Mojokerto-(satujurnal.com)
Manuver sejumlah anggota DPRD Kota Mojokerto mengusung interpelasi menuai kecaman kalangan LSM. Dinilai goyangan interpelasi yang kini menguat tak lebih dari sekedar pencitraan sebagian politisi.
"Interpelasi yang digagas sejumlah politisi itu tak lebih dari pencitraan semata. Momen ini sengaja diambil mendekati Pilwali dan Pileg," lontar Ketua Pemuda Garuda Bersatu (PGB) Jawa Timur , Mustofa, Kamis (17/01/2013).
Materi yang diusung dalam interpelasi, ujar Mustofa, tidak jelas. "Yang diangkat bukan kebijakan strategis , tapi sangat kasuistik, seperti kasus jembatan auto care yang notabene tidak bersinggungan dengan hajat hidup masyarakat," sindirnya.
"Meski hak interpelasi itu hak yang melekat bagi Dewan, namun jangan asal digunakan saja. Karena hak itu diimbangi dengan kewajiban pengawasan. Berbeda kalau hak itu digunakan justru untuk menutupi kelemahan pengawasan," sindir Mustofa.
Suhu politik di gedung DPRD Kota Mojokerto terus memanas, menyusul rencana interpelasi yang digagas sejumlah anggota Dewan. Saling adu argumen di luar forum resmi Dewan pun kian kental mewarnai rencana penggunaan hak bertanya lembaga legislatif itu.
Kubu yang setuju interpelasi menilai Walikota Abdul Gani Suhartono mengendapkan persoalan-persoalan pembangunan yang krusial untuk dituntaskan. Padahal, persoalan itu tidak lepas dari kebijakan yang sudah menyita perhatian masyarakat terlalu lama.
Sementara kubu yang menolak menyebut goyangan interpelasi merupakan manuver politik yang dipaksakan. Karena dibesut menjelang Pilwali. Sikap para legislator daerah pro interpelasi itu bahkan disebut sebagai ketidakmampuan mereka sendiri dalam mengartikulasikan kewenangan pengawasan yang dimiliki.
Dari 25 anggota Dewan yang berada di tujuh fraksi, 13 anggota diantaranya sudah meneken usulan interpelasi. Tiga fraksi utuh, yakni Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dengan lima anggota, Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG) dan Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) masing-masing tiga anggota bulat berada di kubu interpelasi. Satu dari tiga awak Fraksi Peduli Hati Nurani dan Keadilan (F-PHNK), fraksi gabungan tiga anggota Dewan dari tiga partai berbeda ini memilih di gerbong pro interpelasi.(one)
Social