Mojokerto-(satujurnal.com)
Ratusan baliho, spanduk dan poster enam pasangan calon (paslon) walikota dan wakil walikota Mojokerto yang masih terpampang di semua fasilitas umum di wilayah Kota Mojokerto mulai pukul 20:00 WIB diturunkan paksa Panwaslu bersama Satpol PP dan kepolisian setempat. Pembersihan alat peraga kampanye paslon terpaksa dilakukan Panwaslu lantaran deadline pembersihan tidak digubris seluruh tim kampanye.
Ratusan baliho, spanduk dan poster enam pasangan calon (paslon) walikota dan wakil walikota Mojokerto yang masih terpampang di semua fasilitas umum di wilayah Kota Mojokerto mulai pukul 20:00 WIB diturunkan paksa Panwaslu bersama Satpol PP dan kepolisian setempat. Pembersihan alat peraga kampanye paslon terpaksa dilakukan Panwaslu lantaran deadline pembersihan tidak digubris seluruh tim kampanye.
“Sesuai dengan koordinasi dengan Panwaslu, nanti malam, mulai pukul 20:00 WIB semua alat peraga kampanye di titik-titik strategis akan diturunkan,” kata Kepala Satpol PP Kota Mojokerto, Maryono, Sabtu (20/07/2013) sore.
Menurut Maryono, prioritas penurunan alat peraga paslon malam ini yakni semua titik-titik strategis di seluruh wilayah Kota. Sementara untuk gambar paslon yang marak ditebar di kampung-kampung, menjadi domain Panwaslu. “Kami tidak sampai turun ke kampung-kampung Itu urusan Panwaslu,” tegas Maryono.
Sementara soal teknis pencopotan alat peraga, menurut Maryono, diserahkan ke Panwaslu. “Satpol PP memang penegak perda. Namun untuk urusan alat peraga pilwali yang dinilai melanggar dan harus diturunkan, Panwaslu yang punya kapasitas,” tekannya.
Sesuai aturan, pasca penetapan paslon dan pengundian nomor urut , 15 Juli 2013 lalu, semua alat peraga kampanye kandidat yang masih terpasang di seluruh titik seharusnya sudah bersih. Namun Panwaslu menyatakan memberi toleransi tim kampanye masing-masing paslon membersihkan sendiri alat peraga mereka sendiri hingga 20 Juli 2013. Namun agaknya, tim kampanye paslon tak menggubris deadline Panwaslu. Gambar paslon masih bertengger di sejumlah titik strategis, bahkan di kampung-kampung lebih marak.
“Kalau sudah melewati deadline, maka kami akan menurunkan paksa,” ujar Ketua Panwaslu Kota Mojokerto, Elsa Fifayanti saat menggelar sosialisasi pengawasan di Balai Kota Graha Praja Maja, Pemkot Mojokerto. (one)
Social