Mojokerto-(satujurnal.com)Ajakan tolak penggusuran pedagang kaki lima (PKL) dari dua bakal calon walikota Mojokerto mewarnai deklarasi pengurus persatuan pedagang kaki lima eks Alon-Alon Kota Mojokerto yang dihelat di gedung GOR dan Seni Gajahmada, Jl Gajahmada, Kota Mojokerto, Sabtu (13/04/2013).
Ketua DPRD Kota Mojokerto, Mulyadi, yang berkesempatan memberi kata sambutan deklarasi pengurus PP Benpas (persatuan pedagang Benteng Pancasila) pengganti Hipam (himpunan pedagang Alon-alon) menyemangati PKL agar menolak setiap bentuk penggusuran. “Kami (Dewan) akan terus melakukan pengawalan-pengawalan agar PKL tidak digusur. Karena sudah menjadi kewajiban Pemkot untuk memfasilitasi PKL, bukan menggusur. Karena menggusur PKL sama saja dengan menggusur orang beribadah,” lontar politisi PAN yang santer disebut sebagai bakal calon walikota Mojokerto pada Pilwali Agustus mendatang tersebut
Langkah Pemkot mengobrak sejumlah titik PKL dinilai Mulyadi sebagai bentuk ketidakpahaman aparat pemerintah terhadap implementasi Perpres 125/2012. “Perpres ini mengamanatkan penataan PKL, bukan penggusuran. Jadi PKL yang sekarang belum terelokasi, jalan terus. Tolak penggusuran,” cetusnya.
Mantan aktivis perburuhan ini pun menyebut jika masih banyak kekurangan dan kelemahan yang disandang Pemkot untuk penataan PKL. “Di tingkat pendataan dan koordinasi yang dilakukan Pemkot masih terdapat kelemahan-kelemahan. Terbukti, tidak saja penataan eks PKL Alon-alon yang jadi masalah, ternyata ada juga pengaduan soal 8 orang PKL yang sudah lima tahun terakhir berniaga di Benpas tak terakomodir di dua titik relokasi,” ungkap dia.
Ia pun menandaskan agar PKL bisa berperan sebagai subyek. “PKL jangan hanya jadi obyek, tapi harus jadi subyek. Artinya, PKL dilibatkan disetiap kebijakan Pemkot yang menyangkut hajat hidup mereka. Kalau dijadikan obyek, saat penilaian lomba Adipura berlangsung, mereka ramai-ramai diobrak. Apa artinya Adipura kalau kita tidak bisa makan,” cetusnya.
Tak kalah sengit, Achmad Rusyad Manfaluti, anggota Komisi II (perekonomian dan pembangunan) DPRD Kota Mojokerto yang didapuk memberi sambutan setelah Mulyadi menyebut, penolakan penggusuran merupakan harga mati. “Pemberdayaan Yes, Penggusuran No,” ucap Falut, sapaan akrab politisi PKB tersebut menirukan jargon PKL yang juga terpampang di backdrop deklarasi.
Kandidat kuat bakal calon walikota dari PKB ini pun mendeskripsikan jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia di Kota Mojokerto. “Jumlah pengangguran tak kentara sekitar sembilan ribu dari total jumlah penduduk. Mereka inilah yang harus diberdayakan. Jika mereka memilih ladang PKL, ya harus diberi kesempatan, bukan disempitkan ruang geraknya,” lontar Falut.
Tak beda dengan Mulyadi, Falut pun tampak tak mampu menyembunyikan kekecewaannya terhadap kinerja Pemkot dalam menata PKL. “Penataan PKL jangan jadi slogan saja. Langkah kongkrit untuk pemberdayaan PKL harus jelas dan terukur,” katanya.
Yang agak mengejutkan, politisi yang terkenal santun ini menukasi sambutannya dengan yel-yel penyemangat PKL diulang hingga tiga kali. “Hidup PKL !,” pungkas Falut.
Sebelumnya, Kabag Kesra Pemkot Mojokerto, Amin Wachid yang membacakan sambutan Walikota Abdul Gani Suhartono menyebut, Pemkot menyatakan dukungannya terhadap terbentuknya PP Benpas. “Saya harap PKL Benpas terus bertahan. Aktivitas paguyuban dalam pemberdayaan PKL merupakan wujud peran serta dalam pembangunan Kota Mojokerto,” kutip Amin.
Relokasi dua titik PKL, eks Alon-alon dan Joko Sambang (JS) tanpa gejolak tidak lepas dari peran serta paguyuban. “Pemerintah tetap akan mengakomodir semua elemen sepanjang sejalan dengan visi dan misi Kota Mojokerto,” tukas Amin.
Sementara itu, Ketua PP Benpas, Yasin mengatakan, kepengurusan baru menggantikan kepengurusan Hipam di bawah Fredi terbentuk setelah pemilihan langsung ketua PP Benpas di area relokasi, 18 Maret 2013 lalu. Ia meraup 92 suara dari 188 suara PKL, unggul 13 suara dari Fredi. “Sebenarnya total PKL eks Alon-alon sebanyk 256. Tapi ada yang tidak datang saat pemilihan karena sedang tidak berdagang. Dari 188 suara, 17 suara tidak sah,” ungkap Yasin.
Yasin yang bakal mengendalikan sejawatnya sesama PKL eks Alon-alon kurun 2013 -2016 mengusung target menata ulang 53 PKL yang kini kebagian lahan sempit berukuran 1,3 meter x 3 meter hingga bisa menempati lahan standar berukuran 2 meter x 3 meter. “Penataan ulang sudah kami sampaikan ke Dewan,” ujar laki-laki berusia sekitar enam puluh tahun itu.
Sementara soal kehadiran dua bakal calon kepala daerah itu, Yasin menyebut kehadiran keduanya dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD dan anggota Komisi,” elaknya. (one)
Social