Ketua Korpri : Hindari Praktik Politisasi PNS

Ketua Korpri Kota Mojokerto,Suyitno

Mojokerto-(satujurnal.com)

Praktik politisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam ajang pilkada yang acapkali muncul disikapi serius Korpri Kota Mojokerto. Terlebih, tahun 2013 mendatang, pesta demokrasi pemilihan walikota itu bakal digelar. Kopri tak ingin terseret mobilisasi untuk mendukung calon tertentu.

Ketua Korpri Kota Mojokerto, Suyitno mengulas panjang lebar soal netralitas PNS dan politisasi birokrasi daerah saat sosialisasi pendidikan politik kepada anggota Korpri di Balai Kota Graha Praja Wijaya, Pemkot Mojokerto, Senin (03/12/2012).

“Korpri harus netral,” lontar Suyitno dihadapan 160 anggota Korpri yang notabene PNS Pemkot Mojokerto yang mengikuti sosialisasi tersebut.

Bercermin kasus penetrasi elit politik di beberapa daerah terhadap struktur birokrasi di ajang Pillada, Suyitno secara tandas menyatakan ketidaknyamanannya. “Netralitas PNS, berarti terbebas dari sasaran konflik kepentingan,” ujarnya.

Pria yang juga Sekkota Mojokerto ini menyatakan tidak akan berlepas tangan jika politisasi terhadap birokrasi daerah itu muncul. Yang bakal diterapkan untuk menangkal, yakni UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang melarang PNS dipolitisasi. Apalagi telah ada pula Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, keduanya sama-sama dengan tegas memberi sanksi jika ada dugaan keterlibatan PNS dalam politik praktis.

“Netralitas PNS diwujudkan dengan tidak menjadi pelaku partai politik. Juga, tidak memihak kepada partai politik secara terbuka,” tandasnya.

Meski ia kini meramaikan bursa calon walikota lewat pintu PDI-P, namun pejabat karir ini menegaskan, agar PNS tetap bersikap profesional. “Tugas pokok dan fungsi pegawai negeri harus tetap menjadi pegangan dan dasar berperilaku,’’ tegas Suyitno.

PNS, lanjut dia, juga diberikan hak untuk memilih dan dipilih. Namun tatkala seorang pegawai yang terjun dalam pemilihan kepala daerah, diwajibkan menanggalkan jabatannya. Ia harus bersikap profesional sesuai dan tunduk pada aturan selama ia running Pilkada. “Ya jangan sampai Korpri terpecah-pecah karena Pilkada,” tukas Suyitno.

Ketua Panitia sosialisasi, Sutomo mengatakan, helatan yang digelar Korpri bertujuan agar para awak Kopri bertugas tetap berpegang pada netralitas saat Pilkada menggelinding. “Agar tidak ada keberpihakan para anggota Korpri terhadap calon kepala daerah tertentu,” kata pria yang juga Kepala Dinsos Kota Mojokerto tersebut. (one)