Mojokerto-(satujurnal.com)
Anggaran Rp 3 miliar yang disediakan APBD Kota Mojokerto tahun 2017 untuk pembebasan lahan proyek Jalan Lingkar Barat (Jalinbar) sepanjang 5 kilometer yang melintas dua wilayah kelurahan, Surodinawan dan Pulorejo, kecamatan Perajurit Kulon hampir dipastikan tidak terserap.
Perencanaan yang tidak matang terkait ganti rugi atas pembebasan lahan menjadi alasan Plt. Kepala DPU dan Penataan Ruang (DPUTR) Agoes Heri Santoso untuk tidak melakukan penyerapan anggaran.
"Anggaran diplot secara gelondongan. Ini sangat rawan dan berpotensi menjadi persoalan hukum. Makanya lebih baik tidak diserap," kata Agus Heri Santoso, Rabu (26/7/2017).
Agus yang juga Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) tersebut menilai, penyerapan anggaran yang mentah itu rawan gugatan hukum.
"Karena dianggarkan secara estimasi atau asumsi tanpa disertai detail sasaran pembebasan, harga ganti rugi dan beban biaya lainnya, maka sangat rawan, baik dari sisi penyerapan maupun pertanggungjawabannya," sergah Agus.
Agus yang menjabat Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan baru ditunjuk walikota sebagai pelaksana tugas lantaran Kepala Dinas PUPR, Wiwiet Febriyanto terkena OTT KPK mengaku tidak tahu menahu ikwal penganggaran ini.
"Mungkin karena tergesa-gesa atau apa sehingga dalam pembahasan APBD proyek ini tidak di breakdown secara terperinci. Sehingga munculnya pun utuh seperti ini," ujarnya.
Agus mengungkapkan, anggaran sebesar Rp 3 miliar ini sedianya diperuntukkan untuk pembebasan lahan sebesar Rp 2 miliar dan Rp 1 miliar sisanya akan dipakai untuk non teknis seperti administrasi dan sebagainya.
Seperti diketahui, Walikota Masud Yunus menyatakan, Pemkot Mojokerto bakal mengawali mega proyek Jalinbar Mei silam.
"Insya Allah, dalam waktu dekat Bappeko dan Dinas PUPR akan
mensosialisasikan masalah pembebasan lahan tahap pertama kepada warga Perumahan Surodinawan yang terdampak setelah taksir harga dari apraisal turun," kata Mas ud Yunus pekan lalu.
Tahapan selanjutnya, pembebasan area persawahan milik warga di dua kelurahan.
Ditargetkan pembebasan lahan tuntas ditahun 2018.
Jika proses pembebasan lahan.yang menerabas permukiman penduduk ini selesai tepat waktu, kata walikota, maka tahun 2019 mulai menyentuh infrastruktur.
Walikota menyatakan, pihaknya sengaja mengalokasikan anggaran pembebasan dalam jumlah terbatas dengan harapan dapat terserap seluruhnya.
"Sengaja kita anggarkan minim dengan harapan tak ada sisa pengganggaran (silpa). Kalau kurang nantinya maka akan diajukan lagi dalam perubahan APBD," katanya.
Proyek yang disebut untuk memperluas akses ekonomi dan memperkecil kesenjangan pembangunan wilayah timur dan barat ini butuh anggaran besar. Karena, pemkot harus membangun fly over Blooto sebagai solusi keberadaan rel kereta api di kawasan tersebut. Apalagi, menurut Walikota, jalan ini juga memiliki lebar yang tak sempit. "Ini nantinya akan menjadi dua jalur. Lebarnya 25 meter termasuk bahu jalannya. Kalau ada warga yang minta sisa tanahnya kita beli, kita beli sekalian untuk RTH (Ruang Terbuka Hijau, Red)," tambahnya. (one)
Social