 |
| foto ilustrasi (doc.istimewa) |
Jombang-(satujurnal.com)
Aksi menolak Rancangan Undang-undang tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) mulai muncul di Kota Santri, Jombang. Usai salat Jumat, puluhan aktivis Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar aksi menolak RUU tersebut di depan DPRD Jombang.
’’Kita menuntut agar pembahasan RUU Ormas dihentikan,’’ ucap Minhaj, korlap aksi disambung teriakan Allahu Akbar oleh pendemo lainnya diselingi dengan pekik tegakkan khilafah berulang-ulang.
RUU Ormas harus ditolak, karena menurutnya mengancam keberadaan Ormas. ’’RUU ormas akan kembalikan rezim represif ala orde baru,’’ tandasnya.
Karena, lanjutnya, semua aktivitas berkumpul dan menyuarakan pendapat yang digelar Ormas nantinya harus dilaporkan pemerintah. ’’Jadi pengajian pun nanti harus lapor. Padahal amar makruf nahi munkar adalah tugas kita semua yang harus senantiasa dilaksanakan,’’ tandasnya.
RUU tersebut memang meletakkan semua bentuk kegiatan berserikat dan berkumpul dibawah kontrol pemerintah melalui Kesbangpol Kemendagri. Ini karena definisi ormas disitu sangat umum. Yakni didirikan oleh masyarakat secara sukarela yang berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Itu berarti azaz semua Ormas harus tunggal yakni Pancasila. ’’Kita menolak pemaksaan azaz tunggal,’’ tegasnya.
RUU Ormas juga memuat pasal serangkaian larangan yang multitafsir. Misalnya melarang menerima sumbangan dari pihak yang tidak jelas identitasnya. Padahal dalam organisasi banyak penyumbang yang memberi secara ikhlas tanpa mau menuliskan identitasnya.
Selain para pemuda, aksi itu juga diikuti para ibu bahkan dengan membawa serta anak-anak balitanya. Seraya berorasi dan membagi selebaran, para pendemo juga mengusung sejumlah poster tuntutan. Diantaranya berbunyi ‘RUU Ormas=RUU diskriminatif’ dan ‘tolak RUU Ormas, tolak pemaksaan azaz tunggal’.
’’Yang jelas, RUU Ormas ini membungkam sikap kritis masyarakat jika disahkan. Makanya kita tolak,’’ pungkas Minhaj. (rg)
Aksi menolak Rancangan Undang-undang tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) mulai muncul di Kota Santri, Jombang. Usai salat Jumat, puluhan aktivis Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar aksi menolak RUU tersebut di depan DPRD Jombang.
’’Kita menuntut agar pembahasan RUU Ormas dihentikan,’’ ucap Minhaj, korlap aksi disambung teriakan Allahu Akbar oleh pendemo lainnya diselingi dengan pekik tegakkan khilafah berulang-ulang.
RUU Ormas harus ditolak, karena menurutnya mengancam keberadaan Ormas. ’’RUU ormas akan kembalikan rezim represif ala orde baru,’’ tandasnya.
Karena, lanjutnya, semua aktivitas berkumpul dan menyuarakan pendapat yang digelar Ormas nantinya harus dilaporkan pemerintah. ’’Jadi pengajian pun nanti harus lapor. Padahal amar makruf nahi munkar adalah tugas kita semua yang harus senantiasa dilaksanakan,’’ tandasnya.
RUU tersebut memang meletakkan semua bentuk kegiatan berserikat dan berkumpul dibawah kontrol pemerintah melalui Kesbangpol Kemendagri. Ini karena definisi ormas disitu sangat umum. Yakni didirikan oleh masyarakat secara sukarela yang berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Itu berarti azaz semua Ormas harus tunggal yakni Pancasila. ’’Kita menolak pemaksaan azaz tunggal,’’ tegasnya.
RUU Ormas juga memuat pasal serangkaian larangan yang multitafsir. Misalnya melarang menerima sumbangan dari pihak yang tidak jelas identitasnya. Padahal dalam organisasi banyak penyumbang yang memberi secara ikhlas tanpa mau menuliskan identitasnya.
Selain para pemuda, aksi itu juga diikuti para ibu bahkan dengan membawa serta anak-anak balitanya. Seraya berorasi dan membagi selebaran, para pendemo juga mengusung sejumlah poster tuntutan. Diantaranya berbunyi ‘RUU Ormas=RUU diskriminatif’ dan ‘tolak RUU Ormas, tolak pemaksaan azaz tunggal’.
’’Yang jelas, RUU Ormas ini membungkam sikap kritis masyarakat jika disahkan. Makanya kita tolak,’’ pungkas Minhaj. (rg)
Social