- Dikecam, Dinilai Dipaksakan
Mojokerto-(satujurnal.com)
Satpol PP Kota Mojokerto kembali turun ke jalan menertibkan lapak dan rombong-rombong PKL yang menggunakan bahu jalan serta trotoar di inti kota dan kawasan padat lalu lintas, Rabu (26/12/2012).
Gebrakan pemangku ketertiban ini menyusul instruksi Walikota Mojokerto yang meminta semua zona merah PKL disetrilkan.
Kawasan yang menjadi sasaran Satpol PP yakni sepanjang jalan Benteng Pancasila (Benpas), jalan Joko Sambang, Alon-alon Kota, jalan Mojopahit utara ,jalan Achmad Dahlan dan jalan HOS Cokroaminoto.
Hasilnya, dua unit truk yang disiapkan untuk mengangkut barang sitaan milik PKL yang akan dijadikan barang bukti terisi penuh.
Hanya saja, meski terkesan sapu bersih, namun tindakan Satpol PP berujung kecaman elemen masyarakat, lantaran dinilai dipaksakan dan tebang pilih.
“Kesan dipaksakan sangat mewarnai penertiban PKL. Kami tengara, ini masih ada kaitannya dengan kemarahan Walikota saat peresmian relokasi PKL Alon-alon,” lontar ketua Pemuda Garuda Bersatu (PGB) Jatim, Mustofa.
Kecaman terhadap Satpol PP juga terkait solusi pasca penertiban. “Hanya ditertibkan, dirazia tapi tidak memberikan solusi. Ada apa ini,” cetus pria yang juga aktivis buruh tersebut.
Yang lebih disayangkan lagi, kata Mustofa,kesan tebang pilih masih kuat dalam razia yang dipimpin langsung Kasatpol PP dan sejumlah aparat TNI tersebut. “Di satu kawasan , ada PKL yang ditindak, tapi ada juga yang dibiarkan.,” ungkapnya.
Jika memang Satpol PP ingin menegakkan aturan daerah, lanjut dia, seharusnya dilakukan sejak awal. “Jangan karena faktor Walikota yang marah-marah akibat sodoran rombong kusam saat peresmian relokasi PKL Alon-alon di Benpas lalu melibas pedagang sektor informal ,”singgung Mustofa.
Kasatpol PP, B Djoni Julianto menampik tegas tudingan tebang pilih. “Tidak ada pengecualian, yang melanggar perda ya ditertibkan,” katanya.
Ia pun menepis tudingan jika razia yang digelar semata karena amarah Walikota. “Ini murni penegakan perda,” kilahnya. (one)
Social