 |
| Piala Adipura, Adiwiyata Mandiri, WTN dan Penilaian WTP dibawah empat kepala unit kerja Pemkot Mojokerto |
Mojokerto-(satujurnal.com)
Dibawah kepemimpinan Walikota H. Abdul Gani Suhartono, Pemkot Mojokerto berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan akselerasi pembangunan yang dilandasi kebersamaan, kerja keras dan prestasi menuju terwujudnya masyarakat Kota Mojokerto yang lebih maju dan sejahtera. Buah kerja keras, yakni diraihnya sejumlah penghargaan nasional. 20 Juni 2013, diantaranya penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN), Adiwiyata Mandiri yang diraih SMAN 2, serta Piala Adipura yang diterima Wakil Walikota dari Presiden RI, serta WTP dari BPK RI terkait audit APBD 2010, 2011 dan, 2013 . Serta prestasi di bidang pendidikan dengan mencatatkan prestasi membanggakan tingkat Jawa Timur.
Penghargaan prestisius di berbagai bidang itu yang bertepatan dengan moment Hari Jadi Kota Mojokerto ke 95, menurut Abdul Gani merupakan jawaban terhadap tuntutan masyarakat.
“Sejumlah prestasi tingkat nasional di tahun 2013 ini, merupakan wujud nyata optimalisasi kinerja, selain peran serta seluruh elemen masyarakat,” kata Abdul Gani, Kamis (20/06/2013).
Optimalisasi dilakukan dengan langkah peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah di seluruh tingkatan yang transparan dan akuntabel melalui penataan kelembagaan, manajemen publik, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur berbasis pengembangan dan pemanfaatan Iptek.
Walikota dua periode ini bahkan menyatakan, begitu banyak harapan terkait pelayanan publik. Meski demikian, ia mengingatkan semua pihak agar lebih arif memandang birokrasi sebagai tipe ideal organisasi pelayanan publik, yang perlu ditempatkan secara proporsional dalam wilayah administratif.
Oleh karena itu, orang nomor wahid di tubuh Pemkot Mojokerto ini menghimbau agar semua pihak menempatkan kembali birokrasi pada ruang yang benar, yaitu organisasi pelayanan publik yang di dalamnya terdapat aparatur profesional yang mengetahui, memahami, mampu memberikan pelayanan prima bagi kebutuhan masyarakat, serta mau dan mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
“Saya juga sampaikan terima kasih kepada jajaran Forum Pimpinan Daerah (Formpimda), serta seluruh PNS di Kota Mojokerto. Tanpa peran serta semua elemen masyarakat, saya tidak bisa berbuat apa-apa,” akunya.
PNS sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara, ujar Abdul Gani, mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Sosok PNS harus mampu memainkan peranan dan mempunyai kompentensi serta profesional akan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.
“Tidak ada alasan bagi pegawai untuk tidak meningkatkan kapasitasnya, karena persaingan akan semakin ketat, promosi jabatan akan sangat ditentukan oleh profesionalisme. “Diklat-diklat yang tidak hanya diklat-diklat teknis, tidak hanya diklat-diklat fungsional, tetapi juga diklat-diklat manejerial, diklat-diklat mengenai wawasan kebangsaan,” papar dia.
Bahwa kinerja birokrat perlu ditingkatkan, kata Abdul Gani, karena tuntutan dinamika masyarakat cepat berkembang, tuntutannya semakin banyak kemampuan birokrasi harus mengikuti irama tuntutan itu. “Kalau tuntutannya tetap itu-itu saja, tidak apa-apa, tetapi karena tuntutannya terus berkembang,” tandasnya.
Peningkatan kualitas SDM aparatur Pemkot Mojokerto, kata Abdul Gani, harus dioptimalkan karena birokrasi memang harus dapat mengikuti tuntutan masyarakat, sehingg tingkat ketrampilan kualitas pelayanan publik juga harus mengikuti dinamika yang terjadi. “Jadi bukan karena kualitas pelayanan jelek, karena itu tadi tuntutannya semakin cepat. Jadi kecepatan perilaku untuk mengikuti itu juga harus terus ditingkatkan kecuali masyarakat sudah statis,” tukasnya. (one)
Penghargaan prestisius di berbagai bidang itu yang bertepatan dengan moment Hari Jadi Kota Mojokerto ke 95, menurut Abdul Gani merupakan jawaban terhadap tuntutan masyarakat.
“Sejumlah prestasi tingkat nasional di tahun 2013 ini, merupakan wujud nyata optimalisasi kinerja, selain peran serta seluruh elemen masyarakat,” kata Abdul Gani, Kamis (20/06/2013).
Optimalisasi dilakukan dengan langkah peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah di seluruh tingkatan yang transparan dan akuntabel melalui penataan kelembagaan, manajemen publik, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur berbasis pengembangan dan pemanfaatan Iptek.
Walikota dua periode ini bahkan menyatakan, begitu banyak harapan terkait pelayanan publik. Meski demikian, ia mengingatkan semua pihak agar lebih arif memandang birokrasi sebagai tipe ideal organisasi pelayanan publik, yang perlu ditempatkan secara proporsional dalam wilayah administratif.
Oleh karena itu, orang nomor wahid di tubuh Pemkot Mojokerto ini menghimbau agar semua pihak menempatkan kembali birokrasi pada ruang yang benar, yaitu organisasi pelayanan publik yang di dalamnya terdapat aparatur profesional yang mengetahui, memahami, mampu memberikan pelayanan prima bagi kebutuhan masyarakat, serta mau dan mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
“Saya juga sampaikan terima kasih kepada jajaran Forum Pimpinan Daerah (Formpimda), serta seluruh PNS di Kota Mojokerto. Tanpa peran serta semua elemen masyarakat, saya tidak bisa berbuat apa-apa,” akunya.
PNS sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara, ujar Abdul Gani, mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Sosok PNS harus mampu memainkan peranan dan mempunyai kompentensi serta profesional akan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.
“Tidak ada alasan bagi pegawai untuk tidak meningkatkan kapasitasnya, karena persaingan akan semakin ketat, promosi jabatan akan sangat ditentukan oleh profesionalisme. “Diklat-diklat yang tidak hanya diklat-diklat teknis, tidak hanya diklat-diklat fungsional, tetapi juga diklat-diklat manejerial, diklat-diklat mengenai wawasan kebangsaan,” papar dia.
Bahwa kinerja birokrat perlu ditingkatkan, kata Abdul Gani, karena tuntutan dinamika masyarakat cepat berkembang, tuntutannya semakin banyak kemampuan birokrasi harus mengikuti irama tuntutan itu. “Kalau tuntutannya tetap itu-itu saja, tidak apa-apa, tetapi karena tuntutannya terus berkembang,” tandasnya.
Peningkatan kualitas SDM aparatur Pemkot Mojokerto, kata Abdul Gani, harus dioptimalkan karena birokrasi memang harus dapat mengikuti tuntutan masyarakat, sehingg tingkat ketrampilan kualitas pelayanan publik juga harus mengikuti dinamika yang terjadi. “Jadi bukan karena kualitas pelayanan jelek, karena itu tadi tuntutannya semakin cepat. Jadi kecepatan perilaku untuk mengikuti itu juga harus terus ditingkatkan kecuali masyarakat sudah statis,” tukasnya. (one)
Social