Propemperda 2020, Pemkot dan DPRD Kota Mojokerto Siapkan 19 Raperda

Deny Novianto

Mojokerto-(satujurnal.com)

Pemerintah Kota Mojokerto bersama DPRD Kota Mojokerto menyiapkan 19 rancangan peraturan daerah (raperda) dalam program legislasi daerah (prolegda) tahun 2020. 

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Mojokerto Deny Novianto mengatakan, Dari 19 raperda, 13 merupakan usulan Pemkot Mojokerto dan 6 raperda diusulkan 6 fraksi DPRD Kota Mojokerto.

“Sebelum ditetapkan dalam Prolegda 2020, kesembilanbelas raperda itu dikonsultasikan ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur,” kata Deny Novianto, Selasa (12/11/2019). 

Menurut politisi Partai Demokrat ini, konsultasi seluruh raperda dilakukan ke Biro Hukum Sekda Provinsi Jawa Timur,  agar draft regulasi daerah yang dibuat itu tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya. 

“Konsultasi guna mencari informasi, kiat dan perbandingan rancangan peraturan daerah. Termasuk didalamnya koreksi judul draft perda. Dan hasil yang diperoleh dari konsultasi itu merupakan acuan dan syarat yang perlu diperhatikan sebagai dasar dan pondasi utama pembuatan perda.,” papar Deny. 

Setelah melakukan konsultasi, Bapemperda akan melanjutkan penyingkronan. 

"Proses pematangan dan finalisasi kesembilanbelas raperda ini tentunya masih cukup panjang," imbuhnya.

Dan Kesembilanbelas raperda itu baru akan dijadikan Propemperda 2020 setelah muncul kesepakatan dalam rapat pimpinan DPRD bersama pimpinan komisi-komisi, pimpinan fraksi-fraksi, pimpinan Bapemperda, dan eksekutif.

“Sesuai ketentuan, Propemperda harus sudah dibuat sebelum ketuk palu APBD,” tukas Deny.

Berikut 19 Raperda Kota Mojokerto dalam rancangan Propemperda tahun 2020 yang dikonsultasikan ke Biro Hukum Sekda Propinsi Jawa Timur : 

Usulan Pemkot 

1. Raperda  tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan

2. Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

3. Raperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mojokerto

4. Raperda tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan dan Pendataan Bangunan Gedung

5. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender

6. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023

7. Raperda tentang Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2019 – 2039

8. Raperda tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Mojokerto Tahun 2020 – 2030

9. Raperda tentang Hari Jadi Kota Mojokerto

10. Raperda tentang Keamanan Pangan dari Bahan Berbahaya

11. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2011 Retribusi Jasa Umum

12. Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

13. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Mojokerto

Usulan DPRD

14. Raperda tentang Pengelolaan Sampah

15. Raperda tentang Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Wirausaha

16. Raperda tentang Kepemudaan dan Olah Raga

17. Raperda tentang Peringatan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila

18. Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, dan

19. Raperda tentang Rencana Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (one)

Anggaran PBID Kota Mojokerto Bengkak, Tembus Rp 26,6 Miliar

Mojokerto-(satujurnal.com)

Kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 100 persen mulai 1 Januari 2020 yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan berdampak signifikan bagi platform penganggaran Pemerintah Kota Mojokerto dalam mengcover universal healt coverage (UHC). 

Akan terjadi kenaikan anggaran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBD sebesar Rp 19 ribu, yakni dari semula Rp 23 ribu menjadi Rp 42 ribu per bulannya. Diperkirakan, kantong APBD akan terkuras setidaknya hingga Rp 9 miliar pertahun. 

"Besaran anggaran PBID (PBI yang dibiayai APBD) kita untuk saat ini sebesar Rp 17 miliar. Dana tersebut untuk memenuhi pembayaran program UHC BPJS Kesehatan dengan estimasi 55 ribu peserta. Dengan kenaikan tarif iuran BPJS, maka Pemkot harus menyediakan tambahan anggaran Rp 9 miliar mulai tahun depan, " ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mojokerto, Christiana Indah Wahyu, Senin (11/11/2019). 

Imbas kenaikan iuran BPJS Kesehatan disemua kelas yang diatur dalam Perpres 75/2009 tersebut memaksa Pemkot harus pintar berhitung. Beberapa upaya dilakukan agar duit Pemkot cukup membayar beban tagihan BPJS kelas III tersebut. 

"Kita melakukan upaya validasi kepesertaan UHC. Dari perhitungan ulang itu jumlah peserta ditemukan turun jadi 53 ribu orang," imbuh Kadinkes. 

Turunnya angka tersebut, menurut Indah, karena adanya peserta yang meninggal dunia dan atau pindah keluar kota. 

Meski dari kuantitas turun, namun kenaikan tarif baru BPJS Kesehatan hingga 100 persen itu mengharuskan Pemkot menyediakan anggaran PBID kurun setahun sebesar Rp 26,6 miliar. 

Beban tersebut belum ditambah beban membayar iuran BPJS pegawai. 

"Pemda menanggung iuran BPJS pegawai sebesar 1 persen yang dipotong dari gaji pegawai. Yang 4 persen ditanggung sendiri oleh ASN bersangkutan," tambah Indah.

Meski berat memanggul beban kenaikan PBID, namun janji pemerintah pusat untuk memberikan kenaikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bagi pemerintah daerah seiring dinaikannya cukai rokok mulai 1 Januari 2020 akan mampu menopang kenaikan iuran PBID. Karena penggunaan DBHCHT minimal 50 persen dipergunakan untuk mendukung program JKN di mana salah satunya BPJS Kesehatan.

"Kita ada solusi dengan adanya rencana tambahan penerimaan daerah,” katanya.

Disinggung tentang dampak kenaikan beban daerah Kadinkes enggan berkomentar. "Kalau menganggu APBD atau tidak saya tidak tahu. Karena itu bukan ranah kami,"  pungkasnya. 

Sementara itu itu,  Agus Wahyudi Utomo, Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto mengatakan dampak kenaikan BPJS Kesehatan ini tentu besar. 

"Anggaran kita kan terbatas, maka jika naik maka penata anggaran wajib pintar berhitung menghadapi rencana tersebut,"  katanya. 

Untuk langkah selanjutnya maka Komisi III akan melakukan hearing rapat dengar pendapat (RDP)  soal kenaikan BPJS Kesehatan pada 18-19 Nopember mendatang. "Kami akan hearing dengan Dinkes dan BPJS Kesehatan. Langkah apa yang akan dilakukan," ungkapnya. (one)

Napak Tilas Syuhadah Kemerdekaan KH Nawawi, Walikota Terima Replika Keranda

Mojokerto-(satujurnal.com)

Walikota Mojokerto Ika Puspitasari menerima replika keranda KH Nawawi, pejuang kemerdekaan RI dalam rangkaian kegiatan Napak Tilas Syuhadah Kemerdekaan KH Nawawi.

Replika keranda yang diterima Walikota dari Pramuka dan PPI diserahkan kepada keluarga KH Nawawi dalam prosesi penyambutan peserta napak tilas di Graha Mojokerto Service City (GMSC) di jalan Gajahmada, Minggu (10/11/2019) pagi. 

Seperti di tahun- tahun sebelumnya, napak tilas syuhadah Kemerdekaan RI KH Nawawi diikuti ribuan peserta dari unsur NU, Muslimat NU, GP Ansor,  Banser, Pemuda Panca Marga, Anggota Pramuka, Tagana, Santriwan-santriwati Pondok Pesantren dan organisasi masyarakat  lainnya. Mereka  diberangkatkan dari garis start di Dusun Sumantoro Desa Plumbungan Sidoarjo Sabtu (9/11) sekitar pukul 21.00 wib dan tiba pada Minggu (10/11) pagi di halaman GMSC.

Ning Ita, sapaan akrab wali kota, mengapresiasi para peserta yang telah turut serta mengenang gugurnya komandan Laskar Sabilillah dan Hizbullah saat perang Kemerdekaan 1945-1946, sekaligus santri dari Mojokerto yakni Kiai Nawawi. 

Ia berharap, generasi muda kelak dapat meneruskan cita-cita perjuangan para syuhada, serta terus menumbuhkan jiwa patriotisme dan nasionalisme.

"Kepemimpinan dan semangat heroik Kiai Nawawi, sudah sepatutnya kita sebarkan dan pupuk di kalangan penerus bangsa ini. Perjuangan kita, tidak lagi melawan penjajahan, atau perlawanan secara fisik. Namun, tantangan saat ini yang kita hadapi adalah bagaimana kita bisa mempertahankan NKRI serta Pancasila dan UUD 45 tetap terus terjaga," tegasnya.

Sebelum napak tilas digelar, sejumlah rangkaian kegiatan telah dilaksakan. Mulai dari Sema'an Al - Quran, Kamis (7/11) di Masjid An - Nawawi dan Upacara Ziarah di Makam KH Nawawi, Jumat (811) di Dusun Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto.  (one/hms)

Eks Direktur PDAM Maja Tirta Divonis 6 Tahun Penjara

Surabaya-(satujurnal.com)

Eks Direktur PDAM Maja Tirta Kota Mojokerto, Trisno Nurpalupi, divonis 6 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Trisno juga dihukum membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan penjara.

Selain Trisno, majelis hakim juga menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Direktur PT Chirstmalis Artha Surabaya, Maju Sitorus. Rekanan PDAM Maja Tirta ini juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan. Ia juga dihukum membayar uang pengganti sejumlah Rp 913,4 juta subsider 3 tahun.

“Mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Maju Sitorus dengan pidana penjara selama 6 tahun, denda sebesar Rp 200 juta. Apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 913.405.000 dalam waktu 1 (bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan dirampas oleh Jaksa dan lelang sebagai uang pengganti. Bila harta benda tedakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan penjara selama 3 tahun,” kata ketua majelis hakim, Iwan Sosiawan saat membacakan putusan di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya, Jum’at (08/11/2019).

Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, Trisno Nurpalupi dan Maju Sitorus dianggap bersalah dalam pengadaan bahan kimia jenis Alumunium Sulfate Liquid/Tawas cair PDAM Kota Mojokerto pada tahun 2013 hingga 2017, karena tdiak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Trisno Nurpalupi dan Maju Sitorus dinyatakan majelis hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atas putusan majelis hakim, Trisno Nurpalupi maupun Tim JPU Barkah Dwi Hatmoko,  Gede Indra Ari Prabowo dan Putu Agus Partha Wijaya dari Kejaksaan Negeri Kota  Mojokerto menyatakan pikir-pikir. Sementara Maju Sitorus langsung menyatakan banding.

Kasus korupsi yang menjerat Trisno Nurpalupi dan Maju Sitorus berkaitan dengan penggunaan dana penyertaan modal Pemkot Mojokerto yang disinyalir kuat ‘menguap’ dalam pengadaan tawas, bahan penjernih air.

PDAM Maja Tirta yang sebagian keuangannya menggunakan dana penyertaan modal, tidak melaksanakan tata pengadaan barang dan jasa yang ditentukan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pengadaan barang dengan nilai diatas Rp 100 juta, dalam ketentuan Prepres itu harus digelar secara lelang terbuka. Namun, pengadaan tawas yang mencapai ratusan juta per tahun itu, dilakukan dengan sistem penunjukan langsung.

Trisno Nurpalupi ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka , Selasa (08/1/2019). Tiga hari kemudian, (11/1/2019) penyidik menetapkan Maju Sitorus sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Keduanya ditahan di Lapas Kelas II B Mojokerto.

Penetapan tersangka terhadap Maju Sitorus setelah penyidik menemukan sejumlah alat bukti kuat jika yang bersangkutan turut serta melakukan tindak pidana korupsi dana penyertaan modal Pemkot Mojokerto hingga mencapai Rp 1 miliar.

Sekedar diketahui, tahun 2013 Pemkot Mojokerto menggerojok PDAM Maja Tirta

hingga Rp 5 miliar. Dana  untuk penyertaan modal tersebut terus diulang di tahun 2014 dengan besaran Rp 5 miliar, tahun 2015 juga sebesar Rp 5 miliar dan tahun 2016 sebesar Rp 5 miliar.

Sebelum tahun 2013 PDAM mendapat pasokan dari perusahaan tawas. Namun setelah perusahaan penyedia air bersih itu dikendalikan Trisno Nurpalupi mulai 2013 hingga 2017, urusan tawas dialihkan ke PT Chirstmalis Arta, perusahaan milik Maju Sitorus.

Namun harga tawas yang dijual PT Chirstmalis Artha ke PDAM Maja Tirta jauh diatas harga pasar. Mark up harga pengadaan tawas pun berjalan setidaknya kurun tiga tahun. Selama itu pula, indikasi korupsi terjadi di tubuh perusahaan penyedia air bersih itu.

Dugaan kongkalikong penggelembungan harga tawas itulah yang akhirnya menyeret keduanya menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. (one)

Respon Dumas Proyek Saluran Air, Ini yang Akan Dilakukan Komisi II

Mojokerto-(satujurnal.com)

Komisi II DPRD Kota Mojokerto memastikan bakal turun lapangan ke lokasi proyek rehabilitasi saluran air dan trotoar di jalan Mojopahit dan jalan Empunala, merespon pengaduan masyarakat soal kualitas pengurukan yang disinyalir menggunakan material bongkaran sebagai pengganti tanah urug.

"Kami mendapatkan dumas (pengaduan masyarakat) jika pengurukan ugether di proyek jalan Mojopahit dan jalan Empunala tidak menggunakan sirtu melainkan tanah sisa pengerukan. Jika benar, tentu itu jelas tidak benar karena menyalahi spek," ujar Wahyu Nur Hidajat, Wakil Ketua Komisi II, Jum’at (1/11/2019).

Menurutnya, penggunaan material sisa pengerukan akan menyebabkan tanah disekitarnya amblas.

"Tanah dimungkinkan akan mengalami amblas seperti yang sudah - sudah. Karena tanah kerukan kan berupa bongkahan-bongkahan material sehingga akan amblas meski dikasih sirtu,"  imbuhnya.

Dua proyek yang diatensi Komisi yang membidangi perekonomian dan pembangunan tersebut yakni, proyek rehabilitasi saluran air dan trotoar jalan Mojopahit yang dikerjakan oleh CV Dwi Mulya Jaya senilai Rp 3.121.960.000 dan rehabilitasi saluran Lingkungan Kelurahan Balongsari di jalan Empunala senilai Rp 2.6 miliar yang dikerjakan CV Jaya Mulya diduga tak sesuai dengan spesifikasi.

Pengecekan tentang dugaan penggunaan material bongkaran sebagai pengganti tanah urug itu sedianya digelar Jumat (1/11) tadi pagi. Namun lantaran adanya giat partai yang dilakukan koordinator Komisi II Djunaedi Malik di Surabaya maka ditangguhkan sampai Senin (4/11/2019) mendatang.

Tak hanya menyoal penggunaan sisa tanah kerukan. Komisi II menyoroti penempatan material saluran air di pinggir jalan.

"Mestinya tidak ditaruh dipinggir  jalan, apalagi dalam jumlah yang besar. Itu akan menganggu aktivitas lalu lintas dan perekonomian di daerah tersebut. Sekarang banyak toko-toko dan usaha warga yang tutup selama berlangsungnya proyek tersebut," singgungnya.

Dalam kesempatan itu, Wahyu menyatakan Komisi II akan meminta timeline dari setiap proyek. Sehingga pola pengawasan Komisi II terhadap proyek bisa maksimal.

"Kita akan meminta timeline pada instansi terkait sehingga representasi kronologis urutan peristiwa atau jadwal aktivitas. Garis waktu dapat dibuat,"  pungkasnya.

Sementara itu, Moch. Harun anggota Komisi II lainnya mengungkapkan jika pihaknya akan secepatnya mengagendakan sidak tersebut.

"Secepatnya. Ini lagi kita rapatkan," katanya.

Senada dengan Wahyu ia mengatakan mendapat aduan masyarakat perihal adanya penggunaan material kerukan dalam proyek tersebut. "Ini ada dumas mengenai penggunaan kerukan. Kan bisa longsor ,"  tandasnya.

Hingga kini, proyek tersebut masih tengah berlangsung. Namun proyek saluran jalan Mojopahit yang sebelumnya disidak Walikota Ika Puspitasari tampaknya akan tuntas lebih cepat. (one)