Berujung Interpelasi? Ini 7 Fakta Mengejutkan Dalam RDP III Normalisasi Saluran Air

Mojokerto-(satujurnal.com)

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Kota Mojokerto dengan Dinas PUPR, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Unit Pelaksana Lelang (UPL) dan kontraktor pemenang tender proyek saluran yang diputuskontrak tidak saja berlangsung panas, fakta-fakta mengejutkan muncul dalam RDP ketiga bertajuk ‘RDP Komisi II, Solusi dan Penindakan Atas Pekerjaan Normalisasi Saluran Air”, di gedung Dewan setempat, Jum’at (17/1/2020).

Simak fakta yang mencengangkan dalam RDP yang berujung pada rencana penggunaan hak interpelasi tersebut.

1. Junaidi Malik gerah hingga menangis

Junaidi Malik, Wakil Ketua DPRD yang menjadi Koordinator Komisi II gerah dan marah besar begitu RDP ia buka dan mengetahui sejumlah kontraktor pelaksana yang diundang tidak tampak muncul.

"Kita tidak akan lupa, ini RDP demi kepentingan rakyat, malah tidak hadir. Terlalu," kecam Juned, sapaan Junaidi Malik.

Luapan amarah vokalis Dewan asal PKB itu kian kencang tatkala mengetahui tak satu pun kru Gema Media, media online milik Dinas Kominfo berada ditengah ruang sidang Dewan yang digunakan untuk RDP.

“Gema Media yang bisa diakses publik melalui facebook kami undang untuk menayangkan langsung RDP ketiga ini. Tapi tidak hadir dan tidak ada konfirmasi apapun. Saya dengar ada petinggi yang melarang peliputan. Ini bentuk pembungkaman pada keterbukaan informasi publik," tuding ia.

Bahkan saking kecewanya mengetahui ada kepentingan besar yang menghalangi masyarakat mendapatkan informasi publik, Juned sampai meneteskan air mata.

"Saya berjanji kepada masyarakat akan mengelar RDP dengan Dinas Kominfo, kenapa tim Gema Media dilarang menyiarkan RDP ini," tegasnya.

2. Minum obat anti masuk angin

Juned bersama awak Komisi II minum obat anti masuk angin dalam kemasan sachet sebagai simbol jika komisi yang membidangi perekonomian dan pembangunan itu tidak akan ‘masuk angin’, apalagi sekedar pencitraan.

"Sekali lagi kita tegaskan hati dan tindakan komisi II bulat mengawal kepentingan rakyat. Minum obat masuk angin ini hanya simbol. Kita kawal sampai terurai benang kusutnya," tandas Juned.

3. Memperdengarkan lagu ‘Nyanyian Jiwa’ Iwan Fals

Lagu ‘Nyanyian Jiwa’ karya musikus Iwan Fals diperdengarkan dan dinyanyikan Juned dan semua awak Komisi II sambil bergandeng mengangkat kedua tangan. Kejadian yang tak lazim dalam RDP di gedung Dewan ini tak pelak membuat suasana mengharu biru. Juned bahkan sempat terharu ketika melantunkan lagu ini. Ia beberapa kali tampak terisak.

Usai putar lagu, Juned kembali menyatakan keseriusan pihaknya memperjuangkan kepentingan rakyat dengan sepenuh hati. "Ini wujud perjuangan kami," serunya.

4. Tokoh Masyarakat, LSM dan Mahasiswa Ikuti RDP

Sejumlah tokoh masyarakat, pegiat LSM dan aktivis mahasiswa tampak hadir dalam RDP terkait proyek drainase mangkrak ini.

“Kehadiran para tokoh masyarakat, LSM dan mahasiswa dalam RDP ini menunjukkan bahwa kasus proyek mangkrak ini jadi perhatian publik. Tentunya mereka tidak sekedar mendengarkan, tapi juga akan mengawal tindaklanjut RDP ini,” ujar Juned.

5. Berdurasi Panjang

RDP Jilid III berlangsung dua sesi dalam durasi panjang. Dimulai sekitar pukul 13:30 WIB  jedah tepat pukul 17:00 WIB. Dilanjutkan kembali pukul 19:00 WIB berakhir pukul 22:00 WIB.

6. Kontraktor Pelaksana yang Disinyalir Pengijon Proyek ‘Mangkir’ di RDP Sesi Dua

Alvian, Direktur CV Manahadap Sidoarjo tidak menampakkan batang hidungnya saat RDP sesi kedua. Dalam sesi pertama terungkap jika CV Manahadap terindikasi kuat memborong 8 paket proyek. CV Manahadap sebenarnya hanya menang 2 proyek, masing-masing di kelurahan Magersari dan kelurahan Prajurit Kulon. Namun  CV ini diduga kuat memborong 6 proyek lainnya. Ini terkuak dari pernyataan beberapa mandor proyek yang diundang dalam RDP yang menyebut nama Alvian sebagai satu-satunya kontraktor pelaksana di 8 paket proyek itu. Indikasi ‘kulak proyek’ yang dilakukan Alvian pun menguat.

 “Direktur CV Manahadap tidak balik (RDP sesi dua). Tanpa ijin, tiba-tiba sudah tidak ada ditempat. Padahal, keberadaannya sangat diperlukan untuk penyimpulan hasil RDP !,” tandask Juned.

“Ada apa hingga Alvian tidak berani mengikuti RDP sampai selesai. Tadi dikonfirmasi staf Dinas PUPR dan dia menyatakan pulang karena ada keluarganya yang sakit. Soal ini kita bisa maklum, tapi kalau dia ijin kami pasti ambil sikap. Tidak sertamerta mengijinkan pulang. Kita semua dilecehkan disini. Tidak gentle, ada apa dibalik ini,” telisik Juned.

7. Usung wacana Interpelasi

Selain meminta OPD terkait menyelesaikan pekerjaan tanpa mengabaikan aturan serta meminta Inspektorat melakukan audit proyek putus kontrak, Komisi II menilai penelantaran proyek-proyek normalisasi saluran menunjukkan bahwa persoalan kebijakan besar pelayanan dasar gagal di tahun 2019.

“Gagalnya pelayanan dasar ini berarti gagal dalam menjalankan amanat RPJMD, gagal menjalankan amanat RKPD tahunan, gagal dalam menjalankan program APBD,” cetus Juned.

Karena bentuk kegagalan itu, anggota Dewan tiga periode tersebut menilai pertanggungjawaban bukan lagi pada perangkat daerah, melainkan kepala daerah.

“Semua anggota Komisi II akan melaporkan ke masing-masing fraksinya tentang fakta-fakta dalam RDP. Dengan meminta pertimbangan Ketua Dewan, Komisi II akan mengusulkan langkah-langkah yang lebih jauh lagi yakni menggunakAN hak-hak kita yang diatur dalam tatib Dewan maupun UU MD3,” ujarnya.

Komisi II, kata Juned lebih lanjut, memastikan tidak akan menggelar RPD jilid IV, namun mengusung wacana penggunaan salah satu hak Dewan yang diatur dalam tatib Dewan maupun UU MD3.

Komisi ini menilai, tiga kali gelar RDP, tidak membuahkan hasil sesuai yang diharapkan.

Mangkirnya Alvian, Direktur CV Manahadap di sesi dua RDP menjadi tanda tanya besar dan dijadikan alasan kuat untuk penggunaan hak Dewan. Meski tak eksplisit menyatakan hak apa yang akan digunakan, namun Ketua Komisi II Moch. Rizky Fauzi Pancasilawan menyiratkan penggunaan hak interpelasi. (one)

Rotasi Total Kasek TK - SMPN, Ini Alasan Ning Ita

Mojokerto-(satujurnal.com)

Walikota Mojokerto Ita Puspitasari merotasi 78 kepala sekolah (kasek) dan guru dalam gerbong mutasi di jajaran Dinas Pendidikan kota Mojokerto, Rabu (15/1/2020).

Penyegaran jadi alasan mendasar rotasi yang menyasar 63 kasek, yakni 2 kasek TK, 52 Kasek SDN dan 9 Kasek SMPN. Sedangkan 15 lainnya, dikembalikan tugasnya sebagai guru.

 "Kami ingin, kualitas pendidikan di Kota Mojokerto tidak hanya dilihat dari infrastruktur maupun sarana prasarananya, melainkan kami memiliki pengajar yang profesional dan mumpuni," ujar Walikota usai mengukuhkan puluhan tenaga pendidik yang digelar di SDN Wates, Magersari tersebut.

ia berharap kepada para kasek untuk memberikan inovasi dan kreatifitasnya dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Melalui penandatangan kinerja kepala sekolah dengan kepala dinas pendidikan.

"Kami ingin, melalui pengukuhan dan penandatanganan kinerja antara kepala sekolah dengan kepala dinas pendidikan, nantinya mampu meningkatkan kualitas SDM yang bisa diwujudkan dalam takaran kepemerintahan di level dua. Kota ini, merupakan kota kecil. Dimana, kami ingin mengelola semua potensi yang ada dengan semaksimal mungkin," kata Ning Ita, sapaan populer Walikota Ika Puspitasari.

Memaksimalkan potensi, papar Ning Ita lebih lanjut, yakni dengan memberikan pelayanan infrasturktur yang memadai dan sarana prasarana penunjang pendidikan lainnya. Terutama di era revolusi industri 4.0 ini, semuanya dituntut dengan percepatan, inovasi dan kreatifitas. Bercermin pada hal tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto mulai melakukan banyak perubahan.

"Tahun 2019, kami telah merehabilitasi dan menambahkan gedung baru di 32 sekolah. Dan tahun ini, kami terus melakukan perbaikan infrastruktur yang ada beberapa sekolah lainnya. Tidak hanya infrastruktur, kami juga mengimbangi sistem kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan menggunakan kecanggihan teknologi berupa LCD. Kami ingin, anak - anak didik tidak hanya terpaku pada pengajaran secara tekstual melainkan didukung dengan IT," jelasnya.

Dalam kesempatan ini Ning Ita juga menyerahkan secara simbolis bantuan peralatan tulis kepada para pelajar. (one/hms)

Kota Mojokerto Launching E-Musrenbang

Mojokerto-(satujurnal.com)

Walikota Mojokerto Ika Puspitasari meluncurkan E-Musrenbang, aplikasi berbasis elektronik yang berfungsi menampung semua usulan masyarakat. Baik melalui pra-musrenbang kelurahan maupun melalui pokok - pokok pikiran DPRD. Launching digelar di Graha Mojokerto Service Center (GMSC), jalan Gajahmada 100, Kota Mojokerto, Selasa (14/1/2020).

Wakil Walikota Akhmad Rizal Zakariyah, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sunarto, Sonny Basuki Raharjo dan Junaidi Malik serta unsur Forkompimda dan pejabat teras Pemkot serta Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Drs. Bob Ronald F. Sagala, M.Si dan Prof M. Mas'ud Said, MM, Ph.D dari Universitas Islam Malang tampak hadir dalam launching tersebut.

"Kami ingin, percepatan pembangunan di Kota Mojokerto dapat terlaksana dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Serta dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel," kata Walikota.

Diharapkan, melalui aplikasi tersebut mampu meningkatkan peran aktif masyarakat dalam percepatan pembangunan dan perencanaan secara transparan dan akuntabel.

E-Musrenbang, lanjut walikota yang karib disapa Ning Ita tersebut, dibuat sesuai dengan empat landasan hukum. Salah satunya adalah Undang - undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana, dalam era revolusi industri 4.0 semua inovasi dan kreatifitas dituntut dengan kecepatan, transparan dan akuntabel. 

Dengan E-Musrenbang, usulan yang masuk melalui pra-Musrenbang dari kelurahan selanjutnya akan diverifikasi pada Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Musrenbang Kota.

Sedangkan usulan yang masuk melalui DPRD, akan diverifikasi oleh Bappeko dan OPD terkait. Sehingga nantinya akan memperoleh usulan - usulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan skala prioritas yang tertuang dalam RPJMD 2018 - 2023 dan arah kebijakan tahunan.

"Aplikasi ini, tidak lain juga mengacu pada Peraturan Presiden no 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik sebagai bentuk dukungan dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat," imbuh Ning Ita. (one)

Dewan Sebut Ada 'Kontraktor Siluman’ yang Jadi Biang Mangkraknya Proyek Normalisasi Saluran

Mojokerto-(satujurnal.com)

DPRD Kota Mojokerto mensinyalir muncul kontraktor ‘siluman’ dalam pengerjaan puluhan proyek normalisasi saluran air tahun 2019.

Sinyalemen munculnya kontraktor siluman itu dilontarkan Ketua Komisi II, Moch. Rizky Fauzi Pancasilawan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas PUPR, Inspektorat dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) terkait tindak lanjut hasil sidak proyek normalisasi saluran air 2019 di ruang sidang Dewan, Senin (13/1/2020).

“Kita punya uang, kita butuh infrastruktur untuk pengembangan kota, terus yang mengerjakan ini sudah orang luar, kita tidak kenal, dibohongi lagi !. Harga diri kita mana sebagai orang Kota Mojokerto?,” tandas Rizky.

Yang ia sebut kontraktor siluman, yakni 4 kontraktor yang memenangi tender 8  proyek normalisasi saluran air 2019 yang berujung diputuskontrak lantaran menelantarkan proyek di tengah jalan, bahkan ada yang sama sekali tidak menjalankan kegiatan proyek. Keempat kontraktor itu diketahui beralamat di Kabupaten Sidoarjo.

Data 4 kontraktor pemenang tender yang diterima Komisi II dari PBJ tersebut, yakni CV AS yang memenangkan 2 tender, yakni proyek normalisasi saluran air dan trotoar di jalan Niaga, Kelurahan Sentanan senilai Rp 278,1 juta dan proyek perbaikan/ pembangunan drainase dan selokan lingkungan di Kelurahan Mentikan senilai Rp 940 juta. Lalu CV AR yang memenangkan 3 tender proyek saluran dan drainase di wilayah Kelurahan Jagalan senilai Rp 434,1 juta, di kelurahan Wates, senilai Rp 391,9 juta dan di wilayah kelurahan Kranggan, senilai Rp 417,9 juta. Berikutnya CV MNH yang menggarap 2 proyek, masing-masing di kelurahan Magersari dan kelurahan Prajurit Kulon Rp 429,9 juta dan Rp 839,3 juta. Lalu CV DP pemenang tender proyek drainase dan selokan di kelurahan Gunung Gedangan senilai Rp 2,04 miliar.

“Saya diberi selembar kertas (data 4 kontraktor yang diputus kontrak). Apa yang bisa saya komentari? Ini bukan data yang kami minta. Masyarakat membutuhkan solusi bukan ide atau jawaban normatif,” sindir Rizky seraya mengangkat selembar kertas yang memuat rekapitulasi data tender 2019.

Politisi PDI Perjuangan itu pun mengaku sudah menelisik profile keempat kontraktor dari salinan SPK (surat perintah kerja). Berdasar alamat dua CV pemenang tender, yakni CV AS dan CV AR, ia menduga kuat kedua badan usaha itu dimiliki pasangan suami istri.

“Buat apa punya CV dengan bidang usaha yang sama. Ini tidak logis. Kalau dua CV dengan bidang usaha yang berbeda itu masuk akal,” ujar pria yang mengaku tahu banyak selukbeluk proyek pemerintahan itu.

Menurut Rizky, meski sulit dibuktikan secara hukum, namun eksekutif harus melakukan upaya-upaya tuntas menguak sinyalemen CV siluman yang ia sebut.

“Memang sulit dibuktikan secara hukum soal CV siluman atau makelar proyek, tapi saya meyakini OPD terkait dan inspektorat mampu mengurai faktor X dari persoalan ini,” cetusnya.

Namun jika eksekutif merasa kasus putus kontrak itu jadi beban berat, Rizky menyatakan pihaknya menawarkan diri untuk membantu dari sisi pengawasan.

“Komisi II siap membantu dari sisi pengawasan, sesuai fungsi kami,” imbuhnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaidi Malik yang juga koordinator Komisi yang membidangi perekonomian dan pembangunan itu mengaku gerah dengan munculnya kasus penelantaran proyek yang didanai APBD 2019 dan Dana Kelurahan tersebut.

“Disamping proyek mangkrak, banyak juga proyek yang tidak seratus persen selesai. Secara faktual ada pekerjaan kurang, itu banyak,” ungkap Juned, sapaan politisi senior PKB tersebut.

Proyek-proyek drainase yang kandas di tengah jalan, ujar Juned, memberi kesan jika fungsi-fungsi OPD tekait tidak optimal.

“Tidak cukup hanya di-blacklist. Ada apa ini? Sidoarjo semua (4 CV yang diputuskontrak), siapa yang ‘ngulak’? Mereka ini jangan diberi ruang. Kota Mojokerto benar-benar sudah diobok-obok,” lontarnya geram.

“Indikasinya ada. Saat sidak kami mendapat pengakuan dari salah seorang mandor , bahwa dia sama sekali tidak pernah ketemu kontraktor pemilik CV. Semua ini bisa jadi indikator, yang bisa ditarik di semua lini. Siapa melakukan apa,” singgungnya.

Lemahnya fungsi pengawas karena tidak adanya papan proyek dan progress proyek juga memberi kontribusi amburadulnya proyek.

Ia juga menilai ada kebuntuan hingga terjadi proyek mangkrak.

“Ada kebuntuan, mungkin ada mekanisme yang putus. Kami tidak men-justice. Tapi semua kedodoran, pemenangnya sama, alamat sama dan sebagainya. Regulasi yang ada (ternyata) tidak bikin mereka jerah,” katanya.

Dinas PUPR, lanjut Juned, harus menggenjot pengawasan. Buntunya dimana. Kalau mengurai administrasi ya tidak akan ketemu. Tidak akan selesaikan persoalan.

“Sebenarnya ini persoalan klasik yang muncul dimana-mana. Dari sisi non administratif ada hal yang ‘tidak beres’. Jadi kalau sudah kedodoran begini bagaimana tanggungjawab selanjutnya?,” tekannya.

Diingatkan Juned, dampak proyek mangkrak benar-benar dirasakan masyarakat seketika proyek diputus kontrak.

“Dampak putus kontrak hari ini sudah terasa. Bahkan sejak hari putuskontrak terjadi. Warga mengalami kebuntuhan akses. Air dari saluran yang ditelantarkan meluber ke rumah warga. Ini sudah emergency (darurat). Yang kita butuhkan penjelasan konkrit !,” tandas vokalis Dewan tersebut.

Lantaran RDP yang kali kedua digelar pasca sidak ini dinilai tak mampu memberikan solusi apapun mengenai dampak penyelesaian proyek - proyek bernilai miliaran rupiah yang mangkrak, pun paparan Kepala Bagian PJB Nara Nupiksaning Utama, Inspektor Moh Sugeng dan Kepala Dinas PUPR Mashudi belum membeber terang kasus proyek mangkrak itu, Juned pun menyatakan pihaknya segera mengagendakan RDP jilid III.

“RDP ketiga segera kami agendakan. Tidak cukup OPD terkait, tapi semua rekanan yang masuk dalam daftar putus kontrak yang ‘kebetulan’ Sidoarjo semua pasti kami undang. Termasuk Pokja ULP dan konsultan pengawas kami undang.  Karena kami butuh info yang akurat dari semua pihak,” tandasnya.

Nara Nupiksaning Utama mengatakan, pihaknya telah merespon kasus ini.

"Awal tahun ini kita sudah merespon menungaskan tim terkait rekomendasi Komisi II. Dan kami mendorong Dinas PUPR lelang lebih awal,"  katanya.

Sebenarnya, lanjut Nara, Dinas PUPR dapat melanjutkan proyek mangkrak tersebut.

" Saya pernah di PU menangani proyek darurat terutama soal galian," tambahnya.

Namun sinyal Nara soal pengambil alihan proyek tersebut ditampik Kepala Dinas PUPR Mashudi. Ia berkilah, sulit untuk mengambil alih proyek Kelurahan.

"Kalau proyek PU yang belum selesai kita bisa. Tapi untuk itu pun harus menunggu audit dari Inspektorat yang tengah dilakukan," sergahnya.

Jika yang diambil alih adalah penanganan proyek Kelurahan, ia tak tampak yakin. "Jika dari Kelurahan bisa menindaklanjuti sepanjang ada perintah pimpinan," ujarnya.

Ia menambahkan, tahun 2019 terdapat 81 kontrak proyek drainase yang digelar pihaknya. Dari jumlah itu 4 kontrak yang tidak selesai atau diputuskontrak. “77 kontrak on progress, bisa dilaksanakan seratus persen,” terangnya.

Proyek drainase Kalimati dan Banjaranyar disebutnya menimbulkan masalah. Karena dikerjakan namun batas akhir masa kontrak, tidak selesai. Sedangkan proyek serupa di Ngaglik dan jalan Niaga nol persen.

“Di Dinas PUPR ada dana rutin. Dana ini fleksibel untuk menangani perkerjaan yang betul-betul urgen, tapi sifatnya pemeliharaan, bukan kontraktual,” imbuhnya.

Yang bisa dilakukan untuk proyek di Kalimati dan Banjaranyar yakni dinormalisasikan. “Untuk kepentingan ini kami sudah mengundang RT dan RW serta lurah setempat,” akunya.(one)

IKM Menguat, Angka Investasi di Kota Mojokerto Meningkat Tajam Tembus Rp 1,59 Triliun

Kepala DPM PPTSP Kota Mojokerto, Moch Imron

Mojokerto-(satujurnal.com)

Kualitas pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PPTSP) Kota Mojokerto dipersepsikan oleh masyarakat penggunanya berada pada kategori baik. Ini ditandai dengan perolehan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kurun empat tahun terakhir yang terus mengalami kenaikan yang signifikan. 

Naiknya poin IKM yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya ini tidak lepas dari upaya DPM PPTSP menciptakan program-program terobosan dengan menyediakan fasilitas yang makin mempermudah proses investasi.

Hasil Survey IKM yang dirilis DPM PTSP Kota Mojokerto 2016 – 2018 menunjukkan, pada tahun 2016, IKM ada di poin 78,31. Di tahun 2017 naik menjadi 79,24 dan tahun 2018 naik menjadi 80,10. Sedangkan berdasar sumber data IKM dari aplikasi SiMOJO yakni Sistem Monitoring Pelayanan dan Perizinan Online, tahun 2019 poin IKM tembus 82,89.

Kepala DPM PTSP Kota Mojokerto Moch Imron mengatakan, survei DPM PTSP dan SiMOJO itu memberi pesan bahwa IKM mengalami kenaikan yang luar biasa. Itu juga diindikasikan dengan realisasi investasi yang mengalami lompatan yang luar biasa. Dari angka investasi Rp 75 miliar di tahun 2016 naik tajam menjadi Rp 1,59 triliun di akhir 2019.

 “Lompatannya (IKM) luar biasa dalam empat tahun terakhir ini, mudah-mudahan di 2020 ini IKM terhadap layanan perizinan bisa lebih tinggi lagi,” kata Kepala DPM PPTSP Kota Mojokerto, Moch Imron, Jum’at (10/1/2020).

Dipaparkan, berdasarkan data investasi di Kota Mojokerto tahun 2016 – 2018, dari Rp. 75.849.000.000 di tahun 2016, naik pada posisi Rp 121.908.250.000 pada tahun 2017 dan tahun 2018 meningkat menjadi Rp 285.898.021.000.  

“Peningkatan nilai investasi terjadi di tahun 2019. Berdasarkan sumber data investasi 2019 Nomor Induk Berusaha (NIB) sistem Online Single Submission (OSS), tercatat investasi menjadi Rp 1.597.787.785.792,” ungkapnya. 

Kenaikan poin IKM dan kian meningkatnya nilai investasi, imbuh Imron tidak lepas dari penerapan aplikasi berbasis teknologi informasi, yakni SiMOJO dan OSS hingga menjadikan pelayanan lebih efisien, dengan standar waktu dan biaya yang jelas, prosedur pelayanan yang sederhana, dan mudah diakses oleh yang membutuhkan. 

Penerapan SiMOJO dan OSS itu diharapkan menjadi salah satu daya tarik investasi, karena kedua sistem itu memangkas birokrasi perizinan, sehingga proses yang semula berbelit-belit menjadi lebih pendek. 

“Tingginya IKM dan tingkat investasi itu menjadi pemacu motivasi jajaran DPM PTSP untuk mampu menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar prima,” cetusnya.

Sejumlah langkah pun dilakukan pihaknya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan serta kepuasan masyararakat, diantaranya upaya intensif untuk memberikan informasi, penjelasan, dan sosialisasi kepada publik atas layanan yang mereka diterima ataupun standar pelayanan yang diberlakukan. (one)