Buruh Tantang BPS Beber Hasil Survey KHL

Mojokerto-(satujurnal.com)

demo buruh (istimewa)

Aktivis buruh Kota Mojokerto menantang Dewan Pengupahan Kota (Depeko) membeber hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) menyangkut harga-harga kebutuhan pokok. Tantangan itu muncul menyusul tengara ketidaaktranparanan terhadap hasil survey Depeko soal kebutuhan hidup layak (KHL) yang menjadi dasar penentuan usulan UMK 2013.

"Hasil survey KHL untuk Kota Mojokerto jauh lebih rendah dari hasil survey KHL untuk Kabupaten Mojokerto. Padahal survey itu bertumpuh pada hasil survey BPS. Agar fair, anggota Depeko harus membeber data riil. Karena sampai saat ini Depeko 'menyembunyikan hasil survey," lontar Ketua Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia (PPBI) Mojokerto, Hari Cahyono, saat hearing dengan DPRD, Depeko dan Wakil Walikota, Kamis (25/10/2012).

Hasil survey PPBI menemukan angka Rp 1,3 juta untuk UMK 2013. Sementara Depeko menelurkan angka Rp 940 ribu. Angka Depeko ini sudah diusulkan ke Gubernur Jawa Timur.

Aliansi buruh pun meminta anggota DPRD melakukan pengawasan terhadap hasil-hasil survey KHL yang disebut sarat rekayasa.

Anggota Depeko dari unsur BPS, Tomas Widodo menyangkal jika hasil survey yang dilakukan tiga periode tidak valid. "Hasil survey sesuai dengan kondisi harga-harga pasar. Aturannya ditentukan Permenaker 13/2012. Dengan dasar itulah KHL muncul hingga jadi angka UMK," elak dia.

Ketua DPRD Kota Mojokerto, Mulyadi menghujani Tomas Widodo pertanyaan-pertanyaan terkait beberapa hasil survey sejumlah komponen KHL yang beda dengan hasil survey Dewan Pengupahan Kabupaten Mojokerto.Namun demikian, hingga ujung hearing tidak muncul angka baru. PPBI pun menyatakan ketidakpuasannya dan menyatakan akan melakukan langkah-langkah strategis untuk memuluskan tuntutan UMK 2013 sebesar Rp 1,3 juta. (one)