 |
| Genangan sampah sungai Empunala pemicu pergeseran anggaran walet. (doc.satujrunal) |
Mojokerto-(satujurnal.com)
Tarik ulur pergeseran anggaran pengerukan walet senilai Rp 800 juta APBD 2013 Kota Mojokerto dari pos dinas pekerjaan umum (DPU) ke pos dinas kebersihan dan pertamanan (DKP) akhirnya berakhir. Ini setelah Pemkot memutuskan tahun ini DPU tetap menjadi unit kerja yang berhak menggunakan anggaran ratusan juta rupiah itu.
“Setelah melalui berbagai telaah, akhirnya anggaran walet tetap di pos DPU,” kata Kabag Hukum Sekkota, Puji Harjono, akhir pekan lalu.
Diungkap Puji, pasca ketuk palu APBD 2013, terdapat pengajuan agar anggaran walet digeser ke pos DKP. Hingga kemudian dilakukan telaah. Mulai dari tupoksi hingga kemungkinan pergeseran anggaran. “Tapi karena untuk pergeseran bukan sekedar tupoksi, tapi harus di-perda-kan. Dan untuk proses cukup menyita waktu, maka oleh tim anggaran diputuskan untuk tahun anggaran 2013 tetap di pos DPU,” katanya.
Tahun-tahun sebelumnya, pengerukan walet dilakukan dua unit kerja itu. DiPU melakukan pengerukan di saluran air menengah dan sedang. Sementara DKP kebagian melakukan pengerukan walet di saluran air skala kecil. Tahun ini Dinas PU kembali diguyur Rp 800 juta untuk pengerukan walet. Anggaran inilah yang dilirik DKP untuk ‘diambil alih’. Dukungan Dewan setempat pun terhadap upaya itu DKP menguat. Alasan Dewan, dalam pembahasan R-APBD 2013 disepakati semua anggaran walet masuk pada pos DKP. Namun dalam Perda dan Perwali APBD 2013, anggaran walet masih muncul di Dinas PU dan DKP.
Bahkan, Walikota Abdul Gani Suhartono pun angkat suara dan menyatakan cenderung menempatkan pos walet pada DKP.
“Lebih baik pos anggaran pengerukan walet satu pintu saja, di DKP. Ini agar terjadi efektifitas penanganan pengerukan walet di seluruh saluran air,” kata Gani, Senin (11/02/2013).
Komisi II (perekonomian dan pembangunan) menyayangkan ketidakpastian penyerapan anggaran walet itu. Apalagi saat ini sudah menginjak bulan ke lima. “Kalau memang sudah diputuskan tetap di pos DPU, segera saja diserap. Ini agar tidak muncul ekses endapan walet yang tidak ditangani, semisal banjir,” ujar Sekretaris Komisi II, Sonny Basuki Raharjo.
Ditandaskan Sonny, jika sampai sekarang tidak ada pengerukan walet ditengah musim hujan saat ini, hal ini tak lepas dari tarik ulur pos walet. . "Banjir yang sering merendam sejumlah perkampungan dan ruas-ruas jalan karena endapan walet terus menumpuk. Sementara Dinas PU dan DKPD tidak bisa berbuat banyak karena anggarannya 'digantung'," lontarnya.
Kepala DPU Kota Mojokerto, Subambihanto menyatakan kesiapan pihaknya untuk menyerap anggaran itu. “Kami tidak nggandoli anggaran yang ada di pos kami jika memang harus digeser ke pos DKP. Tapi secara teknis kami sudah siap melakukan kegiatan sebagaimana peruntukan anggaran walet itu. Jadi kalau memang sudah ada kepastian, kami akan langsung kerja,” ujarnya. (one)
Tarik ulur pergeseran anggaran pengerukan walet senilai Rp 800 juta APBD 2013 Kota Mojokerto dari pos dinas pekerjaan umum (DPU) ke pos dinas kebersihan dan pertamanan (DKP) akhirnya berakhir. Ini setelah Pemkot memutuskan tahun ini DPU tetap menjadi unit kerja yang berhak menggunakan anggaran ratusan juta rupiah itu.
“Setelah melalui berbagai telaah, akhirnya anggaran walet tetap di pos DPU,” kata Kabag Hukum Sekkota, Puji Harjono, akhir pekan lalu.
Diungkap Puji, pasca ketuk palu APBD 2013, terdapat pengajuan agar anggaran walet digeser ke pos DKP. Hingga kemudian dilakukan telaah. Mulai dari tupoksi hingga kemungkinan pergeseran anggaran. “Tapi karena untuk pergeseran bukan sekedar tupoksi, tapi harus di-perda-kan. Dan untuk proses cukup menyita waktu, maka oleh tim anggaran diputuskan untuk tahun anggaran 2013 tetap di pos DPU,” katanya.
Tahun-tahun sebelumnya, pengerukan walet dilakukan dua unit kerja itu. DiPU melakukan pengerukan di saluran air menengah dan sedang. Sementara DKP kebagian melakukan pengerukan walet di saluran air skala kecil. Tahun ini Dinas PU kembali diguyur Rp 800 juta untuk pengerukan walet. Anggaran inilah yang dilirik DKP untuk ‘diambil alih’. Dukungan Dewan setempat pun terhadap upaya itu DKP menguat. Alasan Dewan, dalam pembahasan R-APBD 2013 disepakati semua anggaran walet masuk pada pos DKP. Namun dalam Perda dan Perwali APBD 2013, anggaran walet masih muncul di Dinas PU dan DKP.
Bahkan, Walikota Abdul Gani Suhartono pun angkat suara dan menyatakan cenderung menempatkan pos walet pada DKP.
“Lebih baik pos anggaran pengerukan walet satu pintu saja, di DKP. Ini agar terjadi efektifitas penanganan pengerukan walet di seluruh saluran air,” kata Gani, Senin (11/02/2013).
Komisi II (perekonomian dan pembangunan) menyayangkan ketidakpastian penyerapan anggaran walet itu. Apalagi saat ini sudah menginjak bulan ke lima. “Kalau memang sudah diputuskan tetap di pos DPU, segera saja diserap. Ini agar tidak muncul ekses endapan walet yang tidak ditangani, semisal banjir,” ujar Sekretaris Komisi II, Sonny Basuki Raharjo.
Ditandaskan Sonny, jika sampai sekarang tidak ada pengerukan walet ditengah musim hujan saat ini, hal ini tak lepas dari tarik ulur pos walet. . "Banjir yang sering merendam sejumlah perkampungan dan ruas-ruas jalan karena endapan walet terus menumpuk. Sementara Dinas PU dan DKPD tidak bisa berbuat banyak karena anggarannya 'digantung'," lontarnya.
Kepala DPU Kota Mojokerto, Subambihanto menyatakan kesiapan pihaknya untuk menyerap anggaran itu. “Kami tidak nggandoli anggaran yang ada di pos kami jika memang harus digeser ke pos DKP. Tapi secara teknis kami sudah siap melakukan kegiatan sebagaimana peruntukan anggaran walet itu. Jadi kalau memang sudah ada kepastian, kami akan langsung kerja,” ujarnya. (one)
Social