.JPG) |
| Syaifullah Yusuf saat di PP Tambakberas, Jombang, Rabu (23/01/2013) |
Jombang-(satujurnal.com)
Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf meminta bupati dan walikota tidak mempersulit pencairan anggaran bantuan untuk madrasah. Pasalnya, hasil konsultasi Gubernur Jatim dengan Mendagri menyatakan bantuan APBD untuk madrasah tetap diperbolehkan.
Hal ini dikatakan Saifullah yusuf , usai menghadiri Peringatan Maulid nabi Muhamad yang digelar Jamaah Rutin Waqiah dan Shalawatan (Jamrut Wasol) di masjid Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Rabu (23/01/2013) malam, menyikapi kabar SE Mendagri yang melarang bantuan untuk madrasah.
”Tidak ada persoalan dengan bantuan madrasah dari sumber APBD, bantuan itu diperbolehkan. Pak gubernur sudah mendapat jawaban dari Mendagri soal itu,”jelasnya menjawab pertanyaan wartawan.
Gus Ipul mengatakan , bahwa madrasah memiliki peran sangat besar terhadap pendidikan anak bangsa. Karena di madrasah banyak diajarkan karakter dan akhlaq yang membentuk kepribadian mulia. Dan jika benar SE Mendagri itu, menurutnya juga tidak cocok di jawa Timur yang memiliki ribuan madrasah.
” Pemprop setiap tahun menganggarkan bantuan untuk madrasah Rp 300 miliar lebih, dan itu tetap akan diberikan pada madrasah,’imbuh mantan ketua GP Ansor ini menambahkan.
Wakil gubernur jawa timur meminta bupati atau walikota tidak mempersulit pencairan dana bantuan madrasah yang bersumber dari APBD asalkan tidak dikorupsi.”Bisa dicairkan, asalkan tidak dikorupsi saja,”pungkasnya.
Gus ipul mengatakan jawaban atas SE Mendagri yang diterima Gubernur juga akan disampaikan kepada bupati dan walikota.
Seperti diketahui, menyikapi kabar adanya SE Mendagri yang melarang bantuan untuk sekolah madrasah, Bupati Suyanto memerintahkan agar dana bantuan yang telah dialokasikan pada ABPD 2013 sementara ditahan pencairannya. ’’Pokoknya kita ikuti apa kata atasan. Sambil menunggu kejelasan SE itu, bantuan madrasah saya minta tidak dicairkan dulu, minimal hingga tiga bulan kedepan,’’ kata Suyanto usai pelantikan Panwascam beberapa waktu lalu.
Atas kebijakan itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuraimi menolak keras kebijakan yang dinilai merugikan madrasah. Masud meminta bupati tidak menghentikan bantuan untuk sekolah madrasah yang anggarannya telah dialokasikan dalam APBD 2013. Alokasi bantuan untuk madrasah di kota santri ini yang mencapai Rp 5 miliar lebih.
“Kita minta kebijakan bupati yang akan menghentikan atau menunda pencairan dana untuk sekolah madrasah ini tidak dilakukan. Madrasah di Jombang ini jumlahnya ratusan dan butuh bantuan dari APBD,’ujar anggota Dewan asal PKB tersebut. (rg)
Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf meminta bupati dan walikota tidak mempersulit pencairan anggaran bantuan untuk madrasah. Pasalnya, hasil konsultasi Gubernur Jatim dengan Mendagri menyatakan bantuan APBD untuk madrasah tetap diperbolehkan.
Hal ini dikatakan Saifullah yusuf , usai menghadiri Peringatan Maulid nabi Muhamad yang digelar Jamaah Rutin Waqiah dan Shalawatan (Jamrut Wasol) di masjid Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Rabu (23/01/2013) malam, menyikapi kabar SE Mendagri yang melarang bantuan untuk madrasah.
”Tidak ada persoalan dengan bantuan madrasah dari sumber APBD, bantuan itu diperbolehkan. Pak gubernur sudah mendapat jawaban dari Mendagri soal itu,”jelasnya menjawab pertanyaan wartawan.
Gus Ipul mengatakan , bahwa madrasah memiliki peran sangat besar terhadap pendidikan anak bangsa. Karena di madrasah banyak diajarkan karakter dan akhlaq yang membentuk kepribadian mulia. Dan jika benar SE Mendagri itu, menurutnya juga tidak cocok di jawa Timur yang memiliki ribuan madrasah.
” Pemprop setiap tahun menganggarkan bantuan untuk madrasah Rp 300 miliar lebih, dan itu tetap akan diberikan pada madrasah,’imbuh mantan ketua GP Ansor ini menambahkan.
Wakil gubernur jawa timur meminta bupati atau walikota tidak mempersulit pencairan dana bantuan madrasah yang bersumber dari APBD asalkan tidak dikorupsi.”Bisa dicairkan, asalkan tidak dikorupsi saja,”pungkasnya.
Gus ipul mengatakan jawaban atas SE Mendagri yang diterima Gubernur juga akan disampaikan kepada bupati dan walikota.
Seperti diketahui, menyikapi kabar adanya SE Mendagri yang melarang bantuan untuk sekolah madrasah, Bupati Suyanto memerintahkan agar dana bantuan yang telah dialokasikan pada ABPD 2013 sementara ditahan pencairannya. ’’Pokoknya kita ikuti apa kata atasan. Sambil menunggu kejelasan SE itu, bantuan madrasah saya minta tidak dicairkan dulu, minimal hingga tiga bulan kedepan,’’ kata Suyanto usai pelantikan Panwascam beberapa waktu lalu.
Atas kebijakan itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas’ud Zuraimi menolak keras kebijakan yang dinilai merugikan madrasah. Masud meminta bupati tidak menghentikan bantuan untuk sekolah madrasah yang anggarannya telah dialokasikan dalam APBD 2013. Alokasi bantuan untuk madrasah di kota santri ini yang mencapai Rp 5 miliar lebih.
“Kita minta kebijakan bupati yang akan menghentikan atau menunda pencairan dana untuk sekolah madrasah ini tidak dilakukan. Madrasah di Jombang ini jumlahnya ratusan dan butuh bantuan dari APBD,’ujar anggota Dewan asal PKB tersebut. (rg)
Social