 |
| B Djoni Julianto |
SEKRETARIS I tim relokasi pedagang kreatif lapangan (PKL) Alon-alon Kota Mojokerto, B Djoni Julianto mengaku plong dengan sikap koorporatif yang ditunjukkan para pelaku usaha di sektor informal itu.
Ini tak lain, karena komunikasi intensif dan sikap mau mendengar dan menampung aspirasi para PKL dijadikan kata kunci di setiap pertemuan dengan mereka. “Jika kita mengganggap mereka (PKL) sebagai mitra, ya harus terjadi komunikasi dua arah. Kalau tidak, maka titik central yang kita garap bisa jadi melenceng,” ujar Djoni.
Tapi, intensitas yang dibangun pun ujar alumnus Fisip UGM jurusan komunikasi massa ini, tak semudah yang digambarkan. Beragam kemauan bahkan tuntutan yang mengemuka dari para PKL kadang menjadi sandungan tersendiri, tatkala harus melangkah ke tahapan berikutnya. “Dari sekedar usul hingga yang dibungkus namanya aspirasi PKL, sebenarnya muaranya pada keinginan untuk menjadi mitra yang sebenarnya. Biar kadang tampak sederhana, tapi kalau salah menerjemahkan, tetap sandungan juga,” kata Djoni.
Ia mengutarakan hal itu, Selasa (11/12/2012), usai pertemuan antara tim relokasi dengan himpunan pedagang Alon-alon Kota Mojokerto (Hipam) menyangkut persiapan-persiapan yang dilakukan menjelang relokasi, 21 Desember 2012 mendatang.
Mantan Kabag Humas Pemkot Mojokerto yang kali kedua didapuk menjadi sekretaris I dalam tim relokasi PKL ini mengaku menimbah pengalaman banyak saat relokasi PKL Joko Sambang. “Meski berat dan banyak tantangan, tapi relokasi PKL Joko Sambang menguatkan pemahaman saya, bagaimana seharusnya yang dilakukan untuk penataan PKL dalam konteks relokasi,” katanya.
Soal tarik-ulur antara Pemkot dan PKL, dari deadline relokasi sampai pengundian bedak, diakui Kasatpol PP Kota Mojokerto ini tetap terjadi. Bukan saja pada PKL Joko Sambang namun juga PKL Alon-alon. “Tarik- ulur bisa diredam dengan uduk satu meja dan berbicara dalam frame kepentingan bersama. Masing-masing lebih terbuka, maka titik temu pasti muncul,” katanya.
Karena komunikasi, resistensi yang muncul pun tertukar dengan kenyamanan. “Jika semula resistensi menguat, kini mereka (PKL) mengaku nyaman di area relokasi. Karena merasa mendapat legalitas tempat usaha, meski tetap berada pada frame area, bukan legalitas individu. “Mereka merasa aman dan nyaman, karena bebas dari razia atau penggusuran,” ujar Joni menirukan ucapan Fredi Subiarto, ketua Hipam. (one)
Ini tak lain, karena komunikasi intensif dan sikap mau mendengar dan menampung aspirasi para PKL dijadikan kata kunci di setiap pertemuan dengan mereka. “Jika kita mengganggap mereka (PKL) sebagai mitra, ya harus terjadi komunikasi dua arah. Kalau tidak, maka titik central yang kita garap bisa jadi melenceng,” ujar Djoni.
Tapi, intensitas yang dibangun pun ujar alumnus Fisip UGM jurusan komunikasi massa ini, tak semudah yang digambarkan. Beragam kemauan bahkan tuntutan yang mengemuka dari para PKL kadang menjadi sandungan tersendiri, tatkala harus melangkah ke tahapan berikutnya. “Dari sekedar usul hingga yang dibungkus namanya aspirasi PKL, sebenarnya muaranya pada keinginan untuk menjadi mitra yang sebenarnya. Biar kadang tampak sederhana, tapi kalau salah menerjemahkan, tetap sandungan juga,” kata Djoni.
Ia mengutarakan hal itu, Selasa (11/12/2012), usai pertemuan antara tim relokasi dengan himpunan pedagang Alon-alon Kota Mojokerto (Hipam) menyangkut persiapan-persiapan yang dilakukan menjelang relokasi, 21 Desember 2012 mendatang.
Mantan Kabag Humas Pemkot Mojokerto yang kali kedua didapuk menjadi sekretaris I dalam tim relokasi PKL ini mengaku menimbah pengalaman banyak saat relokasi PKL Joko Sambang. “Meski berat dan banyak tantangan, tapi relokasi PKL Joko Sambang menguatkan pemahaman saya, bagaimana seharusnya yang dilakukan untuk penataan PKL dalam konteks relokasi,” katanya.
Soal tarik-ulur antara Pemkot dan PKL, dari deadline relokasi sampai pengundian bedak, diakui Kasatpol PP Kota Mojokerto ini tetap terjadi. Bukan saja pada PKL Joko Sambang namun juga PKL Alon-alon. “Tarik- ulur bisa diredam dengan uduk satu meja dan berbicara dalam frame kepentingan bersama. Masing-masing lebih terbuka, maka titik temu pasti muncul,” katanya.
Karena komunikasi, resistensi yang muncul pun tertukar dengan kenyamanan. “Jika semula resistensi menguat, kini mereka (PKL) mengaku nyaman di area relokasi. Karena merasa mendapat legalitas tempat usaha, meski tetap berada pada frame area, bukan legalitas individu. “Mereka merasa aman dan nyaman, karena bebas dari razia atau penggusuran,” ujar Joni menirukan ucapan Fredi Subiarto, ketua Hipam. (one)
Social