Mojokerto-(satujurnal.com)
PDAM
(perusahaan daerah air minum) Maja Tirta Kota Mojokerto yang kian kronis menjadi
salah satu ‘amunisi’ kalangan Dewan untuk mengkritisi kinerja Abdul Gani
Soehartono di ujung jabatannya mengendalikan Pemkot Mojokerto sepuluh tahun
terakhir.
Amunisi
yang akan dibeber dalam tanggapan dan rekomendasi atas Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Mojokerto atas APBD 2012 dicetuskan Ketua
Fraksi Partai Amanah Nasional (PAN) DPRD Kota Mojokerto, Syaiful Arsyad, Rabu
(27/03/2013).
Anggota
dewan dua periode ini menyebut beberapa catatan minor soal salah satu aset
daerah yang terkesan ‘dianaktirikan’ itu. “Terjepitnya posisi PDAM menunjukkan buruknya
kualitas birokrasi duet Abdul Gani Soehartono – Mas’ud Yunus,” cetus Ipung,
sapaan Syaiful Arsyad.
Pembinaan
dan penataan personil, kata dia, sangat tidak optimal. “Penataan personil buruk
itu bisa terlihat saat walikota membiarkan nasib PDAM Maja Tirta yang sedang
berada di ujung kebangkrutan. Tapi kenapa kondisi itu dibiarkan saja,”
lontarnya.
Idealnya,
lanjut Ipung, ketika melihat kondisi badan usaha milik daerah (BUMD) itu, walikota segera mengambil langkah tegas.
’’Mestinya, setelah menemukan persoalan, walikota harus meneliti duku. Lalu
persiapakan personil yang akan turun. Baru bisa menyelesaikannya,’’ ujar Ipung.
Imbasnya
tak cuma terasa dalam penganggaran di APBD saja. Namun juga berdampak pada
kualitas pelayanan. Masyarakat yang seharusnya mampu menikmati pelayanan air
bersih dan segar, nyatanya hanya setengah-setengah. Air yang mengalir ke
perkampungan seringkali macet.
Biang
merosotnya kinerja perusahaan yang berdiri berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun
1992, dengan kapasitas terpasang untuk 15.000 pelanggan namun hanya mampu
menjaring tak lebih dari 5.000 pelanggan itu karena buruknya manajemen.
“Jangankan
untung, impas saja sekali pun tak pernah terjadi dalam sejarah PDAM,” lontar
dia.
Persoalan
kronis PDAM Maja Tirta sebenarnya juga tercetus dalam tanggapan Dewan atas LKPj
Walikota 2011. Dalam catatan temuan Pansus LKPj saat itu, disebutkan jika PDAM
selalu merugi, jumlah pelanggan masih stagnan, meski sudah beberapa kali memperoleh guliran dana, baik
melalui APBD maupun DAK. Manajemen
dinilai kurang maksimal. Buruknya kesejahteraan 45 karyawan berstatus non PNS berimbas pada buruknya
kinerja. Dalam rekomendasinya, Dewan menghendaki agar PDAM hendaknya melakukan sinkronisasi
dengan SKPD terkait untuk menjaring
pelanggan baru. Selain itu PDAM harus
segera menata kembali sistem kelembagaan internal serta lebih meningkatkan
kesejahteraan karyawan. (one)
Social