Jombang-(satujurnal.com)
Harapan Pemkab Jombang untuk mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tampaknya masih harus dipendam lebih lama. Opini BPK terhadap laporan APBD Jombang 2012 belum beranjak dari tahun-tahun sebelumnya.
’’Masih tetap WDP (Wajar Dengan Pengecualian),’’ kata Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) drg Budi Nugroho.
Laporan itu sendiri baru diterima akhir bulan kemarin. Setelah BPK merampungkan pemeriksaan yang dimulai sejak Februari lalu. Ada beberapa hal yang menyebabkan penilaian BPK itu bertahan di WDP. Hanya saja Budi enggan membebernya.
’’Terutama piutang program PED (Pemberdayaan Ekonomi Desa) tahun 2002,’’ katanya.
Program itu sendiri dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Sejak digulirkan, program itu memang seakan-akan macet. Tingkat pengembalian pinjaman dari masyarakat sangat rendah yakni hanya 26 persen. Kepala BPMPD Purwanto sendiri mengaku tak ada ditempat ketika hendak dikonfirmasi terkait hal itu.
’’Saya diluar kota, soal opini BPK sebaiknya ke Pak Nyoman karena Inspektorat yang menangani,’’ ucapnya.
Sayangnya, Nyoman juga tak merespon saat dihubungi.
Sejatinya, Pemkab Jombang sendiri sudah berupaya maksimal untuk meningkatkan kualitas laporan APBD-nya. Guna mewujudkan target WTP, pada 2 April lalu Bupati Suyanto menandatangani MoU dengan Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya (Kanwil X DJKN Surabaya). MoU dilakukan khususnya untuk pendampingan pengembangan manajemen asset daerah.
’’Selama dua tahun terakhir, Laporan Keuangan Pemkab Jombang memperoleh opini WDP dari BPK RI. Hal ini diantaranya karena masalah pengelolaan aset,’’ kata Bupati Suyanto kala itu.
Makanya dia berharap tahun depan status opini WDP tersebut dapat berubah menjadi WTP. ’’Kami yakin dengan semangat dan upaya yang ekstra Pemkab Jombang akan dapat mewujudkannya,’’ tambahnya.
Sebagai bentuk nyata, upaya itu ditindaklanjuti dengan MoU tersebut agar kegiatan inventarisasi dan penilaian aset dapat menjadi akuntabel. (rg)
Harapan Pemkab Jombang untuk mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tampaknya masih harus dipendam lebih lama. Opini BPK terhadap laporan APBD Jombang 2012 belum beranjak dari tahun-tahun sebelumnya.
’’Masih tetap WDP (Wajar Dengan Pengecualian),’’ kata Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) drg Budi Nugroho.
Laporan itu sendiri baru diterima akhir bulan kemarin. Setelah BPK merampungkan pemeriksaan yang dimulai sejak Februari lalu. Ada beberapa hal yang menyebabkan penilaian BPK itu bertahan di WDP. Hanya saja Budi enggan membebernya.
’’Terutama piutang program PED (Pemberdayaan Ekonomi Desa) tahun 2002,’’ katanya.
Program itu sendiri dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Sejak digulirkan, program itu memang seakan-akan macet. Tingkat pengembalian pinjaman dari masyarakat sangat rendah yakni hanya 26 persen. Kepala BPMPD Purwanto sendiri mengaku tak ada ditempat ketika hendak dikonfirmasi terkait hal itu.
’’Saya diluar kota, soal opini BPK sebaiknya ke Pak Nyoman karena Inspektorat yang menangani,’’ ucapnya.
Sayangnya, Nyoman juga tak merespon saat dihubungi.
Sejatinya, Pemkab Jombang sendiri sudah berupaya maksimal untuk meningkatkan kualitas laporan APBD-nya. Guna mewujudkan target WTP, pada 2 April lalu Bupati Suyanto menandatangani MoU dengan Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya (Kanwil X DJKN Surabaya). MoU dilakukan khususnya untuk pendampingan pengembangan manajemen asset daerah.
’’Selama dua tahun terakhir, Laporan Keuangan Pemkab Jombang memperoleh opini WDP dari BPK RI. Hal ini diantaranya karena masalah pengelolaan aset,’’ kata Bupati Suyanto kala itu.
Makanya dia berharap tahun depan status opini WDP tersebut dapat berubah menjadi WTP. ’’Kami yakin dengan semangat dan upaya yang ekstra Pemkab Jombang akan dapat mewujudkannya,’’ tambahnya.
Sebagai bentuk nyata, upaya itu ditindaklanjuti dengan MoU tersebut agar kegiatan inventarisasi dan penilaian aset dapat menjadi akuntabel. (rg)
Social