Masuk Bursa Bacabup di PKB Mojokerto, Kades Pesanggrahan : Siap Wujudkan Kabupaten Mojokerto Yang Mandiri

Mojokerto-(satujurnal.com)

Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Mohammad Afif, memasuki bursa kepala daerah Kabupaten Mojokerto dengan mendaftar sebagai bakal calon bupati Mojokerto melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),  Tabu (19/2/2020).

Pria yang kini masih menjabat sebagai Kades Pesanggrahan ini maju di Pilkada Mojokerto 2020, sebagai representasi kaum muda dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).

Dengan didampingi isteri, Yayuk Fauziah dan sejumlah pemuda karang taruna berseragam kaos . Afif tiba di kantor DPC PKB sekitar pukul 14.30 WIB.

Kendati hanya 30 menit berada di kantor partai berlambang bola dunia dengan bintang 9 ini, Afif tampak percaya diri. Saat duduk di kursi pendaftaran, sebanyak 8 pemuda mengenakan kaos putih bertuliskan, 'Rabuku Rabumu Rabu Kita Semua' serta tulisan kecil didada kiri 'Satu Pesanggrahan' mendampingi dengan serius.

"Says maju dalam bursa Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto karena belum ada keterwakilan kaum muda, khususnya dari kalangan kades dan Nahdlatul Ulama, " kata Afif usai.

Selain sebagai kades, Afif merupakan pengurus PCNU yakni menduduki posisi sebagai Wakil Bendahara 4 dan bendahara Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Mojokerto.

Bagi Afif, selama proses penjaringan calon kandidat di Pilkada Mojokerto belum ada keterwakilan dari kaum muda. Sehingga dirinya tergerak berangkat mewakili kaum muda millenial.

Ia pun menegaskan,  melalui PKB itu bukan tanpa kalkulasi politik.

Meskipun di tingkat AKD Kecamatan Kutorejo, belum ada membahas terkait agenda politik khususnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mojokerto 2020. ''Semua berangkat dari keyakinan,'' ujar kades yang hobbi skuter.

Disinggung soal misi mendaftar di PKB, Afif mengaku menjalankan keterwakilan dari kepala desa.

''Apa yang menjadi aspirasi dan program rekan-rekan di desa ini akan saya aplikasikan di visi misi. Secara detail, visi misi nanti akan kita godok bersama tim,” ujar dia.

Ditambahkan, ketika desa yang ada dalam program nasional, maka akan ada desa mandiri yang terwujud, tentunya akan terwujud pula Kabupaten Mojokerto yang mandiri.

“Setelah mengambil formulir ini, kita akan mengikuti apa yang menjadi prosedur di DPC PKB Kabupaten Mojokerto. Yakni untuk melengkapi berkas-berkas dan melengkapi pemaparan visi misi secara online,” imbuh jebolan Seni Rupa dari salah satu kampus di Malang.

Sementara itu, dari catatan panitia penjaringan, Afif merupakan pendaftar ke 10, dari beberapa bacalon.  Selain Afif,  ada satu bacalon yang terlebih dahulu mengambil formulir, dia adalah Kades Bangsal, Kecamatan Bangsal, Anton Fathurroman.

Sedangkan di hari pertama, pembukaan penjaringan bacalon pada Senin 17 Februari 2020 lalu, ada Liaision Officer (LO) mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Purwo Santoso.

Disusul bacalon Kusnan Hariadi, salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto. Kemudian Muhammad Al Barra yang merupakan pasangan Ikfina Fahmawati datang berdua untuk mengambil formulir penjaringan.

Selanjutnya Gatot Winarno dan Edy Purwanto yang namanya mulai muncul dari Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2020-2025. Kemudian disusul LO dari Yoko Priyono yang merupakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dan terakhir ditutup oleh incumbent, Pungkasiadi.

Terpisah, Muhammad Toyib, Sekretaris Panitia Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto, mengatakan, penjaringan dibuka mulai tanggal 17 sampai 23 Februari 2020.

“Untuk batas akhir penyetoran tanggal 23 Februari dan tanggal 24 sampai 29 Februari proses seleksi pemberkasan di DPC PKB,” tandasnya.

Di hari kedua, Selasa 18 Februari 2020 kemarin, terdapat satu nama pendaftar, yakni Ayub Daniel Aqso seorang pengusaha sekaligus putra dari mantan Bupati Mojokerto 199-2000, Macmoed Zein. (one/*)

Begini Konsep Revitalisasi Pemandian Sekar Sari yang Akan Telan Anggaran Rp 24 Miliar

Mojokerrto-(satujurnal.com)

Proyek revitalisasi pemandian Sekar Sari Kota Mojokerto yang mulai dilakukan tahun ini diperkirakan akan menelan anggaran hingga puluhan miliar rupiah. Tahun ini, anggaran yang sudah diploting di APBD sebesar Rp 10, 5 miliar. Anggaran ini menyentuh main project yakni kolam renang dan arena mainan anak-anak.

Demikian dikatakan Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto Mashudi terkait proyek yang berkonsep pembangunan berkelanjutan tersebut, Selasa (18/2/2020).

“Tahun ini anggaran untuk proyek pemandian Sekar Sari Rp 10,5 miliar. Kalau sampai tuntas, butuh anggaran sekitar Rp 22 miliar sampai Rp 24 miliar,” terangnya.

Menurut Mashudi, pemandian lawas yang berada di persimpangan jalan Empunala dan jalan Gajahmada yang sudah berdiri puluhan tahun silam itu didesain ala  waterpark dilengkapi pujasera berkonsep dua lantai. Akan didirikan pula  fasilitas selfie Kapal Selam. Dan water torn (tandon air) sebelah barat bangunan kolam renang akan dijadikan tugu dengan ornamen mahkota Ratu Tribuana Tungga Dewi.

Sementara konsep pembangunan berkelanjutan dipilih Pemkot, tak lain untuk mensiasati besarnya nilai proyek yang digadang-gadang jadi ikon wisata bernuansa Mojopahit itu.

Dia berharap, begitu pengerjaan kolam renang dan arena permainan anak-anak yang jadi skala prioritas itu rampung, Sekar Sari bisa operasional.

Soal sentuhan berikutnya, ujar Mashudi, akan diupayakan pada tahun berikutnya,

Sebelumnya, Walikota Mojokerto Ika Puspitasari mengungkapkan pihaknya akan memanfaatkan pengelolaan potensi pariwisata dan unit usaha akan di kelola secara profesional. Untuk itu, Pemkot akan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Kedepan potensi itu akan di BUMD kan. Seperti Sekarsari dan wahana wisata air di Pulorejo. Juga rest area Gunung Gedangan, " katanya.

Untuk sementara, untuk mengajukan BUMD itu kan butuh perda. Untuk itu butuh waktu. Sambil menunggu pengajuan perda tersebut selesai maka potensi wisata dan usaha akan di bentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT)." Harapannya BUMD itu akan terbentuk tahun depan," pungkasnya. (one)

66 Papan Reklame Bermasalah Disapu Bersih

Mojokerto-(satujurnal.com)

Sedikitnya 66 papan reklame dan baliho berbagai ukuran di Kota Mojokerto yang dinyatakan tak diurusi lagi oleh pemiliknya disapu bersih aparat Satpol PP setempat.

Eksekusi puluhan media luar ruang bermasalah yang mulai dilakukan 22 Desember 2019 silam itu menurut Kasatpol PP Kota Mojokerto, Heryana Dodik Murtono merupakan langkah final lantaran peringatan pemilik reklame memenuhi kewajiban perpanjangan izin tak lagi direspon positif. 

Seperti eksekusi yang dilakukan pihaknya terhadap satu papan reklame berukuran besar yang berada di persimpangan depan tugu Adipura, jalan Bhayangkara.

Dipaparkan Dodik, dari hasil pemetaan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Satpol PP tahun lalu, lebih dari seratus reklame yang tersebar di hampir seluruh kawasan lebih dari separohnya terindikasi tidak berizin. Selebihnya, masa izin habis. Namun deadline pengurusan perpanjangan izin dalam bentuk stiker yang ditempel di setiap papan reklame, agar pemiliknya melakukan klarifikasi sudah terlewati. 

“Karena sudah melewati deadline, maka tidak ada toleransi lagi. Artinya eksekusi jalan ,” terang Dodik, Selasa (18/2/2020).

Soal hasil penebangan tiang dan papan reklame yang sebagian besar berbahan besi, ujar Dodik,  saat ini ditimbun di salah satu sudut perkantoran Dishub Kota Mojokerto di jalan Bypass. Setelah diiventarisir DPPKA, kantor Inspektorat akan melakukan penaksiran harga pasar untuk kemudian dilakukan pelelangan terbuka. Hasil lelang masuk dalam kas daerah. 

Meski sudah dilakukan sapu bersih reklame bodong,  ujar Dodik, moratorium reklame yang dilakukan sejak beberapa bulan silam masih tetap berlanjut. 

“Moratorium akan ditutup setelah sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Reklame yang direncanakan dimulai pekan keempat bulan Pebruari,” terangnya.

Sasaran sosialisasi, imbuh Dodik, antara lain pelaku bisnis dan pengelola jasa periklanan. (one)

Gelar Diklat Pengadaan Barang dan Jasa, Ning Ita : Tingkatkan Profesionalisme ASN

Mojokerto-(satujurnal.com)

Pemerintah Kota Mojokerto, melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, menggelar Diklat Pengadaan Barang dan Jasa sekaligus uji sertifikasi. Kegiatan tersebut, dibuka langsung oleh Walikota Mojokerto Ika Puspitasari dengan didampingi oleh Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria, di Pendopo Graha Praja Wijaya, Senin (17/2/2020).

Sebanyak 70 peserta yang terdiri dari pejabat eselon tiga dan para lurah tersebut, nantinya akan mengikuti diklat selama 17 hari di Gedung Diklat Kota Mojokerto. Bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jatim dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, yang dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural BPSDM, Drs. Didik Dwiyanto, diharapkan melalui diklat ini akan mampu meningkatkan kompetensi pejabat eselon tiga dan lurah.

"Sehingga, dalam penyelenggaraan pengadaan barang jasa dapat berjalan efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Penyelenggaraan diklat ini merupakan salah satu upaya memenuhi kebutuhan organisasi, sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah," jelas Ning Ita, sapaan akrab wali kota.

Pengadaan barang dan jasa lanjut Ning Ita, memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah. Dan terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto telah menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Mojokerto nomor  800/10759/417.403/2019  tentang sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa bagi pejabat eselon tiga di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

"Terlebih, para pejabat ini nanti akan berperan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tentunya mempunyai tujuan bukan semata-mata hanya sekedar diklat. Tetapi, juga merupakan kewajiban kita dalam peningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa guna mewujudkan good governance," tegasnya. (one/hms)

Silaturahmi ke Partai, Walikota : Mempererat Komunikasi dan Sinergitas

Mojokerto-(satujurnal.com)

Membangun Kota Mojokerto menjadi daerah yang lebih maju, tentunya membutuhkan sinergitas dari berbagai elemen. Tak terkecuali dengan partai politik. Untuk itu, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Walikota Mojokerto Ika Puspitasari menggelar silaturahmi bersama pimpinan, pengurus dan kader Partai Golongan Karya (Golkar) di Kantor DPD Partai Golkar, Minggu (16/2/2020).

Dengan didampingi Wakil Walikota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Sekretaris Daerah Kota Harlistyati dan OPD, Ning Ita, sapaan akrab wali kota, memulai diskusi ringan dengan para kader muda dan pengurus partai. Dengan adanya diskusi politik tersebut, diharapkan mampu memperkokoh rasa kebersamaan. Sehingga diperoleh ide - ide serta gagasan yang kreatif demi membangun Kota Mojokerto menjadi lebih maju dan berdaya saing.

"Sesuai dengan ketentuan pasal 25 UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, salah satu urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh kepala daerah di wilayah kerja masing - masing adalah pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Ini sejalan dengan tujuan umum partai politik dalam mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat," jelasnya.

Kedepannya, diskusi dengan para pengurus sekaligus kader partai politik, akan digelar secara rutin dan bergantian. Hal ini demi mewujudkan Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat dalam suasana kehidupan berdemokrasi yang sehat, berintegritas dan beretika sesuai dengan nilai - nilai Pancasila. Tentunya, tidak lepas dengan program - program pemerintah yang mampu mensejahterakan masyarakat.

"Kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakan secara rutin dengan fraksi - fraksi partai politik lainnya. Tujuannya hanya satu, mempererat komunikasi dan sinergitas dalam membangun Kota Mojokerto. Mari satukan tekad maju melangkah ayo berbenah antara pemerintah dengan segenap anggota legislatif DPRD, tokoh partai politik, tokoh masyarakat dan tokoh agama, harus bergerak bersama dalam membangun Kota Mojokerto yang lebih baik dari segala aspek," tegas Ning Ita. (one/hms)