Mojokerto-(satujurnal.com)
Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Mojokerto mulai menggejot pengerukan sedimen di sejumlah ruas sungai. Langkah kebut keruk walet ini dilakukan, menyusul diurungkannya pengalihan pos anggaran pengerukan walet dari pos DPU ke pos Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).
“Sambil jalan, kami terus mengintensifkan pemetaan titik-titik rawan genangan air. Pemetaan diambil sebagai langkah pengerukan walet atau sedimen di sejumlah saluran air,” ujar Kepala DPU Kota Mojokerto, Subambihanto, Minggu (02/05/2013).
Menurut Bambi, sapaan mantan Kepala Disnaker Kota Mojokerto tersebut, proses pengerukan sedimentasi sungai dan saluran air di seluruh wilayah Kota Mojokerto tersendat beberapa bulan lantaran tarik ulur pengalihan pos anggaran senilai Rp 800 juta. “Pos normalisasi sungai di APBD 2013 ada di pos DPU, kemudian ada rencana digeser ke DKP. Tapi rencana pergeseran itu batal,” katanya.
Bambi menyebut, sejak sebulan lalu pihaknya menggejot pengerukan sedimen hingga menyentuh dasar sungai. Pasalnya, ruas-ruas sungai yang mengalami sedimentasi dan pendangkalan cukup parah lantaran hampir empat bulan tak tersentuh pengerukan. “Jika tidak, stagnasi air atau genangan akan kian parah lagi,” tandasnya.
Kendati mengaku kuwalahan, namun Ia menjamin, pengerukan sedimen bisa dilakukan segera bila ada yang sifatnya emergency. “Mengenai pemetaan titik rawan genangan dilakukan oleh petugas bidang drainase,” imbuhnya.
Ia menyebut, sejumlah titik saluran yang kini digarap merupakan titik saluran yang menjadi langgaran luapan air yang biasa muncul di ruas jalan tertentu, seperti jalan Residen Pamuji, jalan Cokroaminoto, jalan Jagung Suprapto. “Pengerukan selokan di sepanjang jalan itu menjadi prioritas saat ini,” kilahnya.
Sebelumnya, Kabag Hukum Pemkot Mojokerto, Puji Harjono mengungkap ikhwal pembatalan pergeseran anggaran ratusan juta rupiah itu. “Setelah melalui berbagai telaah, akhirnya anggaran walet tetap di pos DPU,” katanya.
Diungkap Puji, pasca ketuk palu APBD 2013, terdapat pengajuan agar anggaran walet digeser ke pos DKP. Hingga kemudian dilakukan telaah. Mulai dari tupoksi hingga kemungkinan pergeseran anggaran. “Tapi karena untuk pergeseran bukan sekedar tupoksi, tapi harus di-perda-kan. Dan untuk proses itu cukup menyita waktu, maka oleh tim anggaran diputuskan untuk tahun anggaran 2013 tetap di pos DPU,” ujarnya.
Sehingga, seperti tahun-tahun sebelumnya, pengerukan walet dilakukan dua unit kerja itu. DiPU melakukan pengerukan di saluran air menengah dan sedang. Sementara DKP kebagian melakukan pengerukan walet di saluran air skala kecil.
Komisi II (perekonomian dan pembangunan) DPRD Kota Mojokerto menyayangkan keterlambatan penyerapan anggaran walet itu. “Akibat anggaran yang digantung hampir lima bulan itu, banjir yang sering merendam sejumlah perkampungan dan ruas-ruas jalan karena endapan walet terus menumpuk. Waktu yang tinggal setengah tahun ini harus benar-benar dimanfaatkan DPU secara tepat dan cermat cermat mengiventarisir dan memetakan pengerukan walet,” tekan Sekretaris Komisi II, Sonny Basuki Raharjo. (one)
Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Mojokerto mulai menggejot pengerukan sedimen di sejumlah ruas sungai. Langkah kebut keruk walet ini dilakukan, menyusul diurungkannya pengalihan pos anggaran pengerukan walet dari pos DPU ke pos Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).
“Sambil jalan, kami terus mengintensifkan pemetaan titik-titik rawan genangan air. Pemetaan diambil sebagai langkah pengerukan walet atau sedimen di sejumlah saluran air,” ujar Kepala DPU Kota Mojokerto, Subambihanto, Minggu (02/05/2013).
Menurut Bambi, sapaan mantan Kepala Disnaker Kota Mojokerto tersebut, proses pengerukan sedimentasi sungai dan saluran air di seluruh wilayah Kota Mojokerto tersendat beberapa bulan lantaran tarik ulur pengalihan pos anggaran senilai Rp 800 juta. “Pos normalisasi sungai di APBD 2013 ada di pos DPU, kemudian ada rencana digeser ke DKP. Tapi rencana pergeseran itu batal,” katanya.
Bambi menyebut, sejak sebulan lalu pihaknya menggejot pengerukan sedimen hingga menyentuh dasar sungai. Pasalnya, ruas-ruas sungai yang mengalami sedimentasi dan pendangkalan cukup parah lantaran hampir empat bulan tak tersentuh pengerukan. “Jika tidak, stagnasi air atau genangan akan kian parah lagi,” tandasnya.
Kendati mengaku kuwalahan, namun Ia menjamin, pengerukan sedimen bisa dilakukan segera bila ada yang sifatnya emergency. “Mengenai pemetaan titik rawan genangan dilakukan oleh petugas bidang drainase,” imbuhnya.
Ia menyebut, sejumlah titik saluran yang kini digarap merupakan titik saluran yang menjadi langgaran luapan air yang biasa muncul di ruas jalan tertentu, seperti jalan Residen Pamuji, jalan Cokroaminoto, jalan Jagung Suprapto. “Pengerukan selokan di sepanjang jalan itu menjadi prioritas saat ini,” kilahnya.
Sebelumnya, Kabag Hukum Pemkot Mojokerto, Puji Harjono mengungkap ikhwal pembatalan pergeseran anggaran ratusan juta rupiah itu. “Setelah melalui berbagai telaah, akhirnya anggaran walet tetap di pos DPU,” katanya.
Diungkap Puji, pasca ketuk palu APBD 2013, terdapat pengajuan agar anggaran walet digeser ke pos DKP. Hingga kemudian dilakukan telaah. Mulai dari tupoksi hingga kemungkinan pergeseran anggaran. “Tapi karena untuk pergeseran bukan sekedar tupoksi, tapi harus di-perda-kan. Dan untuk proses itu cukup menyita waktu, maka oleh tim anggaran diputuskan untuk tahun anggaran 2013 tetap di pos DPU,” ujarnya.
Sehingga, seperti tahun-tahun sebelumnya, pengerukan walet dilakukan dua unit kerja itu. DiPU melakukan pengerukan di saluran air menengah dan sedang. Sementara DKP kebagian melakukan pengerukan walet di saluran air skala kecil.
Komisi II (perekonomian dan pembangunan) DPRD Kota Mojokerto menyayangkan keterlambatan penyerapan anggaran walet itu. “Akibat anggaran yang digantung hampir lima bulan itu, banjir yang sering merendam sejumlah perkampungan dan ruas-ruas jalan karena endapan walet terus menumpuk. Waktu yang tinggal setengah tahun ini harus benar-benar dimanfaatkan DPU secara tepat dan cermat cermat mengiventarisir dan memetakan pengerukan walet,” tekan Sekretaris Komisi II, Sonny Basuki Raharjo. (one)
Social