Jombang-(satujurnal.com)
Pasangan Cabup-Cawabup Nyono-Mundjidah ternyata paling tajir dibanding dua pasangan lainnya. Total harta kekayaan keduanya mencapai Rp 16 Miliar. Terdiri dari harta kekayaan Nyono senilai Rp 11,2 miliar plus USD 40 ribu. Dan Mundjidah sebanyak Rp 4,4 miliar.
Data itu mengacu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan semua calon ke KPK serta salinannya diberikan pada KPU. ’’Publik berhak tahu atas harta kekayaan cabup dan cawabup, makanya sekarang kita sampaikan,’’ kata Muhaimin Shofi, salah satu komisioner KPUD Jombang.
Harta kekayaan Nyono itu meningkat drastis dibanding saat maju sebagai Cabup 2008 lalu. Kala itu, harta kekayaannya hanya Rp 5,5 miliar. Jumlah tersebut kala itu paling tinggi nomor dua. Karena gelar calon dengan kekayaan terbanyak kala itu dipegang incumbent yang sekaligus pemenang Pilkada, Bupati Suyanto senilai Rp 6,4 miliar.
Harta Mundjidah juga mengalami peningkatan drastis selama lima tahun terakhir. Pada LHKPN yang disampaikannya Mei 2008, hartanya hanya Rp 309 juta. Namun dalam LHKPN tertanggal 20 Februari 2013, hartanya menjadi Rp 4,4 miliar.
Cabup dengan kekayaan paling banyak urutan kedua disandang Munir Al-Fanani senilai Rp 1,9 miliar. Setelah menjadi anggota dewan dua periode, harta pria asal Kecamatan Ploso ini juga meningkat drastis. Pada Desember 2003, kekayaannya cuma Rp 664 juta. Harta cawabupnya yakni Wiwik Nuriati justru diluar dugaan. Meski sempat tujuh tahun menjadi wanita nomor satu di Jombang, kekayaannya hanya Rp 576 juta.
Kekayaan Cabup Widjono juga mengherankan. Saat mendafkar secagai cawabup 2008 lalu, dia melaporkan kekayaan senilai Rp 1,2 miliar. Pada November 2011, harta itu naik menjadi Rp 1,3 miliar. Tapi pada Februari 2013 hartanya turun tinggal Rp 1,05 miliar. Sementara harta cawabupnya yakni Sumrambah per tanggal 19 Maret kemarin sebanyak Rp 1,2 miliar. Khusus untuk harta Sumrambah ini pada data KPU tak ada bandingannya. Padahal sebagai anggota DPRD Jatim yang menjabat sejak 2009, mestinya dia sudah pernah menyerahkan LHKPN disaat awal menjabat.
’’Data yang kita punya untuk Sumrambah hanya ini, jadi kita tidak tahu soal LHKPN sebelumnya,’’ tegas Muhaimin Shofi. (rg)
Pasangan Cabup-Cawabup Nyono-Mundjidah ternyata paling tajir dibanding dua pasangan lainnya. Total harta kekayaan keduanya mencapai Rp 16 Miliar. Terdiri dari harta kekayaan Nyono senilai Rp 11,2 miliar plus USD 40 ribu. Dan Mundjidah sebanyak Rp 4,4 miliar.
Data itu mengacu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan semua calon ke KPK serta salinannya diberikan pada KPU. ’’Publik berhak tahu atas harta kekayaan cabup dan cawabup, makanya sekarang kita sampaikan,’’ kata Muhaimin Shofi, salah satu komisioner KPUD Jombang.
Harta kekayaan Nyono itu meningkat drastis dibanding saat maju sebagai Cabup 2008 lalu. Kala itu, harta kekayaannya hanya Rp 5,5 miliar. Jumlah tersebut kala itu paling tinggi nomor dua. Karena gelar calon dengan kekayaan terbanyak kala itu dipegang incumbent yang sekaligus pemenang Pilkada, Bupati Suyanto senilai Rp 6,4 miliar.
Harta Mundjidah juga mengalami peningkatan drastis selama lima tahun terakhir. Pada LHKPN yang disampaikannya Mei 2008, hartanya hanya Rp 309 juta. Namun dalam LHKPN tertanggal 20 Februari 2013, hartanya menjadi Rp 4,4 miliar.
Cabup dengan kekayaan paling banyak urutan kedua disandang Munir Al-Fanani senilai Rp 1,9 miliar. Setelah menjadi anggota dewan dua periode, harta pria asal Kecamatan Ploso ini juga meningkat drastis. Pada Desember 2003, kekayaannya cuma Rp 664 juta. Harta cawabupnya yakni Wiwik Nuriati justru diluar dugaan. Meski sempat tujuh tahun menjadi wanita nomor satu di Jombang, kekayaannya hanya Rp 576 juta.
Kekayaan Cabup Widjono juga mengherankan. Saat mendafkar secagai cawabup 2008 lalu, dia melaporkan kekayaan senilai Rp 1,2 miliar. Pada November 2011, harta itu naik menjadi Rp 1,3 miliar. Tapi pada Februari 2013 hartanya turun tinggal Rp 1,05 miliar. Sementara harta cawabupnya yakni Sumrambah per tanggal 19 Maret kemarin sebanyak Rp 1,2 miliar. Khusus untuk harta Sumrambah ini pada data KPU tak ada bandingannya. Padahal sebagai anggota DPRD Jatim yang menjabat sejak 2009, mestinya dia sudah pernah menyerahkan LHKPN disaat awal menjabat.
’’Data yang kita punya untuk Sumrambah hanya ini, jadi kita tidak tahu soal LHKPN sebelumnya,’’ tegas Muhaimin Shofi. (rg)
Social