Jombang-(satujurnal.com)
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa menggunakan hak pilih dalam pemilu maupun pilkada cukup dengan menunjukkan KTP maupun KK belum tentu diterapkan dalam Pilbup Jombang 5 Juni nanti. KPU setempat mengaku akan kesulitan bila hal itu benar-benar harus diterapkan.
’’Ini terkait dengan persiapan logistik. Kalau semua menggunakan itu, lalu logistiknya bagaimana?’’ tanya Machwal Huda, ketua KPU Jombang, Selasa (26/03/2013).
Makanya untuk penerapan putusan MK tersebut pihaknya mengaku belum dapat memastikan. ’’Kita akan konsultasi dulu dengan KPU provinsi terkait hal itu,’’ jelasnya .
Makanya sekarang, dia belum mau mensosialisasikan putusan KPU tersebut. Sebab jika semua masyarakat memilih memakai cara itu, maka KPU yang akan kelabakan. Pengadaan logistik akan sulit diprediksi. Serta bisa memicu kekurangan logistik pada saat pelaksanaan.
Itulah sebabnya, KPU masih berkeinginan untuk fokus melaksanakan semua tahapan pemutakhiran daftar pemilih sesuai jadwal yang ada. Usai dilakukan pencocokan dan penelitian atas data potensi pemilih pemilu (DP4), kini hasilnya sudah diumumkan di masyarakat sebagai data pemilih sementara.
Pengumuman dilakukan hingga 28 Maret ini. jika ada data calon pemilih yang belum masuk, maka akan ditambahkan pada data tersebut.
’’Semua proses itu sekarang ini masih berlangsung di PPS (panitia pemilihan tingkat desa),’’ kata Machwal.
Setelah itu, nantinya akan dilanjutkan dengan penetapan jumlah calon pemilih ditingkat kecamatan dan diteruskan sampai ditingkat kabupaten. Hingga akhirnya menjadi daftar pemilih tetap (DPT).
’’Penetapan jumlah pemilih di tingkat PPK (kecmatan) dan kabupaten nanti akan melibatkan tim kampanye pasangan calon dan panwas agar lebih transparan,’’ tegasnya.
Dari jumlah DPT nantinya KPU akan memesan logistik termasuk jumlah kartu suara yang akan dipakai dalam Pilbup. Sehingga tingkat akurasi jumlah logistik yang dipesan lebih bisa dijamin. (rg)
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa menggunakan hak pilih dalam pemilu maupun pilkada cukup dengan menunjukkan KTP maupun KK belum tentu diterapkan dalam Pilbup Jombang 5 Juni nanti. KPU setempat mengaku akan kesulitan bila hal itu benar-benar harus diterapkan.
’’Ini terkait dengan persiapan logistik. Kalau semua menggunakan itu, lalu logistiknya bagaimana?’’ tanya Machwal Huda, ketua KPU Jombang, Selasa (26/03/2013).
Makanya untuk penerapan putusan MK tersebut pihaknya mengaku belum dapat memastikan. ’’Kita akan konsultasi dulu dengan KPU provinsi terkait hal itu,’’ jelasnya .
Makanya sekarang, dia belum mau mensosialisasikan putusan KPU tersebut. Sebab jika semua masyarakat memilih memakai cara itu, maka KPU yang akan kelabakan. Pengadaan logistik akan sulit diprediksi. Serta bisa memicu kekurangan logistik pada saat pelaksanaan.
Itulah sebabnya, KPU masih berkeinginan untuk fokus melaksanakan semua tahapan pemutakhiran daftar pemilih sesuai jadwal yang ada. Usai dilakukan pencocokan dan penelitian atas data potensi pemilih pemilu (DP4), kini hasilnya sudah diumumkan di masyarakat sebagai data pemilih sementara.
Pengumuman dilakukan hingga 28 Maret ini. jika ada data calon pemilih yang belum masuk, maka akan ditambahkan pada data tersebut.
’’Semua proses itu sekarang ini masih berlangsung di PPS (panitia pemilihan tingkat desa),’’ kata Machwal.
Setelah itu, nantinya akan dilanjutkan dengan penetapan jumlah calon pemilih ditingkat kecamatan dan diteruskan sampai ditingkat kabupaten. Hingga akhirnya menjadi daftar pemilih tetap (DPT).
’’Penetapan jumlah pemilih di tingkat PPK (kecmatan) dan kabupaten nanti akan melibatkan tim kampanye pasangan calon dan panwas agar lebih transparan,’’ tegasnya.
Dari jumlah DPT nantinya KPU akan memesan logistik termasuk jumlah kartu suara yang akan dipakai dalam Pilbup. Sehingga tingkat akurasi jumlah logistik yang dipesan lebih bisa dijamin. (rg)
Social