 |
| AKBP Iwan Kurniawan |
Mojokerto-(satujurnal.com)
Kapolres Mojokerto. Kota, AKBP Iwan Kurniawan menegaskan, pemekaran wilayah Polres Mojokerto Kota yang akan direalisasi bulan depan hanya persoalan pengamanan wilayah semata. Pemekaran tidak akan mempengaruhi tak akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pernyataan Iwan Kurniawan ini menepis kekhawatiran sejumlah kalangan , termasuk kalangan DPRD Kabupaten Mojokerto.
Rencananya, ada tujuh polsek yang bakal bergabung dengan Polres Mojokerto Kota. Tujuh wilayah polsek tersebut, yakni Sooko, Puri, Mojoanyar, Gedeg, Kemlagi, Jetis, dan Dawarblandong.
Dengan masuknya 7 Polsek dari kabupaten, wilayah hukum Polresta Mojokerto semakin luas menjadi 9 kecamatan.
“Pemekaran wilayah polsek semata untuk pengamanan. Agar juga terjadi perimbangan yang proporsional antara dua wilayah (Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto, Red),” kata Iwan Kurniawan.
Ditandaskan, pemekaran wilayah pun tak ada kaitannya dengan PAD. Karena semua pajak yang bersinggungan dengan kepolisian, seperti pajak kendaraan bermotor dan SIM masih tetap masuk PAD Kabupaten Mojokerto.
Sebelumnya DPRD Kabupaten Mojokerto mengancam akan menolak pemekaran wilayah hukum Polres Mojokerto jika rencana itu tak dibahas dengan dewan.
Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Hj Setia Puji Lestari dikonfirmasi, Senin (12/11). menilai program pemekaran wilayah hukum yang digagas Polri sebatas wacana. Pasalnya, hingga kini DPRD belum mendapat informasi terkait program itu, baik lisan maupun tertulis, dari Mabes Polri, Polda, maupun Polresta dan Polres Mojokerto.
Menurut Puji, dalam pemekaran wilayah hukum itu menyangkut masuknya beberapa Polsek yang ada di Kabupaten Mojokerto akan beralih ke Kota Mojokerto. "Maka, secara etika kalau program itu dilakukan Polri, tentu akan membahasnya dengan dewan," katanya. (one)
Kapolres Mojokerto. Kota, AKBP Iwan Kurniawan menegaskan, pemekaran wilayah Polres Mojokerto Kota yang akan direalisasi bulan depan hanya persoalan pengamanan wilayah semata. Pemekaran tidak akan mempengaruhi tak akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pernyataan Iwan Kurniawan ini menepis kekhawatiran sejumlah kalangan , termasuk kalangan DPRD Kabupaten Mojokerto.
Rencananya, ada tujuh polsek yang bakal bergabung dengan Polres Mojokerto Kota. Tujuh wilayah polsek tersebut, yakni Sooko, Puri, Mojoanyar, Gedeg, Kemlagi, Jetis, dan Dawarblandong.
Dengan masuknya 7 Polsek dari kabupaten, wilayah hukum Polresta Mojokerto semakin luas menjadi 9 kecamatan.
“Pemekaran wilayah polsek semata untuk pengamanan. Agar juga terjadi perimbangan yang proporsional antara dua wilayah (Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto, Red),” kata Iwan Kurniawan.
Ditandaskan, pemekaran wilayah pun tak ada kaitannya dengan PAD. Karena semua pajak yang bersinggungan dengan kepolisian, seperti pajak kendaraan bermotor dan SIM masih tetap masuk PAD Kabupaten Mojokerto.
Sebelumnya DPRD Kabupaten Mojokerto mengancam akan menolak pemekaran wilayah hukum Polres Mojokerto jika rencana itu tak dibahas dengan dewan.
Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Hj Setia Puji Lestari dikonfirmasi, Senin (12/11). menilai program pemekaran wilayah hukum yang digagas Polri sebatas wacana. Pasalnya, hingga kini DPRD belum mendapat informasi terkait program itu, baik lisan maupun tertulis, dari Mabes Polri, Polda, maupun Polresta dan Polres Mojokerto.
Menurut Puji, dalam pemekaran wilayah hukum itu menyangkut masuknya beberapa Polsek yang ada di Kabupaten Mojokerto akan beralih ke Kota Mojokerto. "Maka, secara etika kalau program itu dilakukan Polri, tentu akan membahasnya dengan dewan," katanya. (one)
Social