Mojokerto-(satujurnal.com)
Proyek pembangunan Gedung SMKN Mojoanyar tahun anggaran 2012 di Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto disorot kalangan LSM setempat. Selain tak terpasangnya papan nama proyek, pekerjaan fisik ditengara tidak sesuai spesifikasi. Proyek Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto itu pun dinilai tidak transparan.
“Kami menduga terjadi KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dalam proyek pembangunan gedung SMKN Mojoanyar. Papan nama proyek yang menunjukkan transparansi penggunaan uang rakyat saja tidak dipampangkan,” kata Khusnul Ali Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Pemerhati Pelaku Korupsi Kolusi dan Nepotisme (MPPK2N) Kabupaten Mojokerto, Selasa (18/12/2012).
Kebebasan mendapatkan ataupun memperoleh informasi, ujar Khusnul Ali, terkesan dipersempit. "Banyak hal yang ditutup-tutupi terkait proyek ini. Bisa jadi sarat kolusi,” lontar Khusnul Ali.
Spesifikasi teknik pekerjaan (spek), lanjut Khusnul Ali, juga patut dipertanyakan. Menyusul ditemukannya retakan pada tembok gedung. “Selain retakan tembok gedung, patut diduga ada penyimpangan spesifikasi pada material yang digunakan. baik itu kayu ataupun penggunaan cat tembok,” ungkapnya.
Dikonfirmasi hal ini Kasiono, PPK (pejabat pembuat komitmen) tidak berada di tempat kerjanya. Beberapa staf Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mengaku tidak mengetahui keberadaan salah satu kepala bidang di dinas tersebut. (bir)
Proyek pembangunan Gedung SMKN Mojoanyar tahun anggaran 2012 di Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto disorot kalangan LSM setempat. Selain tak terpasangnya papan nama proyek, pekerjaan fisik ditengara tidak sesuai spesifikasi. Proyek Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto itu pun dinilai tidak transparan.
“Kami menduga terjadi KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dalam proyek pembangunan gedung SMKN Mojoanyar. Papan nama proyek yang menunjukkan transparansi penggunaan uang rakyat saja tidak dipampangkan,” kata Khusnul Ali Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Pemerhati Pelaku Korupsi Kolusi dan Nepotisme (MPPK2N) Kabupaten Mojokerto, Selasa (18/12/2012).
Kebebasan mendapatkan ataupun memperoleh informasi, ujar Khusnul Ali, terkesan dipersempit. "Banyak hal yang ditutup-tutupi terkait proyek ini. Bisa jadi sarat kolusi,” lontar Khusnul Ali.
Spesifikasi teknik pekerjaan (spek), lanjut Khusnul Ali, juga patut dipertanyakan. Menyusul ditemukannya retakan pada tembok gedung. “Selain retakan tembok gedung, patut diduga ada penyimpangan spesifikasi pada material yang digunakan. baik itu kayu ataupun penggunaan cat tembok,” ungkapnya.
Dikonfirmasi hal ini Kasiono, PPK (pejabat pembuat komitmen) tidak berada di tempat kerjanya. Beberapa staf Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mengaku tidak mengetahui keberadaan salah satu kepala bidang di dinas tersebut. (bir)
Social