Mojokerto-(satujurnal.com)
Lebih dari seribu perangkat desa wilayah Kabupaten Mojokerto yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menggelar demo besar-besaran di depan kantor DPRD setempat, Kamis (25/04/2013).
Mereka menuntut kenaikan BTPT (bantuan tunjangan pengehasilan tetap) perangkat desa sebesar UMK, tunjangan kesehatan dan tunjangan perangkat yang sudah purna tugas.
Dalam aksi yang dijaga ratusan aparat kepolisian dari unit Dalmas itu, mereka mengusung berbagai alat peraga demo seraya berorasi secara bergantian. Bahkan aksi bakar menyan pun mewarnai demo yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut.
"Kami menuntut tunjangan Sesuai Surat Edaran Mendagri dan anjuran Gubernur Jatim bahwa terhitung mulai tahun 2005 untuk BTPT sesuai UMK di tiap-tiap daerah Kabupaten..
Tapi sejak tahun 2005 sampai sekarang besaran BTPT tetap Rp 600 ribu," cetus Ketua PPDI Kabuipaten Mojokerto, Gatot Suyatno.
Jika pun Pemkab tak bisa memenuhi tunjangan sebesar UMK atau menjadi Rp 1,7 juta, PPDI menuntut setdaknya ada kenaikan antara Rp 50.000 sampai dengan Rp 200.000 sesuai data wilayah kerja perangkat desa. "Ini didasarkan pada kenaikkan APBD Kabupaten Mojokerto thn 2012 yg mencapai Rp 1,2 Trilyun," papar Gatot.
Selain itu, lanjut Gatot, Pemkab juga harus memberikan jaminan kesehatan ke perangkat desa. "Menjadi hal yang kontradiksi jika dilihat dari wujud perhatian Pemkab ke perangkat. Tidak semua perangkat desa mampu secara ekonomi, tapi tidak berhak untuk mendapatkan jamkesmas,","cetusnya.
Demo dipungkasi setelah mereka diterima Wakil Bupati Choirunnisa di ruang sidang DPRD. Meski dialog berlangsung alot namun akhirnya Wakil Bupati akhirnya menyetujui kenaikan honorer menjadi Rp 800 ribu per bulan. Namun untuk dua tuntutan lainnya, Pemkab belum menyikapi. (one)
Lebih dari seribu perangkat desa wilayah Kabupaten Mojokerto yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menggelar demo besar-besaran di depan kantor DPRD setempat, Kamis (25/04/2013).
Mereka menuntut kenaikan BTPT (bantuan tunjangan pengehasilan tetap) perangkat desa sebesar UMK, tunjangan kesehatan dan tunjangan perangkat yang sudah purna tugas.
Dalam aksi yang dijaga ratusan aparat kepolisian dari unit Dalmas itu, mereka mengusung berbagai alat peraga demo seraya berorasi secara bergantian. Bahkan aksi bakar menyan pun mewarnai demo yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut.
"Kami menuntut tunjangan Sesuai Surat Edaran Mendagri dan anjuran Gubernur Jatim bahwa terhitung mulai tahun 2005 untuk BTPT sesuai UMK di tiap-tiap daerah Kabupaten..
Tapi sejak tahun 2005 sampai sekarang besaran BTPT tetap Rp 600 ribu," cetus Ketua PPDI Kabuipaten Mojokerto, Gatot Suyatno.
Jika pun Pemkab tak bisa memenuhi tunjangan sebesar UMK atau menjadi Rp 1,7 juta, PPDI menuntut setdaknya ada kenaikan antara Rp 50.000 sampai dengan Rp 200.000 sesuai data wilayah kerja perangkat desa. "Ini didasarkan pada kenaikkan APBD Kabupaten Mojokerto thn 2012 yg mencapai Rp 1,2 Trilyun," papar Gatot.
Selain itu, lanjut Gatot, Pemkab juga harus memberikan jaminan kesehatan ke perangkat desa. "Menjadi hal yang kontradiksi jika dilihat dari wujud perhatian Pemkab ke perangkat. Tidak semua perangkat desa mampu secara ekonomi, tapi tidak berhak untuk mendapatkan jamkesmas,","cetusnya.
Demo dipungkasi setelah mereka diterima Wakil Bupati Choirunnisa di ruang sidang DPRD. Meski dialog berlangsung alot namun akhirnya Wakil Bupati akhirnya menyetujui kenaikan honorer menjadi Rp 800 ribu per bulan. Namun untuk dua tuntutan lainnya, Pemkab belum menyikapi. (one)
Social