rumah sakit pendidikan yang hanya mengutamakan pendidikan dan pelayanan, tetapi melupakan tentang penelitian,” tuturnya.

Berdasarkan PP 93 tahun 2015 tentang RS Pendidikan, bahwa semua rumah sakit yang masih berfungsi sebagai RS Pendidikan harus ditetapkan. Prasyarat ini ada di RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo yang telah menjadi tempat pendidikan kepaniteraan klinik dari FK UWKS sejak tahun 2011.

Sementara itu Harlistyati menyampaikan, peran rumah sakit pendidikan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang terjangkau dan bermutu di semua lapisan masyarakat.

“Sebagaimana visi Kota Mojokerto, kesehatan dan pendidikan menjadi program utama Pemerintah Kota Mojokerto. Kami sudah menjalin kerja sama dengan BPJS kesehatan terkait pelayanan kesehatan, dan Kota Mojokerto sudah mencapai UHC 98% bahkan sebelum dicanangkan oleh pemerintah pusat,” terang Harlis.

Harlis menyampaikan meskipun Kota Mojokerto kecil kotanya tetapi tidak boleh kecil semangatnya termasuk dokter-dokter yang ada di Rumah Sakit.

“Dengan adanya penilaian seperti ini diharapkan bisa menjadi pemacu semangat untuk RSU Kota Mojokerto untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, menjamin keselamatan, sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap RSUD juga semakin meningkat, sebagaimana tekad pemerintah Kota Mojokerto untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, serta demi mewujudkan visi Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral,” pungkasnya.

Turut hadir dalam acara pembukaan visitasi, Wakil Direktur Perencanaan dan Pendidikan  RSUD Kabupaten Sidoarjo, Dewan Pengawas RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo  Kota Mojokerto, Ketua komdik RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo, dokter dan pejabat struktural RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo. (one)


Tim Verifikasi Kota Sehat Lakukan Penilaian di Kota Mojokerto

Mojokerto-(satujurnal.com)
Tim Verifikasi Kota Sehat Tingkat Provinsi Jawa Timur turun melakukan penilaian  di Kota Mojokerto, Selasa (18/9/2018).

Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Harlistyati, mewakili Wakil Wali kota Suyitno menyambut kedatangan tim verifikasi yang diketuai Kohar Hari Santosa di kantor Badan Perencana Pembangunan Kota (Bappeko) Mojokerto.

Dalam sambutannya, Harlistyati menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh stakeholder dan masyarakat Kota Mojokerto yang telah bekerja bersama-sama dengan pemerintah Kota Mojokerto untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik di Kota Mojokerto. 

Harlis menjelaskan, pada tahun 2016 Kota Mojokerto telah mengikuti tingkat provinsi Jawa Timur dan mendapatkan penghargaan kota sehat tingkat nasional Swastisaba Padapa pada tahun 2017 untuk dua tatanan.

 “Harapan kami, dengan dilakukannya verikasi tingkat provinsi tahun ini Kota Mojokerto bisa ikut penilaian kota sehat tingkat nasional untuk 4 tatanan kawasan  dan dapat memperoleh penghargaan Swastisaba Wiwerda,” kata Harlis. 

Lebih lanjut Harlis menjelaskan bahwa Kota Mojokerto sudah melakukan 8 tatanan untuk mengikuti kota sehat, namun sebagaimana aturannya harus memulai dengan 2 tatanan. 

“Lomba seperti ini bagi kami tidak hanya mengharapkan penghargaan, yang merupakan tujuan utama kami adalah bagaimana masyarakat Kota Mojokerto bisa menjadi sehat, lomba seperti ini merupakan tujuan antara bagi kami. Dan dengan keikutsertaan dalam lomba ini dapat memacu semangat masyarakat di Kota Mojokerto,”tutur Harlis.  

Harlis mengatakan, Kota Mojokerto mengupayakan pembangunan secara terus menerus dan berkesinambungan di segala bidang, sehingga tahap demi tahap dapat dilalui dengan mudah untuk mewujudkan Kota Mojokerto yang sehat.  

“Selain itu, Kota Mojokerto sendiri juga telah menetapkan visi yang berkaitan dengan Kota Mojokerto sehat, yaitu terwujudnya Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral pada 4 (empat) elemen kehidupan kota, yaitu pemerintahan, masyarakat, swasta dan lingkungan. Kota Mojokerto boleh kecil kotanya tapi tidak boleh kecil semangatnya,” ujar Harlis.

Pada tahun 2018 ini, Pemerintah Kota Mojokerto bertekad mengikuti verifikasi penyelenggaraan kota sehat tingkat Propinsi Jawa Timur sebagai syarat untuk mengikuti verifikasi program kota sehat tingkat nasional tahun 2019 mendatang. 

“Ada 4 (empat) tatanan kawasan yaitu tatanan lingkungan permukiman, sarana dan prasarana umum; tatanan kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri; tatanan kawasan tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi; serta tatanan kehidupan sosial yang sehat. Terkait tatanan kawasan tertib lalu lintas dan pelayanan transportasi kami informasikan bahwa terminal sudah dikelola oleh provinsi meski demikian kami masih bisa melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan UPTD Terminal,” imbuh Harlis. 

Ketua Tim Lomba Kota Sehat, Kohar Hari Santosa memaparkan, kota sehat bukanlah kesehatan badan secara individual, tetapi  merupakan gerakan untuk mendorong inisiatif  masyarakat (capacity building) menuju hidup yang sehat yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati bersama oleh masyarakat dan pemerintah daerah.

“Dengan begitu bisa mendorong masyarakat secara keseluruhan dan menjadi suatu kebutuhan masyarakat sehingga mewujudkan kondisi kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat serta meningkatkan derajat kesehatan,” terang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tersebut.

Sementara itu, Ketua Forum Kota Sehat Kota Mojokerto, Riani menyampaikan, FKS Kota Mojokerto bertujuan untuk mencapai kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program kesehatan. 

“Sasaran FKS Kota Mojokerto meliputi peningkatan lingkungan fisikk, sosial dan budaya serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil merata dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada,” jelas Riani. 

Riani menambahkan dengan adanya FKS mampu menjalin kerja sama antar masyarakat, Pemda, swasta serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan. 

Usai acara penyambutan di Bappeko, tim verifikasi meninjau secara langsung ke lapangan diantaranya ke Dinas Perhubungan, Terminal Kertajaya, kampung Kelurahan Jagalan, SMPN 9, SMAN 3, Karang Werda Kel. Gedongan, Taman Anti Narkoba ,TPA Randegan dan beberapa lokasi yang menjadi sasaran penilaian lainnya. 

Penilaian dilaksanakan hingga sore hari dan diakhiri dengan pemaparan hasil evsluasi verifikasi lapangan di  Ruang Nusantara Kantor Pemerintah Kota Mojokerto.(one)

Bandingkan Tuntutan Wiwiet, Penasehat Hukum Mas’ud Yunus : JPU Tidak Adil


Surabaya-(satujurnal.com)
Mahfud, penasihat hukum Mas’ud Yunus menilai, tuntutan pidana penjara selama 4 tahun kepada kliennya tidak adil. Isi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didakwakan kepada kliennya tidak proporsional.

“JPU tidak adil dalam tuntutannya,” kata Mahfud usai menjalani persidangan lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi di pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 18 September 2018.

Karena, ujar Mahfud, pasal yang didakwakan kliennya sama dengan Wiwiet Febriyanto, mantan Kadis PUPR yang dituntut 2 tahun penjara.

“Padahal peranan Wiwiet Febriyanto jauh lebih besar daripada Mas’ud Yunus,” tegas Mahfud.

Wiwiet Febriyanto, katanya lebih lanjut, terbukti menikmati uang untuk kepentingan pribadi dan membagi-bagikan uang, seperti keterangan saksi-saksi.

“Malah Walikota yang jadi korban konspirasi dituntut 4 tahun,” tandasnya.

Menurutnya, banyak fakta-fakta yang tak diungkapkan dalam persidangan, tapi malah dimasukan dalam surat tuntutan.

“Misalnya  tentang keterangan Wiwiet Febryanto mengenai nilai-nilai yang diberikan. Sesuai dengan KUHP, keterangan saksi dan terdakwa apa yang disampaikan dalam sidang, yang di sumpah terlebih dulu dan KUHP, itu sebagai pedoman, itu harusnya di klarifikasi satu persatu," terangnya.

Pun beberapa hal yang disampaikan JPU, katanya lagi, tak sesuai dalam persidangan.

"Cuma ada yang kurang, inisiator adalah wakil walikota (Suyitno), hanya disentuh sedikit, padahal majelis hakim pada waktu sidang yang lalu itu memerintahkan JPU untuk memproses," tukas Mahfud.

Ditandaskan ia, yang membuat kesepakatan dengan pimpinan Dewan besaran tambahan penghasilan yang disebut uang triwulan itu adalah wakil walikota.

Dalam persidangan dengan ketua majelis hakim Dede Suryaman, Mas'ud Yunus, Walikota Mojokerto nonaktif terdakwa perkara dugaan tindak pidana korupsi dituntut JPU KPK 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidier 3 bulan kurungan.

Selain itu, penuntut umum meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 4 tahun, sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

Mas'ud Yunus dianggap penuntut umum mengetahui, merealisasi dan tidak melaporkan tindak pidana yang ia ketahui.

"Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa perkara ini memutuskan , menyatakan terdakwa Mas'ud Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan 'tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 (1)-KUHPidana,” kata Tri Anggoro, penuntut umum KPK saat membacakan surat tuntutan.

Penuntut Umum menilai, dari dakwaan dan dari fakta persidangan berkaitan dengan pasal ‘perbuatan berlanjut’, bahwa perbuatan secara melawan undang-undang itu merupakan realisasi kesepakatan terdakwa dengan pimpinan Dewan untuk pemberian tambahan pundi-pundi penghasilan bagi anggota Dewan yang bersumber dari jatah triwulan.

Diberitakan sebelumnya, Mas’ud Yunus merupakan tersangka kelima dalam kasus ini. Sebelumnya, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 16 Juni 2017 KPK menetapkan empat orang tersangka, yakni Kadis PUPR Wiwiet Febriyanto, Purnomo, ketua Dewan Mojokerto, Umar Faruq dan Abdullah Fanani, masing-masing waki ketua Dewan. Saat itu KPK juga mengamankan sejumlah uang tunai dalam pecahan rupiah sebesar Rp 470 juta.

Sementara, dari persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Wiwiet Febriyanto dijatuhi vonis sesuai tuntutan JPU KPK dengan pidana 2 tahun pidana penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Purnomo, Umar  Faruq dan Abdullah Fanani masing-masing dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. (one)


Walikota Mojokerto Dituntut 4 Tahun Penjara

E
Surabaya-(satujurnal.com)
Mas'ud Yunus Walikota Mojokerto nonaktif terdakwa perkara dugaan tindak pidana korupsi dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidier 3 bulan kurungan.

Selain itu, penuntut umum meminta majelis hakim yang diketuai Dede Suryaman menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 4 tahun, sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

Mas'ud Yunus dianggap penuntut umum mengetahui, merealisasi dan tidak melaporkan tindak pidana yang ia ketahui.

Ia dianggap penuntut umum terbukti menyuap pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto terkait uang gedok APBD 2016 dan mengetahui realisasi fee jasmas.

"Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa perkara ini memutuskan , menyatakan terdakwa Mas'ud Yunus terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan 'tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 (1)-KUHPidana,” kata Tri Anggoro,penuntut umum KPK saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (18/9/2018).

Penuntut Umum menilai, dari dakwaan dan dari fakta persidangan berkaitan dengan pasal ‘perbuatan berlanjut’, bahwa perbuatan secara melawan undang-undang itu merupakan realisasi kesepakatan terdakwa dengan pimpinan Dewan untuk pemberian tambahan pundi-pundi penghasilan bagi anggota Dewan yang bersumber dari jatah triwulan.

Dalam pertimbangannya, penuntut umum menilai hal-hal yang memberatkan hukuman bagi Mas'ud Yunus, karena perbuatannya tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan korupsi.

Sedang hal yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya, berterusterang mengetahui perbuatan yang dilakukannya, belum pernah dihukum dan berlaku sopan selama pemeriksaan di persidangan.

Selama persidangan yang digelar pertama, JPU KPK menyatakan telah menghadirkan 50 orang saksi dari eksekutif, legislatif dan pihak swasta.

KPK menurunkan lima penuntut umum untuk menangani kasus yang menjerat mantan orang nomor wahid di Kota Mojokerto tersebut.

Atas tuntutan itu, Mas'ud Yunus mengajukan pledoi atau nota pembelaan pada persidangan 25 September pekan depan. (one)

Seminar HPN dan ASEAN Dengue Day, Harlistyati Bawakan Success Story Lawan Demam Berdarah


Surabaya-(satujurnal.com)
Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Harlistyati menjadi pembicara Seminar Peringatan Hari Pengendalian Nyamuk (HPN) dan ASEAN Dengue Day 2018 di Hotel Mercure, Surabaya, Senin (17/9/2018).

Dalam seminar dengan tema Gerakan Masyarakat Sehat Menuju Bebas Nyamuk dan Penyakit Tular Nyamuk, hasil kerjasama Kementerian Kesehatan RI, Universitas Airlangga dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) ini Harlis, sapaan populer Harlistyati, menyampaikan presentasi yang berjudul Succees Story: Kota Mojokerto Dalam Penanggulangan Demam Berdarah.

Harlis memaparkan, pada tahun 2004-2006 kasus DBD di Kota Mojokerto selalu meningkat bahkan mencapai tahap Kejadian Luar Biasa (KLB) dan selalu ada kematian serta angka kesakitan tertinggi di Jawa Timur.

“Awal Januari 2006 kami mengadakan fogging massal di Kota Mojokerto, namun tidak menyelesaikan kasus DBD bahkan makin tinggi,” ungkap Harlis.

Pada Maret 2006, kata ia lebih lanjut, Walikota Mojokerto menginstrusikan untuk meniadakan fogging dan diganti dengan pelaksanaan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 60 menit.

“Tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit menular, lingkungan dan perilaku yang sehat serta untuk  menekan serendah-rendahnya kasus kesakitan dan kematian yang disebabkan penyakit DBD di Kota Mojokerto,” papar Harlis.

Dalam penerapan PSN terkait dengan kebersihan lingkungan yang terwujud dengan pelaksanaan Jumat Berseri (bersih, sehat, rapi dan indah) semua elemen masyarakat dilibatkan.

Harlis menambahkan, Pemerintah Kota Mojokerto telah membentuk kader jumantik di masing-masing RT/RW, yang bertugas untuk memeriksa kartu jentik di masing-masing rumah warga, melakukan pemeriksaan jentik setiap hari Jum’at di RT masing-masing dengan sistem

“Arisan PSN” artinya apabila ada rumah warga ada yang terdapat jentik, maka petugas akan memberi bendera hitam pada rumah tersebut.

“Kader jumantik, yang saat ini telah menjadi kader motivator ini bertugas untuk memberi penyuluhan kepada warga yang dikunjungi untuk membudayakan hidup bersih dan melaporkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada RW pada hari itu juga,” tuturnya.

 Mengakhiri presentasinya, Harlis menjelaskan pelaksanaan PSN secara rutin setiap jum’at pagi dapat berjalan dengan lancar tak lepas dari dukungan dan peran serta pemerintah khususnya wali kota, DPRD, serta lintas sektor.

Selain Sekdakot Mojokerto Harlistyati, bertindak selaku narasumber pada peringatan HPN ini, Direktur P2PTVZ Kementerian Kesehatan RI, Wali kota Tangerang Selatan, dari Thailand Research Institute of Medical Science, serta dari IMR Kuala Lumpur Malaysia. Turut hadir mendampingi Harlis dalam kesempatan ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, Christiana Indah. (one)



Satpol PP Kota Mojokerto Sita Jimat dan Sajam dari Belasan Pelajar


Mojokerto-(satujurnal.com)
Aparat Satpol PP Kota Mojokerto mengamankan satu buah senjata tajam, obeng dan sebuah jimat dari tangan belasan pelajar yang terjaring patroli rutin, Senin (17/9/2018).

Mereka yang berasal dari MTs, MAN dan SMA Kota dan Kabupaten Mojokerto tersebut tertangkap tangan tengah membolos di tiga lokasi berbeda, yakni di sebuah warung kopi dan lapangan di wilayah Surodinawan serta di Alun-alun Kota Mojokerto.

“Sajam dan obeng serta jimat yang dibungkus kain mori putih itu kita sita sebagai barang bukti,” ujar Hatta Amrullah, Kabid Ketentraman dan Ketertiban (Tramtib) Pol PP Kota Mojokerto.

Sementara sanksi yang dijatuhkan pemangku ketertiban tersebut cukup unik. Mereka disanksi melakukan upacara bendera, juga menjalankan salat taubat dan membaca Sura Yaasin sebanyak tujuh kali di musholla kantor Satpol PP.

"Mereka kita beri sanksi pembinaan dengan kewajiban menjalankan sholat tobat dua rakaat, mengaji tujuh kali Sura Yaasin dan upacara bendera. Mereka harus ikut hormat bendera karena Senin ini mereka kan nggak ikut upacara disekolahnya karena membolos," imbuh Hatta.

Setelah menjalani sanksi pembinaan, mereka tidak bisa melenggang meninggalkan kantor Satpol PP begitu saja. Mereka harus dijemput orang tua dan pihak sekolah.
“Dengan sanksi demikian, maka mereka tentunya akan berpikir ulang ketika mau membolos,” tukas Hatta.

Hatta berharap sejumlah langkah pembinaan tersebut akan membuat para pelajar tersebut jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

"Kita harap mereka insyaf dan tidak mengulangi lagi perbuatannya,” ucap Hatta.

Menurut Hatta, belasan pelajar tersebut, terindikasi melanggar Perwali nomor 9 tahun 2009 tentang kota Mojokerto Berlingkungan Pendidikan Dan Wajib Belajar 12 Tahun.

Petugas, imbuh pejabat alumnus STPDN tersebut, sebenarnya membidik sebanyak 20 pelajar. Sebagian yang meloloskan diri, tiga diantaranya pelajar perempuan. Ketiga pelajar perempuan lari hingga tak sempat membawa tas sekolah mereka. Kini ketiga tas sekolah itu diamankan aparat Satpol PP. (one)

MKP Didakwa Kantongi Uang Suap Izin Tower Telekomunikasi Rp 2,75 Miliar


Surabaya-(satujurnal.com)
Bupati Mojokerto nonaktif Mustofa Kamal Pasa (MKP) menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan suap perizinan tower di Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan majelis hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan, Jum’at (14/9/2018).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Eva Yustiana mendakwakan, MKP telah memanfaatkan jabatannya sebagai Bupati Mojokerto untuk mendulang keuntungan pribadi senilai Rp 4,4 miliar dalam menerbitkan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terkait Tower Telekomunikasi di Mojokerto pada Tahun 2015.

Dalam uraian penuntut umum, di awal tahun 2015 Bupati Mojokerto dua periode tersebut memerintahkan Kasatpol PP Kabupaten Mojokerto Suharsono melakukan penyegelan 22 tower telekomunikasi yang beroperasi tetapi belum memiliki IPPR dan IMB.  11 tower diketahui atas nama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) dan 11 tower lainnya atas nama PT Tower Bersama Infrastructure (TBG).

MKP kemudian memerintahkan Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM), Bambang Wahyuadi untuk menarik fee sebesar Rp 200 juta terkait penerbitan perizinan tiap tower yang disegel tersebut. Ia memerintahkan pula agar fee diserahkan kepada Nano Santoso Hudiarto alias Nono.

Ockyanto, Permit And Regulatory Devision Head PT Tower bersama Infrastructury atau tower bersama grup (TBG) menggunakan jasa Nabiel Titawano, Agus Suharyanto, dan Moh Ali Kuncoro.

Sedangkan Onggo Wijaya, Direktur Operasional PT Protelindo menggunakan perantara Ahmad Suhami dan Subhan, mantan Wakil Bupati Malang.

Dari permintaan MKP keseluruhan untuk izin 22 tower Rp 4,4 miliar, kedua perusahaan itu harus mengeluarkan uang ekstra karena masing-masing menggunakan jasa perantara. TBG dan Protelido juga harus menyelesaikan biaya UKL dan UKP. TBG menyetor untuk perizinan sekaligus biaya operasional sebesar Rp 2, 6 miliar. Sedangkan Protelindo harus menyetor Rp 3,030 miliar. 

TBG sudah menyetor melalui perantara, Rp 2, 6 miliar dan mengalir ke kantong MKP sebesar Rp 2,2 miliar. Sedangkan Protelindo , baru menyetor uang muka sebesar Rp 550 juta.

“Bahwa terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga uang sebesar Rp 2,75 miliar tersebut diberikan oleh Ockyanto dan dari Onggo Wijaya karena kekuasaan atau kewenangan terdakwa memberikan rekomendasi IPPR dan IMB di wilayah Kabupaten Mojokerto.” Kata penuntut umum, Eva Yustisiana

Atas perbuatannya, MKP diancam pidana sesuai Pasal 12 huruf (a) dan Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tetang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 199 Tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Selain kasus suap, KPK juga menjerat MKP sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi sejumlah proyek bersama-sama Kepala Dinas PUPR Mojokjerto periode 2010-2015, Zainal Abidin.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, sebelumnya mengatakan, kasus dugaan penerimaan gratifikasi MKP saat ini masih dalam proses penyidikan oleh KPK. (one)

Siswa SD - SMP di Kota Mojokerto Bebas PR, Ini Kata Kadispendik

Mojokerto-(satujurnal.com)
Siswa SD dan SMP di Kota Mojokerto kini tak lagi berkutat urusan 'pekerjaan rumah' (PR) yang lazim diberikan guru mata pelajaran. 

Menyusul pemberlakuan 'Sekolah Bebas PR' SD -SMP yang digulirkan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Mojokerto.

Kepala Dispenda Kota Mojokerto, Amin Wachid mengatakan, penerapan sekolah bebas PR sebagai konsekuensi pemberlakuan lima hari sekolah di lembaga pendidikan setara SD dan SMP.

"Mulai saat ini kita menerapkan sekolah bebas PR. Ini tentu sudah melalui kajian yang matang sehingga akibat dari adanya tambahan jam pelajaran tak membebani kejiwaan siswa, " ujar Kadispendik Kota Mojokerto,  Amin Wakhid,  Rabu (12/9/2018). 

Keputusan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)  yang menaungi pendidikan ini diharapkan dapat mengurangi tekanan kejiwaan siswa yang harus merasakan penambahan jam pelajaran akibat dari pemberlakuan sistem lima hari sekolah. 

Amin Wachid memastikan,pemberlakuan pendidikan bebas PR ini tak akan mengurangi kualitas pendidikan.

"Tidak mengurangi. Justru mutu pendidikan kita terjaga sehingga dengan adanya libur Sabtu dan Minggu akan membuat pikiran anak-anak lebih fresh, " tandasnya. 

Menurut Amin Wachid,  pihaknya tak ingin terlalu membebani pikiran siswa.

"Setiap hari,  anak-anak mendapatkan tambahan 1 jam pelajaran. Kalau ditambah dengan PR tentu hak mereka untuk mendapatkan pikiran yang sehat tersita. Ini belum lagi jika mereka harus ikut bimbel di luar tentu dengan PR akan semakin memberatkan, " katanya. 
Soal adanya kebebasan sekolah bebas PR mendapat apresiasi dari Komisi III DPRD Kota Mojokerto. 

Anggota Komisi III,  Gunawan menilai,  selayaknya dimasa bermain anak-anak dapat merasakan kebahagiaannya.

"Anak-anak jangan terlampau diforsir pikirannya. Dengan mereka bebas PR maka itu akan meringankan beban pikirannya, " tukasnya. (one)

FGD Pemkot Mojokerto – BPJS Ketenagakerjaan : Samakan Persepsi, Teken MoU Jaminan Sosial Ketenagakerjaan


Mojokerto-(satujurnal.com)
Masih rendahnya tingkat kepesertaan perusahaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan persepsi masyarakat yang menyamakan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi topik bahasan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Pemerintah Kota Mojokerto bersama Forkopimda Kota Mojokerto dan BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto,di ruang Nusantara, Pemkot Mojokerto, Senin (10/9/2018).

“Sering terjadi kesalahpahaman di masyarakat tentang BPJS Ketenagakerjaan. Masih banyak orang yang hanya mengetahui tentang BPJS Kesehatan dan beranggapan bahwa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah hal yang sama. Memang, undang-undang yang menaungi memang sama tapi memiliki program yang berbeda,” cetus Kepala BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto, Suwandoko.

Melalui forum ini, lanjut Suwandoko, BPJS Ketenagakerjaan bisa menyamakan persepsi dengan Forkopimda Kota Mojokerto dan dari Forkopimda bisa disampaikan kepada masyakat.

“Melalui  FGD ini saya ingin mendapatkan suatu dukungan  yang berkaitan dengan perlindungan kepada semua pekerja baik itu kesehatan, ketika kecelakaan, meninggal, pensiun maupun ketika tenaga kerja terkena PHK,” harap Suwandoko.  

Sementara, Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Harlistyati mewakili Wakil Walikota Suyitno saat membuka FGD yang mengambil tema ‘Eksistensi Program BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pekerja Kota Mojokerto’ tersebut mengatakan, pelaksanaan suatu peraturan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada koordinasi antar lembaga yang bertugas menjalankan dan mengawasi jalannya aturan.

“Kami dari Pemerintah Kota Mojokerto siap membantu dan mendukung pelaksanaan program jaminan sosial baik yang diselenggarakan oleh BPJS, dan hendaknya didukung semua pihak, baik dari instansi, dinas, pengusaha agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjalankan program-program pemerintah,” terang Harlis.

Lebih lanjut Harlis mengatakan, apabila program dari BPJS Ketenagakerjaan telah berjalan sebagaimana mestinya maka akan tercipta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Mojokerto.

Harlis juga berharap agar BPJS Ketenagakerjaan terus secara kontinyu mensosialisasikan program kepada seluruh stakeholder dan masyarakat, agar program ini dapat dipahami dan dimengerti oleh semua pihak.

“Dengan adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan akan tercipta kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh pekerja baik yang bekerja di sektor formal maupun informal,”papar Harlis.

Harlis menjabarkan, di Kota Mojokerto ada 618 perusahaan dengan jumlah pekerja sebanyak 63. 806 orang dan yang sudah terdaftar dalam program BPJS ketenagakerjaan baru sekitar 9823 orang atau hanya 15,04 %.

"Untuk memberikan pelayanan terkait program ini, Pemerintah Kota Mojokerto menyediakan counter untuk BPJS Ketenagakerjaan di GMSC yang akan diresmikan 22 Oktober mendatang" pungkas Harlis.

Dalam FGD yang melibatkan jajaran Forkopimda Kota Mojokerto, diantaranya Ketua DPRD Kota Mojokerto Febriana Medyawati, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Halila Purnama, serta kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto tersebut juga dilakukan penandatanganan ‘Nota Kesepahaman Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Mojokerto’. (one)

Dewan Sahkan 5 Raperda Jadi Perda


Mojokerto-(satujurnal.com)
DPRD Kota Mojokerto menyetujui lima dari tujuh rancangan peraturan daerah (raperda) untuk disahkan menjadi perda.

Pengesahan lima raperda tersebut ditandai penandatanganan nota kesepakatan antara Ketua DPRD Kota Mojokerto, Febriana Meldyawati dan Wakil Walikota Mojokerto Suyitno dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang Dewan, Senin (10/9/2018).

Kelima perda yang disahkan dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Walikota Mojokerto Suyitno tersebut, yakni Perda Pemberian ASI Eklusif, Perda Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Perda Penanaman Modal, Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Perda Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sedangkan dua raperda yang gagal diketuk palu oleh legislatif daerah tersebut yakni Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan dan Raperda Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SP4D).

Ketua DPRD Kota Mojokerto, Febriana Meldyawati mengatakan raperda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan tidak disetujui pihaknya karena masih butuh sosialisasi lebih lanjut sebelum dijadikan produk hukum daerah.

Sedangkan SP4D, sesuai input Pemprov Jatim, tidak perlu perda namun cukup melalui peraturan walikota (perwali).

Wawalikota Suyitno mengatakan, dengan disahkanya kelima perda tersebut akan menjadi landasan hukum yang lebih kuat. (one)


Kunjungi Ponpes Amanatul Ummah Pacet, Begini Pesan Jokowi


Mojokerto-(satujurnal.com)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Kamis (6/9/2018) siang.

Jokowi tiba di lingkungan ponpes didampingi Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifudin, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa serta unsur Forkompimda Kabupaten Mojokerto sekitar pukul 14.15 WIB.

Sebelum menemui ribuan santri di Masjid Raya KH Abdul Chalim, ia terlebih dahulu menuju kediaman .pimpinan dan juga pendiri Ponpes Amanatul Ummah, Dr. KH. Syaifudin Halim, MA

Sekitar pukul 14.45 WIB Jokowi bersama Kyai Asep, sapaan Dr. KH. Syaifudin Halim, MA memasuki masjid disambut selawatan ribuan santri.
Diawal sambutannya, orang nomor satu di Indonesia ini mengulas keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara besar dengan 263 juta penduduk yang hidup di 17 ribu pulau, 514 kabupaten/kota serta 34 provinsi.

“Kita harus senantiasa menghargai perbedaan. Baik perbedaan agama, suku, tradisi, adat dan bahasa lokal. Perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan anugerah Allah,” katanya.

Itulah, ujar Jokowi, yang harus kita sadari, jangan sampai kita membeda-bedakan agama, suku, adat dan tradisi.

“Apalagi kita gampang curiga, berprasangka tak baik. Seperti saat ada pilihan bupati, wali kota, gubernur dan pemilihan presiden  presiden berprasangka jelek, curiga dengan saudara kita," ujarnya.

Apalagi sebagai muslim, tandas Jokowi, harus menjaga ukhuwah wataniyah (persaudaran kebangsaan) dan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam).

Di tengah sambutannya, Jokowi menunjukkan video atraksi jumping dengan moge kala pembukaan Asian Games Jakarta-Palembang beberapa waktu lalu. Ia juga menyinggung sikap nyinyir pihak yang mempertanyakan aksi jumping menggunakan stuntman.

"Ini adalah hiburan untuk tamu-tamu negara. Pakai stunmant, masak saya naik motor loncat sendiri, kalau jatuh gimana? pasti pakai peran pengganti," ucap Jokowi disambut gelak tawa ribuan santri.

Jokowi juga menggelar kuis untuk para santri. Tiga santri yang terpilih maju kedepan beruntung membawa hadiah masing-masing satu unit sepeda angin setelah ketiganya mampu menjawab pertanyaan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan di Asian Games, jumlah medali emas yang diraih kontingen Indonesia dan 7 nama provinsi di tanah air.

Sebelumnya, Kiai Asep, sapaan populer Dr. KH Syaifudin Halim, MA mengawali sambutannya dengan mengulas profil pondok pesantren yang dirintisnya di tahun 2006 silam. Pun tingkat kesejahteraan 400 KK di sekitar pondok meningkat seiring kemajuan ponpes yang kini memiliki lembaga pendidikan dari tingkat madrasah hingga universitas dengan ribuan santri.

“Tahun 2006 tempat ini hutan, kalau magrib orang takut lewat sini. Sekarang kalau hari ahad bagaikan kota kecil. Meskipun berada di tengah gunung, tapi prestasinya luar biasa," terangnya.

Kedatangan Presiden Jokowi di tengah ribuan santri, wali santri, guru dan pengurus ponpes yang dipimpinnya, kata Kiai Asep, sangat diharapkan. “Ini realita, bukan mimpi,” kata Kiai Asep.

Ia pun memuji Jokowi sebagai sosok yang sejuk dan pemimpin yang berhasil membangun Indonesia. “Setiap saat, saya bersama para santri berdoa agar Bapak Jokowi jadi presiden kembali,” ucap Kiai Asep. (one)


Hutan Utara dan Selatan Mojokerto Terbakar

Mojokerto-(satujurnal.com) 
Dua peristiwa kebakaran hutan terjadi di wilayah KPH Mojokerto di Watu Blorok,  Kecamatan Jetis dan hutan di wilayah Desa Gumeng,  Kecamatan Gondang,  Kabupaten Mojokerto.

Sumber Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  setempat menyebutkan, api diketahui muncul dan menjalar di hutan Gumeng,  Selasa (5/9/2018) sekitar pukul 13.00 WIB.

Untuk menanggulangi bencana ini,  sejumlah relawan dan aparat dari Koramil, Polsek, Perhutani  juga dari unsur masyarakat berjibaku memadamkan api. Alat seadanya setiba dilokasi.  Dengan peralatan pemadaman kebyok

"Kebakaran terjadi di petak 28 E dan 29 C wilayah Perhutani pada pukul : 13.00 wib.  Mengenai penyebab kebakaran masih belum diketahui, " papar Wawan Cobra, seorang relawan kemanusiaan dilokasi.

Menurut Wawan, si jago merah baru dapat dipadamkan sekitar pukul 15:00 WIB.

Bencana yang sama terjadi di hutan Watu Blorok. Berbeda dengan alas Gumeng,  hutan Watu Blorok yang didominasi tanaman jati terbakar  hebat.

Sejumlah saksi mata mengungkapkan kebakaran berada di atas Watu Blorok arah Dawar Blandong. Karena letaknya yang berada dipinggir jalan raya,  hutan ini dengan mudah terbakar.  Dedaunan dan ranting jati yang berguguran dimusim kemarau membuat api dengan mudah menyulut material pohon yang kering.

Untuk mengantisipasi kebakaran makin melebar,  personil BPBD,  Koramil dan Polsek Jetis serta Perhutani dan warga sekitar memadamkan api. Dan api dapat dikuasai beberapa waktu kemudian. (one) 

Mas’ud Yunus Tak Ajukan Saksi Meringankan, Ini Alasannya


Surabaya-(satujurnal.com)
Walikota Mojokerto nonaktif, Mas’ud Yunus, terdakwa perkara tindak pidana korupsi akan menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis 6 September 2018 lusa.

Menyusul penjadwalan Ketua Majelis Hakim Tipikor Surabaya Dede Suryaman untuk pemeriksaan terdakwa setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan semua saksi terkait perkara Mas’ud Yunus sudah semuanya dihadirkan di persidangan dan Mas’ud Yunus tidak mengajukan saksi meringankan (a de charge).

Alasan tidak menggunakan hak mengajukan saksi yang meringankan, karena Mas’ud Yunus menilai, sejumlah saksi yang dihadirkan penuntut umum justru merupakan saksi a de charge.

“Dari hasil konsultasi dengan Walikota (Mas’ud Yunus) dan dari saksi-saksi a charge (saksi yang memberatkan) dari JPU, yang sebagian besar juga sudah merupakan saksi a de charge. Maka kami tidak mengajukan saksi a de charge,” kata Mahfud, penasehat hukum Mas’ud Yunus dikonfirmasi usai sidang.

Tidak kurang dari limapuluh orang saksi dari unsur eksekutif, legislatif dan swasta yang dihadirkan dalam perkara tindak pidana korupsi hasil pengembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menyeret mantan Kadis PUPR dan tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto tersebut.

Saksi yang terakhir dihadirkan penuntut umum, Selasa (4/9/2018), yakni delapan anggota DPRD Kota Mojokerto dan dua orang staf Dinas PUPR Kota Mojokerto.

Kedelapan anggota Dewan tersebut antara lain, Sonny Basuki Raharjo, Hardijah Santi, Anang Wahyudi, ketiganya dari Fraksi Partai Golkar. Junaidi Malik dan Choiroyaroh, keduanya dari Fraksi PKB, serta Yuli Veronica Maschur, Aris Satrio Budi dan Suyono dari Fraksi PAN. Sedangkan dari Dinas PUPR, yakni Yustian Suhardinata dan Fery.

Pekan depan, persidangan Mas’ud Yunus akan memasuki agenda tuntutan penuntut umum, pledoi (pembelaan) dan replik (tanggapan atas pleidoi). Diperkirakan, pekan ketiga bulan September palu hakim akan diketuk untuk menjatuhkan vonis terhadap Mas’ud Yunus.

Seperti diberitakan, KPK menetapkan Mas’ud Yunus sebagai tersangka 23 Nopember 2017 berdasar pada pengembangan penanganan perkara dugaan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PABD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2017.

Ia baru ditahan penyidik KPK di Rutan Klas I Cabang KPK Jakarta Timur tanggal 9 Mei 2018.

Mas’ud Yunus merupakan tersangka kelima dalam kasus ini. Sebelumnya, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada pertengahan Juni 2017 KPK menyeret Purnomo, ketua Dewan Mojokerto, Umar Faruq dan Abdullah Fanani, masing-masing wakil ketua Dewan dan Kadis PUPR, Wiwiet Febriyatno.

Keempatnya menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Wiwiet Febriyanto dijatuhi vonis sesuai tuntutan JPU KPK dengan pidana 2 tahun pidana penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Purnomo, Umar  Faruq dan Abdullah Fanani masing-masing dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. (one)


Back To Top