 |
| Walikota Abdul Gani Suhartono saat meninjau lokasi banjir (doc) |
- Enggan Bentuk BPBD, Genjot Tagana
Mojokerto-(satuijurnal.com)
Berdalih tak efisien dalam hal kinerja, ,Pemkot Mojokerto pilih 'mbalelo' tak membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pemkot Mojokerto lebih menggenjot kerja awak Tagana (relawan tanggap bencana).
"Mewujudkan BPBD sebagai SKPD (satuan kerja perangkat daerah) bukan hal yang mudah. Karena menyangkut kriteria dan beban kerja. Kalau dipaksakan, tentu tidak layak," kata Kabag Organisasi dan Tata Laksana Pemkot Mojokerto, Bambang Sutrisno, Rabu (05/12/2012).
Alasan lain yang dikemukakan, letak geografis Kota Mojokerto tidak masuk kategori wilayah rawan bencana.
Secara tandas pula Bambang berkalkulasi soal untung rugi mengimplementasikan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. "Kalau dibentuk lantas kinerjanya minim ya tentunyaa akan rugi . Toh Tupoksi penanggulangan bencana ada di Bakesbangpolinmas," kilahnya.
Beberapa waktu lalu Sekdaprop Jatim, Rasiyo saat membuka Disaster Management Training di Batu menyesalkan pola pikir pejabat beberapa daerah di Jatim yang masih enggan membentuk BPBD. Padahal hal itu telah diatur oleh UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. “Bencana alam itu cukup luas. Tidak hanya gunung meletus, banjir dan tanah longsor saja, tapi juga ada bencana sosial,” katanya.
Soal lontaran Rasiyo, Bambang menyebut jika Pemkot telah membuat perda tentang peralihan seksi Penanggulangan Bencana Daerah dari Kesbanglinmas ke satpol PP. "Perdanya kan sudah didok dua bulan lalu. Bukan mbalelo, nanti tupoksinya saja dipertegas,'' tepisnya.
Dan lagi, menurut Bambang, pihaknya tengah menkaji penyatuan Tagana dengan seksi BPBD di satpol PP . "Tagana selama ini dibawah Dinas Sosial. Ini agak rancu. Mungkin nanti dijadikan satu dengan BPBD di satpol PP,'' katanya. (one)
Social