 |
| Nur Aida Rahayuningsih |
Mojokerto-(satujurnal.com)
Hingga saat ini Kota Mojokerto belum menjemput Permendiknas No.70/2009 tentang pendidikan inklusi. Meski demikian, tidak ada kata terlambat bagi Pemerintah Kota Mojokerto untuk menunjuk sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan iklusi.
Anggota Komisi III (kesra) DPRD Kota Mojokerto , Nur Aida Rahayuningsih mengutarakan hal itu terkait rencana Dinas P dan K setempat yang akan menyiapkan satu dari sekian puluh sekolah untuk penyelenggaraaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) tersebut.
“Saya berharap setidaknya segera diwujudkan satu sekolah regular yang menerima ABK dan menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak tanpa kebutuhan khusus (ATBK) dan ABK melalui adaptasi kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan sarana prasarananya,” ujar politisi Partai Demokrat ini.
Nur Aida yang sempat mencurahkan tenaganya di dunia pendidikan sebelum menjadi anggota legislatif ini mengatakan, prinsip mendasar dari pendidikan inklusi adalah kesetaraan ABK belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada. “Pada prinsipnya ABK itu anak yang cerdas. Ingat, anak-anak akselerasi sebenarnya juga ABK,” tandas politisi berjilbab tersebut.
Sinyal bakal direalisasikannya sekolah inklusi oleh Pemkot pada tahun ajaran baru 2013, menurut Nur Aida cukup kuat. “Kita bangun komunikasi yang lebih inten dengan Dinas P dan K terkait penyelenggaraan program inklusi. Termasuk soal kesiapan sekolah, tenaga pengajar atau kesiapan sarana dan prasarana pendukung.,” kata dia.
Dan dari hasil konsultasi dengan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, lanjutnya, Kota Mojokerto layak dijadikan pilot project sekolah inklusi. “Pertimbangannya, dengan dua wilayah kecamatan, bukan menjadi hal yang berat untuk menjadikan Kota Mojokerto sebagai pilot project sekolah inklusi,” tukas Nur Aida.
(one)
(one)
Social