Mojokerto-(satujurnal.com)
Ribuan buruh Mojokerto kembali menggelar demo di depan gedung DPRD Kabupaten Mojokerto, Selasa (02/04/2013). Buruh yang berasal dari kawasan Ngoro Industrial Park (NIP) ini menuntut penuntasan kasus perselisihan hubungan industrial (PHI) di beberapa perusahaan, diantaranya kasus di PT Dwi Prima Sentosa dan PT Cort Indonesia serta PT MBM Kota Mojokerto.
Secara bergantian, massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini berorasi menuntut penuntasakan kasus PHI dan pemenuhan aturan-aturan normatif ketenagakerjaan yang sampai saat ini masih banyak dilanggar perusahaan.
Ratusan aparat kepolisian, dibawah komando Kapolres Mojokerto Kota, Iwan Setiawan mengawal buruh yang melakukan konvoi dari kawasan NIP hingga perkantoran DPRD Kabupaten Mojokerto.
Dengan membawa truk dan ratusan kendaraan roda dua, buruh dari Pabrik Dwi Prima Sentosa (DPS) , PT Cort Indonesia serta PT MBM Kota Mojokerto tiba di gedung Dewan sekitar pukul 13.00 WIB.
“Kami sengaja ke DPRD Kabupaten Mojokerto untuk menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan, diantaranya menyangkut sistem kontrak kerja, THR, cuti, PHK, juga intimidasi yang dialami rekan kami,” lontar Sekretaris FSPMI Jatim, Eka Herawati.
Kasus yang terjadi di tiga perusahaan, DPS, Cort dan MBM, lanjut Eka, harus menjadi perhatian serius Bupati MKP (Mustofa Kamal Pasha) serta seluruh anggota Dewan. “Kami berharap Bupati MKP dan Dewan bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tiga pabrik ini,” cetusnya.
Mereka akhirnya diterima para wakil rakyat setelah berorasi lebih dari satu jam. Sebanyak 17 orang perwakilan buruh berdialog dengan anggota Komisi D, Agus Basuki dan Zainul Arifin dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mojokerto, Agus M Anas di gedung Graha Whichesa.
Sementara sejawat mereka berdialog, ribuan buruh yang masih berada di depan gedung Dewan dijaga ketat ratusan aparat kepolisian setempat. (wie)
Ribuan buruh Mojokerto kembali menggelar demo di depan gedung DPRD Kabupaten Mojokerto, Selasa (02/04/2013). Buruh yang berasal dari kawasan Ngoro Industrial Park (NIP) ini menuntut penuntasan kasus perselisihan hubungan industrial (PHI) di beberapa perusahaan, diantaranya kasus di PT Dwi Prima Sentosa dan PT Cort Indonesia serta PT MBM Kota Mojokerto.
Secara bergantian, massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini berorasi menuntut penuntasakan kasus PHI dan pemenuhan aturan-aturan normatif ketenagakerjaan yang sampai saat ini masih banyak dilanggar perusahaan.
Ratusan aparat kepolisian, dibawah komando Kapolres Mojokerto Kota, Iwan Setiawan mengawal buruh yang melakukan konvoi dari kawasan NIP hingga perkantoran DPRD Kabupaten Mojokerto.
Dengan membawa truk dan ratusan kendaraan roda dua, buruh dari Pabrik Dwi Prima Sentosa (DPS) , PT Cort Indonesia serta PT MBM Kota Mojokerto tiba di gedung Dewan sekitar pukul 13.00 WIB.
“Kami sengaja ke DPRD Kabupaten Mojokerto untuk menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan, diantaranya menyangkut sistem kontrak kerja, THR, cuti, PHK, juga intimidasi yang dialami rekan kami,” lontar Sekretaris FSPMI Jatim, Eka Herawati.
Kasus yang terjadi di tiga perusahaan, DPS, Cort dan MBM, lanjut Eka, harus menjadi perhatian serius Bupati MKP (Mustofa Kamal Pasha) serta seluruh anggota Dewan. “Kami berharap Bupati MKP dan Dewan bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tiga pabrik ini,” cetusnya.
Mereka akhirnya diterima para wakil rakyat setelah berorasi lebih dari satu jam. Sebanyak 17 orang perwakilan buruh berdialog dengan anggota Komisi D, Agus Basuki dan Zainul Arifin dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mojokerto, Agus M Anas di gedung Graha Whichesa.
Sementara sejawat mereka berdialog, ribuan buruh yang masih berada di depan gedung Dewan dijaga ketat ratusan aparat kepolisian setempat. (wie)
Social