DPRD kota Mojokerto meminta Dinas Kesehatan setempat melakukan evaluasi total penanganan kasus demam berdarah dengue (DBD) yang belakangan menjadi atensi berbagai pihak. Menyusul silang sengkarut data warga Kota Mojokerto yang terjangkit virus dengue antara yang dipaparkan pemangku kepentingan di bidang kesehatan dengan informasi yang diterima para legislator daerah.
Permintaan evaluasi itu muncul dalam rapat gelar pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan di ruang sidang, Rabu (6/2/2019).
"Kami minta Dinas Kesehatan selaku OPD pengampuh bidang kesehatan melakukan penguatan fungsinya, termasuk juga melakukan evaluasi terhadap kader-kader jumantik (juru pemantau jenik) serta melakukan tindakan proaktif jemput bola ke kediaman warga yang terjangkit maupun terindikasi DBD, " kata Ketua DPRD Kota Mojokerto, Febriana Meldyawati.
Menurut Melda, sapaan karib Febriana Meldyawati, permintaan itu tak lepas dari ekses kasus DBD yang kini menjadi sorotan publik.
"Kami menggelar RDP bukan untuk mencari tahu siapa yang salah atau benar. Tapi karena masyarakat harus tahu dan memang berhak tahu informasi yang benar tentang DBD, " tandas Melda.
Terlebih, karena pemahaman tentang DBD bisa dibilang masih minim. Sehingga harus diinformasikan secara gamblang perbedaan DD (demam dengue) dan DBD.
"Rumah sakit seringkali memberikan informasi ke keluarga pasien terkait diagnosa DBD, padahal pasien yang bersangkutan kena DD. Persepsi publik si pasien terjangkit DBD, meskipun baru sebatas diagnosa dokter," ucap Melda..
Yang harus segera ditindaklanjuti, ujar politisi PDI Perjuangan tersebut, yakni langkah-langkah antisipatif agar kasus DBD tidak sampai menjadi endemik.
"Termasuk apakah fogging yang disebut tidak efektif karena bisa membuat nyamuk resisten itu masih perlu dijalankan atau sebaliknya, " tukasnya.
Kritik terhadap kerja kader jumantik yang acap disebut kader PSN yang kian loyo kata Melda juga harus ditindaklanjuti segera.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto Christina Indah Wahyu membeber data pasien DBD by name by address per 31 Januari 2019.
"Sesuai pedoman Kementerian Kesehatan, maka jumlah penderita DBD sampai dengan akhir Januari 2019 sebanyak 7 orang. Kalau ada data warga kota penderita DBD sebanyak 46 orang, maka secara medis itu akumulasi jumlah penderita DD dan DBD," terang Indah.
Ia pun menepis jika pihaknya melakukan pencitraan lantaran keunggulan Kota Mojokerto di bidang PSN yang kini jadi pilot project PSN hingga memilih 'menyembunyikan' data pasien DBD.
"Tidak ada pencitraan sekedar mempertahankan predikat. Kami tetap lebih mengutamakan masyarakat," tegas Indah.
Namun ia tak menampik jika penanganan DBD, juga penyakit lainnya masih harus di evaluasi. "Kami siap mengedukasi langsung ke warga. Siap diundang kapan pun untuk kepentingan ini, " cetusnya. (one/adv)
Social