 |
| Ft:ilustrasi (istimewa) |
Jombang-(satujurnal.com)
Sejumlah warga Desa Sumber Nongko, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang mempertanyakan pendistribusian bantuan ternak sapi. Pasalnya, menurut mereka bantuan tersebut saat ini hanya dinikmati oleh segelintir orang yang justru mampu secara ekonomi.
Beberapa warga sebenarnya sudah mencoba mempertanyakan bantuan tersebut kepada kepala desa setempat, namun jawaban yang didapat tidak memuaskan.
“Di daerah lain, bantuan sapi itu bisa dinikmati oleh warga yang membutuhkan, terutama para petani. Tidak seperti di sini, yang menerima dan mengelola sapi itu justru mereka yang sudah mapan secara ekonomi,” ujar salah satu warga Desa Sumber Nongko, Selasa (18/12/2012).
Informasi yang dihimpun satujurnal.com menyebutkan, beberapa desa penerima bantuan sapi diantaranya Desa Pojok Klitih Kecamatan Plandaan, Desa Munung Kerep Kecamatan Kabuh dan Desa Sumber Nongko Kecamatan Ngusikan.
Kepala Desa Sumber Nongko Kecamatan Ngusikan, Tri Widodo menyatakan jika pihaknya tidak mengetahui sama sekali mekanisme soal turunnya bantuan ternak tersebut, kendati pun pihaknya tahu terjadi
pendistribusian bantuan sapi di desa yang dipimpin nya.
“Kami (aparat desa) sama sekali tidak mengetahui adanya bantuan sapi. Kami mengetahui dari laporan masyarakat,” aku Tri Widodo.
Kades yang akrab dipanggil Glundung ini merasa ditilap oleh pihak pemberi bantuan. “Justru kami merasa ditilap,” cetusnya.
Yang paling disayangkan, lanjut Glundung, bantuan sapi berbuntut polemik, bahkan nyaris terjadi disharmoni di antara warga. “Apalagi kalau muncul suara yang menyebut jika bantuan sapi tidak tepat sasaran,” sesalnya.
Glundung mengungkap, pemberi bantuan adalah salah satu anggota DPRD Kabupaten Mojokerto. “Saya mendengar kalau pemberi bantuan sapi itu anggota Dewan,” katanya.
Mestinya, ujar Glundung, pihak desa dilibatkan dalam pendistribusan. “semstinya, pihak desa dilibatkan atau minimal diberi tahu soal adanya pendistribusian bantuan. Sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat. Karena ada masalah ataupun hal hal yang tidak di inginkan yang paling awal pasti pihak desa yang menjadi jujugan warga," pungkas Tri Widodo. (bir)
Sejumlah warga Desa Sumber Nongko, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang mempertanyakan pendistribusian bantuan ternak sapi. Pasalnya, menurut mereka bantuan tersebut saat ini hanya dinikmati oleh segelintir orang yang justru mampu secara ekonomi.
Beberapa warga sebenarnya sudah mencoba mempertanyakan bantuan tersebut kepada kepala desa setempat, namun jawaban yang didapat tidak memuaskan.
“Di daerah lain, bantuan sapi itu bisa dinikmati oleh warga yang membutuhkan, terutama para petani. Tidak seperti di sini, yang menerima dan mengelola sapi itu justru mereka yang sudah mapan secara ekonomi,” ujar salah satu warga Desa Sumber Nongko, Selasa (18/12/2012).
Informasi yang dihimpun satujurnal.com menyebutkan, beberapa desa penerima bantuan sapi diantaranya Desa Pojok Klitih Kecamatan Plandaan, Desa Munung Kerep Kecamatan Kabuh dan Desa Sumber Nongko Kecamatan Ngusikan.
Kepala Desa Sumber Nongko Kecamatan Ngusikan, Tri Widodo menyatakan jika pihaknya tidak mengetahui sama sekali mekanisme soal turunnya bantuan ternak tersebut, kendati pun pihaknya tahu terjadi
pendistribusian bantuan sapi di desa yang dipimpin nya.
“Kami (aparat desa) sama sekali tidak mengetahui adanya bantuan sapi. Kami mengetahui dari laporan masyarakat,” aku Tri Widodo.
Kades yang akrab dipanggil Glundung ini merasa ditilap oleh pihak pemberi bantuan. “Justru kami merasa ditilap,” cetusnya.
Yang paling disayangkan, lanjut Glundung, bantuan sapi berbuntut polemik, bahkan nyaris terjadi disharmoni di antara warga. “Apalagi kalau muncul suara yang menyebut jika bantuan sapi tidak tepat sasaran,” sesalnya.
Glundung mengungkap, pemberi bantuan adalah salah satu anggota DPRD Kabupaten Mojokerto. “Saya mendengar kalau pemberi bantuan sapi itu anggota Dewan,” katanya.
Mestinya, ujar Glundung, pihak desa dilibatkan dalam pendistribusan. “semstinya, pihak desa dilibatkan atau minimal diberi tahu soal adanya pendistribusian bantuan. Sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat. Karena ada masalah ataupun hal hal yang tidak di inginkan yang paling awal pasti pihak desa yang menjadi jujugan warga," pungkas Tri Widodo. (bir)
Social