 |
| foto ilustrasi (doc:istimewa) |
Mojokerto-(satujurnal.com)
Fenomena maraknya perempuan pemandu lagu di rumah karaoke atau akrab disebut purel yang masih berstatus pelajar di wilayah Kota Mojokerto tak pelak memicu reaksi keras kalangan Dewan setempat. Selain dinilai mencoreng dunia pendidikan, stake holder pendidikan harus turun tangan.
“Harus ada formula yang tepat agar persoalan purel pelajar segera teratasi,” kata anggota Komisi III (kesra) DPRD Kota Mojokerto, Abdullah Fanani, Senin (25/03/2013).
Semua pihak, ujar Fanani, sebaiknya duduk bersama untuk mengurai benang kusut persoalan purel abu-abu yang berimbas pada citra daerah. “Tanggungjawab penanganan purel abu-abu tidak saja dari kalangan pendidikan, tapi pengusaha rumah karaoke juga selektif terhadap pelanggannya, agar tidak sembarangan menggunakan jasa purel pelajar,” tandas dia.
Jika tidak segera disikapi, lanjut politisi PKB tersebut, akan merusak moral pelajar. “Untuk minimalisir terhadap kasus purel pelajar, dapat dilakukan oleh Satpol PP dengan melakukan penertiban pelajar di tempat-tempat karaoke secara intensif. Tentunya harus berdasar pada payung hukum yang jelas,” sergahnya.
Menurutnya, maraknya tempat hiburan malam seperti karaoke yang menjamur di Kota Mojokerto perlu diimbangi dengan suatu aturan yang mengikat. Sehingga ada koridor-koridor yang harus dipenuhi oleh pengusaha agar tidak kebablasan, seperti memperkejakan pemandu lagu dibawah umur atau pelajar.
Ia pun mendesak Pemkot memberlakukan batasan waktu operasional bagi karaoke dan hiburan malam di Kota Mojokerto. “Bila mana perlu setiap hari jumat kegiatan operasional karaoke diliburkan,” Ujar Fanani.
Kepala Dinas P dan K Kota Mojkoerto, Budwi Sunu menilai, soal purel pelajar sejatinya menjadi kewenangan lembaga pendidikan masing-masing. Karena perspektif purel berbeda tiap individu. "Ya disini peran orang tua dibutuhkan sebagai langkah kewaspadaan. Karena kehidupan siswa 60 persen berada di rumah." terangnya.
Soal himbauan, Budwi mengatakan, pihaknya sudah berulang-ulang kali
kurang-kurang mengimbau pelajar putri untuk tidak menjadi purel. Selain kesan yang miring atas profesi ini, tugas sebagai pelajar jauh lebih penting belajar. “Dari lini sekolah pun sebenarnya sudah tidak kurang-kurang menghibau siswanya menjahui profesi purel pelajar. Tapi sekali lagi, waktu terbanyak ada di rumah dan lingkungan di luar sekolah," ujarnya. (one)
Fenomena maraknya perempuan pemandu lagu di rumah karaoke atau akrab disebut purel yang masih berstatus pelajar di wilayah Kota Mojokerto tak pelak memicu reaksi keras kalangan Dewan setempat. Selain dinilai mencoreng dunia pendidikan, stake holder pendidikan harus turun tangan.
“Harus ada formula yang tepat agar persoalan purel pelajar segera teratasi,” kata anggota Komisi III (kesra) DPRD Kota Mojokerto, Abdullah Fanani, Senin (25/03/2013).
Semua pihak, ujar Fanani, sebaiknya duduk bersama untuk mengurai benang kusut persoalan purel abu-abu yang berimbas pada citra daerah. “Tanggungjawab penanganan purel abu-abu tidak saja dari kalangan pendidikan, tapi pengusaha rumah karaoke juga selektif terhadap pelanggannya, agar tidak sembarangan menggunakan jasa purel pelajar,” tandas dia.
Jika tidak segera disikapi, lanjut politisi PKB tersebut, akan merusak moral pelajar. “Untuk minimalisir terhadap kasus purel pelajar, dapat dilakukan oleh Satpol PP dengan melakukan penertiban pelajar di tempat-tempat karaoke secara intensif. Tentunya harus berdasar pada payung hukum yang jelas,” sergahnya.
Menurutnya, maraknya tempat hiburan malam seperti karaoke yang menjamur di Kota Mojokerto perlu diimbangi dengan suatu aturan yang mengikat. Sehingga ada koridor-koridor yang harus dipenuhi oleh pengusaha agar tidak kebablasan, seperti memperkejakan pemandu lagu dibawah umur atau pelajar.
Ia pun mendesak Pemkot memberlakukan batasan waktu operasional bagi karaoke dan hiburan malam di Kota Mojokerto. “Bila mana perlu setiap hari jumat kegiatan operasional karaoke diliburkan,” Ujar Fanani.
Kepala Dinas P dan K Kota Mojkoerto, Budwi Sunu menilai, soal purel pelajar sejatinya menjadi kewenangan lembaga pendidikan masing-masing. Karena perspektif purel berbeda tiap individu. "Ya disini peran orang tua dibutuhkan sebagai langkah kewaspadaan. Karena kehidupan siswa 60 persen berada di rumah." terangnya.
Soal himbauan, Budwi mengatakan, pihaknya sudah berulang-ulang kali
kurang-kurang mengimbau pelajar putri untuk tidak menjadi purel. Selain kesan yang miring atas profesi ini, tugas sebagai pelajar jauh lebih penting belajar. “Dari lini sekolah pun sebenarnya sudah tidak kurang-kurang menghibau siswanya menjahui profesi purel pelajar. Tapi sekali lagi, waktu terbanyak ada di rumah dan lingkungan di luar sekolah," ujarnya. (one)
Social